nusabali

Setelah Bupati Sidoarjo, KPK Tangkap Komisioner KPU RI

  • www.nusabali.com-setelah-bupati-sidoarjo-kpk-tangkap-komisioner-kpu-ri

Inilah gebrakan awal Pimpinan KPK baru di bawah Ketua Firli Bahuri.

JAKARTA, NusaBali

Dalam kurun dua hari, KPK secara beruntun menangkap Bupati Sidoarjo (Jawa Timur) Saiful Ilah dan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, melalui Operasi Tangngkap Tangan (OTT). Bupati Saiful Ilah terjaring OTT di Sidoarjo, Selasa (7/1) malam, sementara Wahyu Setiawan ditangkap di pesawat saat akan terbang ke Bangka Balitung, Rabu (8/1) siang.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan pesawat yang ditumpangi Wahyu Setiawan hendak terbang ke Tanjung Pandan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten saat dilakukan penangkapan Komisioner KPU RI. "Ada di penerbangan ID-6826 rute Bandara Soekarno-Hatta ke Tanjung Pandan. Namun, untuk detailnya, bisa konfirmasi dengan pihak terkait ya," ujar Danang saat konfirmasi detikcom, tadi malam.

Terkait kabar OTT Wahyu Setiawan ini, pimpinan KPU RI sempat mendatangi Gedung KPK di Jakarta, tadi malam, untuk mendapatkan kepastian. Hasilnya, KPU mendapat konfirmasi bahwa Wahyu Setiawan memang terjaring OTT dan tengah diperiksa intensif penyidik KPK. “Jadi, kita dapat mengkonfirmasi benar yang diperiksa Pak WS (Wahyu Setiawan)," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, tadi malam.

Konfirmasi yang diperoleh KPU dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Jubir KPK Ali Fikri dan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, total ada 4 orang yang diperiksa intensif terkait OTT Wahyu Setiawan. Namun, belum diketahui komisioner KPU RI ini ditangkap dalam kasus apa.

Sementara, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, ditangkap KPK bersama 10 orang lainnya, Selasa malam, atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sidoarjo. KPK mengamankan duit Rp 1,8 miliar dari OTT Bupati Saiful Ilah ini. Bupati Saiful Ilah merupakan OTT pertama yang dilakukan KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri sejak dilantik Presiden Jokowi, Desember 2019 lalu.

Jika diurut ke belakang, Bupati Saiful Ilah menjadi kepala daerah ke-8 yang ditangkap KPK melalui OTT dalam kurun setahun terakhir sejak penangkapan Bupati Mesuji (Lampung), Khamami, 24 Januari 2019. Sedangkan kepala daerah terakhir sebelumnya yang ditangkap KPK melalui OTT adalah Walikota Medan (Sumut), Dzulmi Eldin, 16 Okrober 2019, atas dugaan terima setoran dari dinas-dinas.

Mirisnya, Saiful Ilah yang kini berusia 70 tahun, justru ditangkap KPK menjelang akhir masa jabatannya sebagai Bupapi Sidoarjo. Dia telah menyiapkan sang putra mahkota, Amir Aslichin, untuk menduduki kursi Calon Bupati (Cabup) melalui Pilkada Sidoarjo, 23 September 2020 mendatang.

Bupati Saiful Ilah sebelumnya telah menduduki jabatan strategis di Sidoarjo hampir 20 tahun. Karir politiknya bermula saat menjadi Wakil Bupati pendamping Win Hendarso selama dua periode (2000-2005, 2005-2010). Kemudian, Saiful Ilah naik menjadi Bupati Sidoarjo melalui Pilkada 2020 dan menang lagi saat Pilkada 2015. dalam dua Pilkada terakhir, Bupati yang memiliki harta kekayaan Rp 60,5 miliar ini menang dengan perolehan 60 persen suara.

Sementara, gebrakan KPK di bawah Firli Bahuri menangkap Bupati Saiful Ilah, menuai pujian dari Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum. Ini gebrakan pertama sejak Undang-undang KPK yang baru diberlakukan. Komisi III DPR RI menilai OTT Bupati Saiful Ilah ini menunjukkan bahkwa kekhawatiran pelemahan KPK tidak terbukti. KPK tetap kuat dengan UU yang baru.

"Apa yang dikhawatirkan pihak tertentu bahwa KPK dilumpuhkan di bawah pimpinan baru, ternyata tidak terbukti," ujar Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, Rabu kemarin. Herman menegaskan, Pimpinan KPK baru di bawah Firli Banuri mulai menunjukkan tajinya. "KPK tetap menunjukkan tajinya di era pimpinan baru dalam hal penindakan," katanya.

Meski demikian, Herman menilai OTT bukan satu-satunya cara untuk memberantas korupsi. Dia mendorong KPK meningkatkan pencegahan korupsi. "OTT hanya salah satu cara, dan bukan satu-satunya cara. Kami lebih mendorong KPK melangkah dengan langkah-langkah penindakan lainnya, seperti meningkatkan fungsi pencegahan, lidik, sidik, dan kerja sama antar penegak hukum."

Pihak Istana Kepresidenan juga mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi. Penangkapan Bupati Saiful Ilah membuktikan bahwa KPK masih kuat. "OTT di Sidoarjo ini menunjukkan KPK masih mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sehingga tidak perlu lagi kecurigaan diperdebatkan dalam hal itu," papar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Wibowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Pramono menyebut penguatan KPK membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih baik. Pemerintah yang akan diuntungkan. "Karena bagaimana pun, pemberantasan korupsi itu menjadi lebih baik kalau KPK-nya kuat. Yang diuntungkan siapa? Pemerintah dalam hal ini," tegas mantan Sekjen DPP PDIP ini.

OTT KPK terhadap Bupati Saiful Ilah juga mendapat dukungan sejumlah mahasiswa, dengan menggelar aksi sambil membawa 'tumpeng', Rabu kemarin. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Indonesia (Somasi) melakukan aksinya di Monumen Jayandaru, Alun-alun Sidoarjo. Tumpeng yang dibawa mahasiswa itu melambangkan apresiasi terhadap langkah KPK. Selain itu, mahasiswa juga membawa banner bertuliskan 'Apresiatif buat KPK'.

Menurut Korlap Aksi, Haidar Wahyu, kegiatan memberikan dukungan terhadap KPK semata-mata demi Sidoarjo yang lebih baik. Pasalnya, seorang pemimpin haruslah memberikan contoh yang baik terhadap rakyatnya. "Kami tidak menghina terhadap personnya, kami mengapresiasi tentang kinerja KPK. Ini adalah surpise di awal tahun 2020. Kami masih senang dan optimistis tentang pemberantasan korupsi itu sendiri," tandas Haidar. *

loading...

Komentar