Capaian PAD Tak Sesuai Ekspektasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung, melorot tajam dari target. Sebagaimana data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, saat rapat bersama Komisi III DPRD Badung, terungkap selama periode Januari-April 2021, PAD baru terealisasi Rp 286 miliar dari target yang ditetapkan Rp 2,8 triliun. Dengan kondisi di luar ekspektasi itu, target PAD akan diestimasi tidak lebih dari Rp 1,3 triliun pada Perubahan APBD tahun 2021. Akibat PAD yang terjun bebas, Pemkab Badung pun kini harus memutar otak menyisir anggaran.

Alhasil, hal ini pun menjadi sorotan Komisi III DPRD Badung yang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung di Gedung DPRD Badung, Selasa (11/5). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata, Wakil Ketua I Komisi III Nyoman Satria bersama anggota Komisi III lainnya, dan dihadiri Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya bersama jajaran, muncul kekhawatiran soal rasionalisasi anggaran. Sebab, bila PAD tambah anjlok mau tidak mau belanja daerah harus dipangkas.

Wakil Ketua I Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria, meminta pemerintah cermat menghitung anggaran agar target PAD tidak terus meleset. Dia juga minta dalam membuat program menyesuaikan dengan pendapatan. Tidak seperti selama ini, yang mana pendapatan dipaksakan untuk memenuhi biaya belanja. “Hemat kami lebih baik PAD dirancang di bawah, sehingga bisa dapat DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat,” katanya.

Satria menambahkan, sesuai hasil rapat Komisi III dengan Bapenda, disebutkan bahwa kemampuan PAD diperkirakan hanya sampai pada angka Rp 1,3 triliun. Bila PAD benar mengalami penurunan, maka imbasnya dipastikan akan menyentuh nafkah pegawai. Untuk kebutuhan anggaran gaji pegawai saja, Badung harus punya uang Rp 1,5 triliun. “Kalau PAD mentok Rp 1,3 triliun, ada opsi rasionalisasi PAD jadi Rp 1,3 triliun. Terus belanja pegawai yang Rp 1,5 triliun, itu gimana?,” tanya Satria.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata. Dia bahkan menyebut, sudah dua kali capaian target PAD Badung meleset, yaitu tahun 2019 dan 2020. Bila PAD diturunkan sudah pasti salah satu imbasnya ke nafkah pegawai. Untuk itu, dia pun meminta Bappeda harus bernegosiasi dengan Bapenda. “Bappeda harus negosiasi dengan Bapenda. Karena situasi sekarang tidak mungkin pendapatan dipaksakan naik. Kalau dilakukan pemotongan pegawai (gaji) pasti ribut,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal ini pun berharap eksekutif berani membuat keputusan yang tidak populis. Selain itu, eksekutif juga harus gencar mencari tambahan anggaran ke pusat. “Kalau ada pengerjaan fisik kan bisa dipotong (dihilangkan, Red). Ini masalahnya di belanja pegawai. Kalau sekarang PAD diturunkan, dua tahun lagi baru kita dapat DAU dari pusat untuk gaji pegawai. Terus sekarang yang mana akan dikurangi,” kata Alit Yandinata.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Wira Dharmajaya terkesan irit bicara. Terkait anggaran mana yang akan disisir, Wira Dharmajaya mengaku harus berkoordinasi dengan bupati. “Yang jelas belanja wajib yang sifatnya mengikat tetap, biar tidak salah. Dan nanti pasti akan ada koordinasi lebih lanjut dengan DPRD. Kami sepakat dengan dewan dalam membuat perencanaan, agar nanti tidak sulit dicapai,” tandasnya. *ind