nusabali

Komisi II DPRD Badung Gelar Raker dengan 7 OPD

Pastikan Anggaran Tepat Sasaran Pasca Refocusing

  • www.nusabali.com-komisi-ii-dprd-badung-gelar-raker-dengan-7-opd

MANGUPURA, NusaBali
Komisi II DPRD Badung di bawah komando Ketua Komisi Gusti Anom Gumanti, menggelar rapat kerja (raker) dengan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Badung, Senin (15/6).

Ketujuh OPD tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Kominfo; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; serta Dinas Perumahan dan Permukiman.

Selain Anom Gumanti, raker dihadiri anggota Komisi II; Nyoman Dirgayusa, Made Wijaya, Wayan Luwir Wiyana, Gusti Lanang Umbara, IB Argapatra, Inda Trimafo, Nyoman Karyana, dan Sekwan Gusti Agung Made Wardika. Dari pihak eksekutif hadir Kadis Koperasi, UKM, dan Perdagangan Made Widiana, Kadishub AA Rai Yudha Darma, Kadis Kominfo GN Jaya Saputra, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana, Kadis Perikanan Nyoman Suardana, Kadis LHK Wayan Puja, dan Kadis Perkim AA Ngurah Bayu Kumara.

Anom Gumanti menyatakan, raker digelar untuk melaksanakan fungsi Dewan terutama fungsi kontrol. Komisi II melakukan pengawasan atau kontrol tentang efektivitas dan produktivitas anggaran agar tepat sasaran di tengah pandemi Covid-19. “Ini terutama setelah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran kepada OPS,” ujar politisi PDIP asal Kuta tersebut.

Pada kesempatan itu, hampir semua OPD melaporkan rasionalisasi anggaran yang ada di OPD masing-masing. Misalnya Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan rasionalisasi dari Rp 44,8 miliar menjadi hanya Rp 15,4 M. “Terjadi rasionalisasi hampir Rp 29,3 miliar,” kata Wayan Wijana.

Dinas Perikanan dari anggaran awal Rp 11,4 M dirasionalisasi menjadi hanya Rp 1,6 M. “Dengan anggaran sebesar ini, kami hanya bisa melaksanakan kegiatan rutin,” ujar Suardana.

Di Dinas LHK, menurut Wayan Puja, anggaran awal Rp 157 M dirasionalisasi menjadi hanya Rp 82 M. Dana ini digunakan untuk upah Rp 33 miliar dan sisanya untuk operasional rutin dan pemeliharaan alat berat. “Program mandiri sampah seperti TPS 3R di desa atau kelurahan belum bisa berjalan,” katanya.

Di Dinas Perkim, dari Rp 67 M lebih direfokusing menjadi hanya Rp 19,2 M. “Karena itu, banyak program termasuk pokir dewan belum bisa kami laksanakan,” tegasnya.

Anggota Komisi II Nyoman Dirgayusa berharap Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memanfaatkan koperasi sekunder Jagadhita sebagai konsultan bagi koperasi primer di Badung. Setelah itu, akan ada pemeringkatan dan Badung bisa memberikan bantuan berupa stimulus dari hasil pemeringkatan tersebut. Dia pun menyarankan agar produk-produk pertanian bisa memberikan nilai tambah berupa produk kuliner yang bisa mendukung bangkitnya pariwisata ke depan.

Made Wijaya mempertanyakan ketahanan pangan di saat pandemi covid. “Pasar murah pun belum bisa dilaksanakan,” katanya.

Wayan Luwir Wiyana meminta LHK mulai memikirkan taman-taman dan kebersihan menjelang new normal yang akan berlaku dalam waktu dekat.

Gusti Lanang Umbara minta Dinas Pertanian serius memperhatikan kebutuhan pertanian agar petani bangga menjadi petani seperti visi Bupati Giri Prasta. Sementara Inda Trimafo Yudha menyoroti banyak produk pertanian yang terbuang percuma karena pariwisata mati suri.  Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. Untuk menjaga physical distancing, Komisi II berfoto bergantian dengan tiap OPD. *asa

loading...

Komentar