Tag: OPD

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam  lingkup Pemkab Klungkung masih kekurangan pegawai.

Dari 42 OPD yang ada sebanyak 33 OPD alokasi dananya harus dirasionalisasi, mulai terkecil dari Rp 200 juta hingga terbesar mencapai Rp 46,1 miliar.

Pemkab Buleleng kembali harus menempuh upaya rasionalisai anggaran di masing-masing OPD untuk APBD Induk 2018.

Bupati pun minta agar pimpinan di masing-masing OPD mengevaluasi kinerja tenaga kontrak yang sudah ada.

Komisi I DPRD Badung yang dikomando Wayan Suyasa menggelar rapat kerja (raker) dengan sembilan organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (8/11), untuk mematangkan program dan kegiatan sebelum APBD induk 2018 disahkan.

Sebanyak 43 desa dan kelurahan di Kota Denpasar akhirnya menerima mobil dinas dari Pemerintah Kota Denpasar.

Bawahan itu, tidak mengerti program yang dirapatkan, hingga malah menghambat kesiapan dari OPD lain.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung menyatakan berminat pada bekas mobil dinas (mobdin) 37 anggota dewan yang telah dikembalikan.

OPD diminta tak sekadar menerima tenaga kontrak, melainkan harus memberdayakan sesuai kemampuan.

Sebanyak 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karangasem belum memenuhi target di triwulan III, berdasar evaluasi per 31 Agustus.

Puluhan miliar dana yang dikuurkan lewat APBD Perubahan pada beberapa OPD diragukan bisa termanfaatkan di sisa waktu hanya tiga bulan.

Mobil dinas anggota Dewan Denpasar yang sudah dikembalikan bakal diberikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara mobil OPD yang selama ini dipakai akan diberikan kepada pihak desa/kelurahan di Kota Denpasar

Kementerian Sosial menyerahkan Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6.971 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tabanan.

Hasil audit kearsipan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Karangasem oleh Pemprov Bali, ternyata hasilnya kurang memuaskan.

Empat komisi di DPRD Tabanan menggelar rapat gabungan membahas usulan organisasi perangkat daerah (OPD) di gedung dewan, Jumat (25/8). 

Putu Oka Swadiana yang kini Kadis Perikanan harus merangkap selaku Plt Kadis Pertanian dan Pangan, menggantikan IGAK Sudaratmaja yang pensiun.

Aset itu ditemukan di Jalan Bisma Singaraja, dan di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Singaraja.

Moratorium perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyebabkan kekurangan pegawai di Pemkab Jembrana.

Saat ini asset masih dipakai gudang logistik KPU dan juga diincar penggunaannya dampak pengembangan OPD di Buleleng.

Pengadaan buku perundang-undangan pada 2016 lalu dihargai Rp 13,5 juta. Sekarang, bandrolnya melesat menjadi Rp 1,47 miliar.