Tag: OPD

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima secara simbolis bantuan bedah rumah program corporate social responbility (CSR) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang diserahkan Direktur Operasional BPD Bali I GN Agustana DM.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri bersama jajaran pejabat tinggi pratama atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat administrator (setingkat eselon III) mendadak dites urine, usai rapat di aula kantor bupati di Amlapura, Senin (13/2).

Sebanyak 31 pejabat RSUD berstatus Plt dan ‘terpaksa’ tidak mendapat tunjangan insentif selayaknya pejabat definitif.

Pura Bedugul, yakni pura subak yang diempon warga Subak Tempekan Subak Dlod Pangkung di Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli merana.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika ambil sikap tegas terkait kasus bantuan sosial tahun 2016 yang pelaksanaan fisiknya nol persen alias dananya cair, tapi tidak digunakan oleh penerima hibah.

Kondisi Pelabuhan antar provinsi di eks galian C, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, hingga kini ngambang.

Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Bangli diinstruksikan melakukan pendampingan terkait pengentasan kemiskinan.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Karangasem telah menuntaskan draf revisi Perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Para guru SMA/SMK yang kini dikelola Pemprov Bali mulai ‘meradang’ atas ter-lambatnya pembayaran gaji bulan Januari 2017, akibat perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dan bertalihnya pengelolaan.

Khusus pendaftar Kadis PUPT-PKP diprioritaskan Sarjana Teknik.

Urusan kebersihan kota (termasuk di dalamnya soal sampah), pertamanan dan lampu penerangan jalan (LPJ) di Kota Denpasar tak lagi ditangani oleh satu instansi, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

SKPD yang paling banyak mendapatkan distribusi staf adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) dan Pesedahan Agung, sementara Diskominfo dan Bagian Humas kekurangan pegawai.

Sedikitnya enam OPD (organisasi perangkat daerah) di Karangasem kesulitan mendapatkan kantor dan SDM (sumber daya manusia).

Ketua Komisi III, Nyoman Komet Arnawa minta OPD terkait data ulang aset agar jelas antara milik Pemkab Tabanan, Provinsi Bali, dan negara.

Versi Tama Tenaya, staf di DPRD Bali sudah uring-uringan, karena mereka belum gajian hingga 11 Januari

Khusus di Pemkab Badung, hingga kemarin sore baru pegawai dari SKPD yang gajinya sudah cair

Plt Bupati Buleleng menunjuk tiga Plt organisasi perangkat daerah. Dan salah satunya memunculkan nama eks Camat Buleleng yang lima tahun ‘menghilang.’

Keterlambatan gaji ASN akibat Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengharuskan semua lembaga membuat nomor rekening dan NPWP baru. Selain itu di setiap lembaga masih proses bentuk bendahara.

Komisi I DPRD Bali awasi proses seleksi Kadis Pemuda & Olahraga, Kadis Ketahanan pangan, dan Karo Administrasi Pembangunan

Karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI belum mengeluarkan surat persetujuan.