Dewan dan TAPD Gelar Rapat Bahas Rasionalisasi RAPBD 2019
DPRD Badung kembali menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) membahas rasionalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2019, Kamis (15/11).
MAGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Parwata didampingi wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Juga hadir Ketua TAPD I Wayan Adi Arnawa, Asisten Administrasi Umum Setda Badung Cokorda Raka Darmawa, serta Kepala Bapenda I Made Sutama, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya.
Pada rapat yang dihadiri anggota DPRD Badung di antaranya, I Putu Alit Yandinata, I Nyoman Mesir, I Gusti Anom Gumanti, I Made Retha, I Ketut Subagia, IGN Shaskara, dibahas rasionalisasi anggaran tahun 2019 yang tercermin dari asumsi target PAD Kabupaten Badung tahun 2018 sebesar Rp 6,6 triliun yang berpeluang tercapai hanya Rp 4,7 triliun lebih. Atas asumsi tersebut, RAPBD Badung 2019 yang semula dirancang sebesar Rp 10,4 triliun dilakukan rasionalisasi dan menjadi Rp 7,7 triliun dengan PAD dirancang Rp 6,7 triliun.
Diturunkannya target PAD Badung membuat sejumlah program dirasionaliasi, namun Dewan meminta belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lebih diutamakan ketimbang kebutuhan-butuhan lainnya yang notabene telah mendapat anggaran dari pusat. “Kebutuhan untuk masyarakat agar diutamakan,” kata Ketut Subagia yang juga Ketua Fraksi Demokrat.
Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata menekankan, asumsi pendapatan yang dirancang di 2019 harus benar-benar terealisasi, sehingga tidak terjadi lagi pendapatan yang tidak tercapai seperti di 2018. “Untuk itu, perlu terobosan-terobosan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk menggali lebih banyak lagi potensi pajak, sehingga apa yang dirancang benar-benar bisa terealisasi di 2019,” kata politisi PDIP itu.
Kepala Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Badung I Made Sutama mengaku sudah mulai menjajaki potensi pendapatan yang selama ini masih belum tergarap. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu yang dibidik adalah penyedia jasa akomodasi wisata yang berpromosi secara online yang kini marak. “Ini kami sedang jajaki, semoga bisa menjadi partner untuk dibuatkan NPWPD,” kata Sutama.
Sementara Adi Arnawa mengatakan, berbagai masukan akan disampaikan kepada Bupati I Nyoman Giri Prasta. Ditegaskannya, sejauh ini Pemkab Badung belum miliki utang terkait pelaksanaan proyek yang telah berjalan di tahun 2018.
Sedangkan Parwata mengatakan, rasionalisasi ini sebagai bentuk evaluasi kehati-hatian dalam merancang anggaran. “Sebagai bentuk evaluasi agar ke depan merancang anggaran secara realistis sesuai prioritas,” katanya.
Parwata pun mengingatkan, agar OPD benar-benar memanfaatkan dengan baik dan profesional anggaran yang telah dirasionalisasi ini. OPD juga diingatkan agar berhati-hati dalam merasionalisasi jangan sampai program skala prioritas dipangkas. *asa
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Parwata didampingi wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Juga hadir Ketua TAPD I Wayan Adi Arnawa, Asisten Administrasi Umum Setda Badung Cokorda Raka Darmawa, serta Kepala Bapenda I Made Sutama, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya.
Pada rapat yang dihadiri anggota DPRD Badung di antaranya, I Putu Alit Yandinata, I Nyoman Mesir, I Gusti Anom Gumanti, I Made Retha, I Ketut Subagia, IGN Shaskara, dibahas rasionalisasi anggaran tahun 2019 yang tercermin dari asumsi target PAD Kabupaten Badung tahun 2018 sebesar Rp 6,6 triliun yang berpeluang tercapai hanya Rp 4,7 triliun lebih. Atas asumsi tersebut, RAPBD Badung 2019 yang semula dirancang sebesar Rp 10,4 triliun dilakukan rasionalisasi dan menjadi Rp 7,7 triliun dengan PAD dirancang Rp 6,7 triliun.
Diturunkannya target PAD Badung membuat sejumlah program dirasionaliasi, namun Dewan meminta belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lebih diutamakan ketimbang kebutuhan-butuhan lainnya yang notabene telah mendapat anggaran dari pusat. “Kebutuhan untuk masyarakat agar diutamakan,” kata Ketut Subagia yang juga Ketua Fraksi Demokrat.
Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata menekankan, asumsi pendapatan yang dirancang di 2019 harus benar-benar terealisasi, sehingga tidak terjadi lagi pendapatan yang tidak tercapai seperti di 2018. “Untuk itu, perlu terobosan-terobosan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk menggali lebih banyak lagi potensi pajak, sehingga apa yang dirancang benar-benar bisa terealisasi di 2019,” kata politisi PDIP itu.
Kepala Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Badung I Made Sutama mengaku sudah mulai menjajaki potensi pendapatan yang selama ini masih belum tergarap. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu yang dibidik adalah penyedia jasa akomodasi wisata yang berpromosi secara online yang kini marak. “Ini kami sedang jajaki, semoga bisa menjadi partner untuk dibuatkan NPWPD,” kata Sutama.
Sementara Adi Arnawa mengatakan, berbagai masukan akan disampaikan kepada Bupati I Nyoman Giri Prasta. Ditegaskannya, sejauh ini Pemkab Badung belum miliki utang terkait pelaksanaan proyek yang telah berjalan di tahun 2018.
Sedangkan Parwata mengatakan, rasionalisasi ini sebagai bentuk evaluasi kehati-hatian dalam merancang anggaran. “Sebagai bentuk evaluasi agar ke depan merancang anggaran secara realistis sesuai prioritas,” katanya.
Parwata pun mengingatkan, agar OPD benar-benar memanfaatkan dengan baik dan profesional anggaran yang telah dirasionalisasi ini. OPD juga diingatkan agar berhati-hati dalam merasionalisasi jangan sampai program skala prioritas dipangkas. *asa
Komentar