Pemkab Klungkung dan DPRD Rapat Paripurna LKPJ 2023

Jendrika mengatakan, LKPJ Bupati Klungkung tahun 2023 memuat berbagai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, makro maupun mikro, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan dan tugas kepala daerah. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 antara lain gambaran tentang kondisi perekonomian. “Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 4,70% meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,12% dan di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,71%,” ujar Jendrika. 

Lapangan usaha pendukung utama struktur perekonomian adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi dan industri pengolahan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 73,11 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 72,55. Tingkat kemiskinan 5,61 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,07 persen. Tingkat kemiskinan ektrem pada tahun 2023 sebesar 0,03 persen. Prevalensi stunting pada tahun 2023 sebesar 4,8 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,35 persen. 

Realisasi pendapatan daerah Rp 1,370 triliun lebih dari target pendapatan Rp 1,405 triliun lebih atau mencapai 97,50 persen. Terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 350 miliar atau mencapai 99,49 persen. Pendapatan transfer sebesar 1.019 triliun atau mecapai 96,83 persen. 

Realisasi belanja mencapai Rp 1,355 triliun dari target belanja Rp 1,461 triliun atau mencapai 92,75 persen. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dilandasi dengan semangat kebersamaan telah terbukti membawa Kabupaten Klungkung diakui di tingkat nasional meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut. 

Mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM 8 tahun berturut-turut. Penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Madya dan penghargaan Innovative Government Award (IGA). @ wan