KLB PSSI Digelar Agustus
Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang disebut-sebut dilangsungkan usai Pemilihan Presiden diputuskan untuk dihelat Agustus 2019.
JAKARTA, NusaBali
Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa, akan mengawal hasilnya agar tak cacat hukum. PSSI memunculkan rencana menggelar KLB lewat sebuah rapat darurat 19 Februari 2019. Agenda itu mendadak muncul setelah Jokdri, sapaan Joko Driyono, menjadi tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor. Tapi, KLB bukan untuk memilih ketua umum. Waktu itu, dalam rilis PSSI, KLB tersebut dilangsungkan untuk membahas dua agenda. Pertama, membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP). Agenda kedua untuk penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
Gusti menjamin KLB dilaksanakan sesuai aturan. Dia memastikan hasil KLB tak cacat hukum seperti yang sudah-sudah. Dalam prosesnya, PSSI ditinggalkan Plt Ketua Umum, Joko Driyono. pria asal Ngawi, Jawa Timur itu ditahan Satgas Anti Mafia Bola dengan jeratan perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor.
Sekretaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto, juga telah mengingatkan agar PSSI segera menggelar KLB. Dia juga meminta agar Jokdri merelakan posisinya dari plt ketua umum PSSI. "Supaya jangan lagi hasil KLB di-challenge. Jangan lagi hasil KLB cacat hukum maka KLB ini harus dijalankan sesuai aturan," kata Gusti dikutip detikSport, Senin (25/3).
"(Tahapan KLB) harus clear. Karena, kalau tidak, begitu terpilih ketua umum dan waketum yang baru, 12 exco yang baru, tetap saja komentarnya di detikcom macam-macam," ujar dia.
"Untuk menghindari itu, PSSI akan pergi ke FIFA minta arahan dan rekomendasi. Setelah itu, tentu FIFA akan mengatakan bentuk komite pemilihan, komite banding pemilihan. Saya sudah punya road map itu dan paling cepat kalau kami ikuti banget adalah di bulan Agustus," ujar dia.
"Tak boleh lagi syarat-syarat itu dikelabui. Jadi, lima tahun harus aktif sepakbola. Jangan karena kenal jadi cincai-lah tiga tahun. Nah, sehingga akan terjadi kepengurusan yang legitimate. Dengan prosedur dan persyaratan yang dilakukan," mantan aktor film itu menjelaskan. "Kalau masih ada juga orang mengatakan (hasil KLB) enggak bener, wah kami enggak tahu," ujar dia.
Gusti menyadari masyarakat memiliki tuntutan tinggi kepada PSSI dan Timnas. Publik tak akan menoleransi kinerja buruk PSSI atau hasil buruk Timnas. "Tapi yang penting bagi masyarakat, kan kepengurusan tak berbanding lurus dengan prestasi. Berapa kali saya katakan federasinya bagus sekali, pengurusnya bagus sekali, tapi prestasi Timnasnya tak ada, jeblok, pasti akan dicari kejelekannya. Kebalikannya timnas bagus boleh jadi kepengurusannya tak ada. Tak ada masalah karena etalasenya Timnas. Oke itu sebuah fenomen lain," Gusti menambahkan. "Tapi yang harus dilakukan, saran saya sebagai komite hukum, aturan ini harus jelas," dia menegaskan.*
Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa, akan mengawal hasilnya agar tak cacat hukum. PSSI memunculkan rencana menggelar KLB lewat sebuah rapat darurat 19 Februari 2019. Agenda itu mendadak muncul setelah Jokdri, sapaan Joko Driyono, menjadi tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor. Tapi, KLB bukan untuk memilih ketua umum. Waktu itu, dalam rilis PSSI, KLB tersebut dilangsungkan untuk membahas dua agenda. Pertama, membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP). Agenda kedua untuk penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
Gusti menjamin KLB dilaksanakan sesuai aturan. Dia memastikan hasil KLB tak cacat hukum seperti yang sudah-sudah. Dalam prosesnya, PSSI ditinggalkan Plt Ketua Umum, Joko Driyono. pria asal Ngawi, Jawa Timur itu ditahan Satgas Anti Mafia Bola dengan jeratan perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor.
Sekretaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto, juga telah mengingatkan agar PSSI segera menggelar KLB. Dia juga meminta agar Jokdri merelakan posisinya dari plt ketua umum PSSI. "Supaya jangan lagi hasil KLB di-challenge. Jangan lagi hasil KLB cacat hukum maka KLB ini harus dijalankan sesuai aturan," kata Gusti dikutip detikSport, Senin (25/3).
"(Tahapan KLB) harus clear. Karena, kalau tidak, begitu terpilih ketua umum dan waketum yang baru, 12 exco yang baru, tetap saja komentarnya di detikcom macam-macam," ujar dia.
"Untuk menghindari itu, PSSI akan pergi ke FIFA minta arahan dan rekomendasi. Setelah itu, tentu FIFA akan mengatakan bentuk komite pemilihan, komite banding pemilihan. Saya sudah punya road map itu dan paling cepat kalau kami ikuti banget adalah di bulan Agustus," ujar dia.
"Tak boleh lagi syarat-syarat itu dikelabui. Jadi, lima tahun harus aktif sepakbola. Jangan karena kenal jadi cincai-lah tiga tahun. Nah, sehingga akan terjadi kepengurusan yang legitimate. Dengan prosedur dan persyaratan yang dilakukan," mantan aktor film itu menjelaskan. "Kalau masih ada juga orang mengatakan (hasil KLB) enggak bener, wah kami enggak tahu," ujar dia.
Gusti menyadari masyarakat memiliki tuntutan tinggi kepada PSSI dan Timnas. Publik tak akan menoleransi kinerja buruk PSSI atau hasil buruk Timnas. "Tapi yang penting bagi masyarakat, kan kepengurusan tak berbanding lurus dengan prestasi. Berapa kali saya katakan federasinya bagus sekali, pengurusnya bagus sekali, tapi prestasi Timnasnya tak ada, jeblok, pasti akan dicari kejelekannya. Kebalikannya timnas bagus boleh jadi kepengurusannya tak ada. Tak ada masalah karena etalasenya Timnas. Oke itu sebuah fenomen lain," Gusti menambahkan. "Tapi yang harus dilakukan, saran saya sebagai komite hukum, aturan ini harus jelas," dia menegaskan.*
Komentar