Tjahyo Kumolo Beri Klarifikasi ke KPK

JAKARTA, NusaBali

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku pernah berkomunikasi dengan Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan proyek Meikarta. Tjahjo pun memberikan klarifikasi penjelasan.

Saat itu, Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi terjadi perselisihan soal kewenangan perizinan proyek ratusan triliun tersebut. Maka itu, ditengahi Ditjen Otda Kemendagri. Pada akhirnya diputus dalam rapat, Kabupaten Bekasi yang berhak memberikan izin dengan syarat mendapat rekomendasi dari Pemprov Jabar.

Menurut Tjahjo, ketika itu pasca rapat di kantor Kemendagri, Neneng masih bersama Dirjen Otda. Kebetulan, Tjahjo menghubungi Dirjen Otda Kemendagri, Soemarsono untuk menanyakan hasil rapat tersebut.

"Saya telepon dirjen saya sedang ada rapat disampaikan di dalam ruangan Pak Dirjen ada bupati dan rapat sudah selesai. Intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi dari gubernur," tutur Tjahjo, Jumat (25/1) seperti dilansir vivanews.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu pun menguraikan komunikasi antara dirinya dengan Neneng via ponsel. Ia menceritakan komunikasi itu hanya singkat.

"Mana bu Neneng-nya saya mau bicara' (ponsel Dirjen diberikan ke Neneng) 'yasudah kalau sudah beres semua segera bisa di proses'. (dijawab Neneng) 'baik Pak sesuai aturan'. Yaudah itu saja?," kata Tjahjo menceritakan soal komunikasinya dengan Neneng.

Sebelumnya, Neneng pada keterangannya di Pengadilan saat bersaksi untuk terdakwa Billy Sindoro, menuturkan pernah diminta Tjahjo untuk membantu perizinan proyek Meikarta.

Selain itu, penyidik juga menanyakan soal tugas dan kewenangan Tjahjo sebagai Mendagri dalam menangani masalah tumpang tindih otoritas Pemda dalam perizinan proyek Meikarta.

Politikus senior PDIP tersebut mengklaim instansinya harus turun tangan lantaran terjadi perselisihan di antara dua pemda di bawah koordinasinya.

"Ya itu tugas saya sebagai Mendagri," kata Tjahjo.

Kendati demikian, Tjahjo berdalih hanya sebatas fasilitasi penanganan permasalahan antara Pemprov Jabar dengan Pemda Bekasi. Dia juga memastikan tidak pernah bertemu langsung dengan Neneng terkait masalah Meikarta.

"Saya ditanya (penyidik KPK) apakah pernah bertemu (Neneng), (saya jawab) tidak pernah ketemu. Itu saja," imbuh mantan anggota Komisi I DPR itu. *