Warga Terdampak Tol Gelar Aksi Damai
TABANAN, NusaBali - Sejumlah warga terdampak proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang melintasi tujuh kecamatan di Kabupaten Tabanan kembali menggelar aksi damai dan orasi di Jalan Raya Pupuan tepatnya di Banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Sabtu (14/1).
Aksi damai yang digelar pukul 10.00 Wita itu ditandai dengan pemasangan baliho yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Adapun tulisan spanduk itu adalah ‘Kepada yang Terhormat Bapak Presiden Ir H Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Agar memberikan kami jawaban pasti dan tegas. Kapan pembayaran ganti untung yang terdampak jalan tol Mengwi-Gilimanuk, karena hampir 3 tahun belum ada yang pasti’. Pada intinya aksi damai yang dilakukan warga ini bagian dari mendorong secara cepat pemerintah membayar ganti untung lahan yang telah dilakukan penetapan lokasi (Penlok). Sebab banyak imbas adanya ketidakpastian mega proyek tersebut bagi warga, salah satunya adalah beban psikologis.
Ketua Forum Perbekel Terdampak Tol, Nyoman Arnawa mengatakan aksi damai yang dilakukan bukan untuk membuat sebuah persoalan. Akan tetapi ingin melakukan penyelesaian yang dianggap sebagai persoalan. "Aksi damai yang dilakukan masyarakat ini bagian dari mendorong pemerintah segera membayar ganti untung. Sebab sudah terlalu lama atau hampir 3 tahun belum mendapat kepastian sejak lahan warga di-penlok," ujarnya.
Disebutkan dalam ketidakpastian ini dia selaku koordinator memang sudah sempat diajak koordinasi dipimpin Pj Gubernur Bali dan dihadiri dari Kementerian PUPR pada 11 Oktober 2022 lalu di Wisma Bima Kuta. Dalam rapat itu diberikan kepastian bahwa Tol Mengwi-Gilimanuk dipastikan jalan, serta dana UGR (untung ganti rugi) bakal dibayar melalui APBN yang sebelumnya dibayar oleh investor alias adanya pergeseran mekanisme.
"Namun kepastian ini belum bisa kami kunci. Sehingga dengan kegiatan warga ini ingin mendorong agar pemerintah terutama Presiden cepat mengeluarkan SK pembebasan lahan. Banyak dampaknya akibat tidak ada kepastian ini salahnya beban psikologis warga kami," beber Arnawa yang juga Perbekel Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat ini.
Bahkan dalam kesempatan itu warga pun memberikan target pembayaran UGR harus dituntaskan tahun 2024. Sebab jika itu dilewatkan tentu warga ingin mengevaluasi harga lahan di tahun berikutnya. "Intinya ingin diberikan kepastian jadi atau tidak. Gitu saja. Kami harapkan dalam aksi ini ada jawaban dari pemerintah," harapnya.
Selain menggelar orasi dalam kesempatan itu warga juga bersurat langsung kepada Presiden RI yang sudah dikirim. Dalam surat itu berisikan bahwa menunjuk hasil rapat di Wisma Bima Kuta pada hari Rabu, 11 Oktober 2022 lalu dengan Agenda penjelasan perkembangan Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi oleh Kementerian PUPR, sampai saat ini warga belum menerima informasi terkait jadwal kepastian pembayaran UGR tersebut. Padahal SK Penlok diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Nomor 243/01-A/HK/2022, tanah warga tidak bisa dipakai jaminan untuk permohonan dana kredit dimana banyak masyarakat kami membutuhkan dana untuk melanjutkan kehidupan.
“Saat ini masyarakat memiliki keraguan untuk melakukan renovasi terhadap bangunan yang dimiliki karena adanya ketidakpastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi. Di samping itu, juga adanya beban mental psikologis karena terlalu lamanya realisasi terhadap pembayaran UGR,” ujar warga dalam suratnya tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Forum Perbekel Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi dan atas nama masyarakat terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi memohon bantuan Bapak Presiden memberi kepastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi terutama kepastian realisasi UGR terhadap masyarakat. 7 deS
Adapun tulisan spanduk itu adalah ‘Kepada yang Terhormat Bapak Presiden Ir H Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Agar memberikan kami jawaban pasti dan tegas. Kapan pembayaran ganti untung yang terdampak jalan tol Mengwi-Gilimanuk, karena hampir 3 tahun belum ada yang pasti’. Pada intinya aksi damai yang dilakukan warga ini bagian dari mendorong secara cepat pemerintah membayar ganti untung lahan yang telah dilakukan penetapan lokasi (Penlok). Sebab banyak imbas adanya ketidakpastian mega proyek tersebut bagi warga, salah satunya adalah beban psikologis.
Ketua Forum Perbekel Terdampak Tol, Nyoman Arnawa mengatakan aksi damai yang dilakukan bukan untuk membuat sebuah persoalan. Akan tetapi ingin melakukan penyelesaian yang dianggap sebagai persoalan. "Aksi damai yang dilakukan masyarakat ini bagian dari mendorong pemerintah segera membayar ganti untung. Sebab sudah terlalu lama atau hampir 3 tahun belum mendapat kepastian sejak lahan warga di-penlok," ujarnya.
Disebutkan dalam ketidakpastian ini dia selaku koordinator memang sudah sempat diajak koordinasi dipimpin Pj Gubernur Bali dan dihadiri dari Kementerian PUPR pada 11 Oktober 2022 lalu di Wisma Bima Kuta. Dalam rapat itu diberikan kepastian bahwa Tol Mengwi-Gilimanuk dipastikan jalan, serta dana UGR (untung ganti rugi) bakal dibayar melalui APBN yang sebelumnya dibayar oleh investor alias adanya pergeseran mekanisme.
"Namun kepastian ini belum bisa kami kunci. Sehingga dengan kegiatan warga ini ingin mendorong agar pemerintah terutama Presiden cepat mengeluarkan SK pembebasan lahan. Banyak dampaknya akibat tidak ada kepastian ini salahnya beban psikologis warga kami," beber Arnawa yang juga Perbekel Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat ini.
Bahkan dalam kesempatan itu warga pun memberikan target pembayaran UGR harus dituntaskan tahun 2024. Sebab jika itu dilewatkan tentu warga ingin mengevaluasi harga lahan di tahun berikutnya. "Intinya ingin diberikan kepastian jadi atau tidak. Gitu saja. Kami harapkan dalam aksi ini ada jawaban dari pemerintah," harapnya.
Selain menggelar orasi dalam kesempatan itu warga juga bersurat langsung kepada Presiden RI yang sudah dikirim. Dalam surat itu berisikan bahwa menunjuk hasil rapat di Wisma Bima Kuta pada hari Rabu, 11 Oktober 2022 lalu dengan Agenda penjelasan perkembangan Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi oleh Kementerian PUPR, sampai saat ini warga belum menerima informasi terkait jadwal kepastian pembayaran UGR tersebut. Padahal SK Penlok diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Nomor 243/01-A/HK/2022, tanah warga tidak bisa dipakai jaminan untuk permohonan dana kredit dimana banyak masyarakat kami membutuhkan dana untuk melanjutkan kehidupan.
“Saat ini masyarakat memiliki keraguan untuk melakukan renovasi terhadap bangunan yang dimiliki karena adanya ketidakpastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi. Di samping itu, juga adanya beban mental psikologis karena terlalu lamanya realisasi terhadap pembayaran UGR,” ujar warga dalam suratnya tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Forum Perbekel Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi dan atas nama masyarakat terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi memohon bantuan Bapak Presiden memberi kepastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi terutama kepastian realisasi UGR terhadap masyarakat. 7 deS
Komentar