Warga Perumahan Nusa Dua Highland Keluhkan Pembongkaran Portal

Perwakilan warga Nusa Dua Highland, Aprianton mengatakan kompleks perumahan tersebut mengalami sejumlah masalah seperti listrik mati hingga rumput yang dibiarkan tinggi. Inisiatif warga untuk membentuk paguyuban tahun lalu menjadi langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk pembangunan portal itu, lanjutnya, merupakan inisiatif warga setelah terjadi kehilangan motor pada tahun lalu. Pembicaraan mengenai pembuatan portal ini dimulai pada 2022 dan baru terwujud pada tahun lalu. Warga menilai keberadaan portal dapat membantu meningkatkan keamanan, terutama karena kompleks perumahan sepi dan minim penjagaan hingga malam.

Sejak adanya portal, setiap tamu yang berkunjung diharuskan memberikan KTP, sedangkan warga mendapatkan akses melalui kartu. Namun, muncul masalah ketika pihak yang mengaku dari pengembang mencoba untuk mengelola kompleks perumahan tanpa penjelasan. “Kami menyesalkan mereka membongkar portal ini, padahal mereka bisa mendapatkan kartu akses. Jadi apa bedanya portal yang kami bangun dengan yang mereka buat sekarang,” ucap Apriyanton saat ditemui di lokasi, Senin (22/1) siang.

Dia juga mengatakan jika warga merasa bahwa pengelolaan kompleks perumahan haruslah lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam mediasi yang dilakukan, pihak pengembang tetap bersikukuh membongkar portal tanpa memberikan alasan yang memuaskan. “Menurut saya pengelolaan suatu perumahan itu harus lengkap dan itu ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010. Menurut kami ini lebih ke arah ketidakpahaman pengelolaan lingkungan,” tuturnya.

Aprianton berencana untuk berdiskusi dengan warga mengenai kemungkinan menyerahkan pengelolaan kompleks kepada pengembang. Namun, keputusan tersebut masih menjadi pertimbangan.

Sementara, Direktur Kepatutan dan Legal PT Bali Karisma Pratama, Lutfi Wiryawan, memberikan klarifikasi terkait kontroversi pembongkaran portal di Perumahan Nusa Dua Highland. Dia menyatakan perusahaan mengalami kendala selama pandemi Covid-19, namun tetap berkomitmen untuk memenuhi fasilitas di kompleks tersebut satu per satu.

“Kami berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas ini, termasuk memasang portal kembali karena mereka memasang portal tanpa koordinasi. Kami juga akan merapikan pohon-pohon dan hal-hal lain yang diperlukan,” ujarnya.

Wiryawan menjelaskan masalah ini sebenarnya hanya miskomunikasi. Pihaknya lebih menyukai kerja sama dengan pengurus dalam mengurus kompleks perumahan tersebut. Dia juga menyebutkan bahwa izin yang dimiliki oleh perusahaan sebagai pemilik tanah seringkali sulit untuk masuk ke area kompleks perumahan.

“Kami berusaha untuk bekerja sama dengan pengurus perumahan, namun izin yang kami pegang sulit untuk masuk. Sebelumnya, melalui mediasi di kantor lingkungan Kelurahan Benoa, telah diambil keputusan terkait pemakaian portal. Namun, keputusan tersebut kembali diubah seminggu kemudian,” tambahnya.

Sepengetahuannya kelompok warga yang mengaku paguyuban perumahan terdiri dari lima orang. Tidak semua warga yang tinggal di sana menyetujui apa yang diterapkan paguyuban.

Saat ini, pihaknya mengaku sedang mengurus pengalihan izin dan sebagainya ke pemerintah daerah. Beberapa lahan perumahan juga masih banyak kosong dan belum terjual sepenuhnya.

Wiryawan juga menyoroti tanggung jawab terkait kebersihan kompleks perumahan. Meskipun PT Bali Karisma Pratama yang menanggung, dia menekankan setiap rumah memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam membersihkan sampah. Dia mengajak untuk membuka jalur komunikasi dan menghindari hambatan yang tidak perlu. “Kami selalu membuka komunikasi dengan senang hati, jangan selalu dihalangi-halangi,” ucapnya. 7 ol3