Dalam perkara ini, tersangka diduga menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi sejak menjabat sebagai Perbekel Desa Baha dari tahun 2007-2013 kemudian 2013-2019.

Mahkamah Agung memperberat vonis mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menjadi 5,5 tahun penjara.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya batal memeriksa dua Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Indra Mattong Batti dan Gilang Wicaksono  kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan terdakwa Eni Maulani Saragih untuk ditetapkan sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan mewajibkan mengganti kerugian negara Rp 106 miliar kepada Alay.

Dilaporkan balik soal pencemaran nama baik, KPK siap dengan bukti

Ketut Suryana gajinya dipotong, uang pensiun tidak didapat. Ia hanya mendapatkan THT (Tabungan Hari Tua) dan Taperum (Tabungan Perumahan).

Rugikan Negara Rp 5,8 Triliun

Ketentuan Permendagri dan Perda memungkinkan perbekel yang tersangkut masalah hukum bisa diberhentikan sementara.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, membantah telah merugikan keuangan negara seperti yang didakwakan jaksa padanya.

Dari 2.37 PNS yang divonis bersalah, baru 891 yang diberhentikan

Terseret Pusaran Suap Meikarta

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif geram dengan indikasi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA).

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional (KONI).

Kasus kepala daerah ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangang (OTT) atas dugaan korupsi, masih saja terjadi.

Dengan ditolaknya nota keberatan pihak terdakwa, majelis hakim kemudian memerintahkan JPU untuk melanjutkan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi.

Dugaan Korupsi Hibah Ternak Pemkab Badung

Perbekel Ashari akan dipanggil kembali oleh pihak Kejari Buleleng, untuk menjalani pemeriksaan berikutnya.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mencopot Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dari jabatannya setelah ia dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi dan memberikan suap terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

“Jadi, khusus dalam keterlibatan dua tersangka yang kami tahan saat ini, total menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 298.500.000,”