PU, Fraksi Demokrat Apresiasi Bupati Maksimalkan Pendapatan
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Badung sangat mengapresiasi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta jajarannya karena maksimal berupaya meningkatkan pendapatan daerah di tengah-tengah ekonomi global yang sedang lesu.
MANGUPURA, NusaBali
Namun Fraksi Demokrat mengingatkan agar antara optimisme dan kondisi riil ekonomi saat ini benar-benar dikaji, sehingga target pendapatan daerah yang akan ditetapkan pada RAPBD 2019, rasional dan realistis serta benar-benar dapat direalisasikan pada 2019.
Hal ini disampaikan Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum (PU) yang dibacakan anggota I Made Retha pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (25/10). Rapat dengan agenda PU fraksi terhadap Ranperda APBD Badung Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda 29/2013 tentang LPD ini dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata, dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan jajaran Pemkab Badung di Ruang Pertemuan Madya Gosana DPRD Badung.
Dalam RAPBD 2019, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 10,09 triliun atau meningkat 53,67 persen dari APBD induk TA 2018. Belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,45 triliun atau meningkat 44,52 persen dari APBD Induk 2018. Pembiayaan daerah dirancang Rp 362,2 miliar.
“Untuk komposisi belanja daerah, sebagian besar merupakan belanja publik, yang manfaatnya diterima masyarakat yaitu 81,96 persen. Sedangkan 18,04 persen belanja aparatur. Ini berarti Rancangan APBD Badung 2019 betul-betul merupakan APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Made Retha.
Namun Demokrat menyadari tidaklah mudah untuk mencapai target APBD 2019, apabila tidak didasari oleh kesungguhan, ketulusan, dan semangat bekerja keras. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah lebih tegas lagi dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan aturan berkaitan dengan pemungutan pajak. Pelaporan pajak juga harus transparan dan akuntable guna menghindari kecemburuan sosial di antara wajib pajak.
“Pemerintah diharapkan tegas dan berkesinambungan menertibkan serta menindak perusahaan-perusahaan tanpa izin yang beroperasi di Badung,” tandas politisi asal Bualu, Kuta Selatan, ini.
Belajar dari pengalaman tahun 2018, pendapatan daerah belum tercapai sesuai target dan sehubungan dengan penyusunan APBD 2019, Demokrat menyarankan agar dalam implementasi program/kegiatan lebih mengutamakan pada prioritas pembangunan masyarakat Badung, serta mempertimbangkan bantuan kepada instansi vertikal maupun bantuan kepada daerah/kabupaten lain yang di luar kesepakatan.
“Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan agar dalam rencana rasionalisasi program/kegiatan 2018, tidak merasionalisasi program yang telah menjadi usulan masyarakat Badung,” ucapnya. *asa
Namun Fraksi Demokrat mengingatkan agar antara optimisme dan kondisi riil ekonomi saat ini benar-benar dikaji, sehingga target pendapatan daerah yang akan ditetapkan pada RAPBD 2019, rasional dan realistis serta benar-benar dapat direalisasikan pada 2019.
Hal ini disampaikan Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum (PU) yang dibacakan anggota I Made Retha pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (25/10). Rapat dengan agenda PU fraksi terhadap Ranperda APBD Badung Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda 29/2013 tentang LPD ini dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata, dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan jajaran Pemkab Badung di Ruang Pertemuan Madya Gosana DPRD Badung.
Dalam RAPBD 2019, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 10,09 triliun atau meningkat 53,67 persen dari APBD induk TA 2018. Belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,45 triliun atau meningkat 44,52 persen dari APBD Induk 2018. Pembiayaan daerah dirancang Rp 362,2 miliar.
“Untuk komposisi belanja daerah, sebagian besar merupakan belanja publik, yang manfaatnya diterima masyarakat yaitu 81,96 persen. Sedangkan 18,04 persen belanja aparatur. Ini berarti Rancangan APBD Badung 2019 betul-betul merupakan APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Made Retha.
Namun Demokrat menyadari tidaklah mudah untuk mencapai target APBD 2019, apabila tidak didasari oleh kesungguhan, ketulusan, dan semangat bekerja keras. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah lebih tegas lagi dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan aturan berkaitan dengan pemungutan pajak. Pelaporan pajak juga harus transparan dan akuntable guna menghindari kecemburuan sosial di antara wajib pajak.
“Pemerintah diharapkan tegas dan berkesinambungan menertibkan serta menindak perusahaan-perusahaan tanpa izin yang beroperasi di Badung,” tandas politisi asal Bualu, Kuta Selatan, ini.
Belajar dari pengalaman tahun 2018, pendapatan daerah belum tercapai sesuai target dan sehubungan dengan penyusunan APBD 2019, Demokrat menyarankan agar dalam implementasi program/kegiatan lebih mengutamakan pada prioritas pembangunan masyarakat Badung, serta mempertimbangkan bantuan kepada instansi vertikal maupun bantuan kepada daerah/kabupaten lain yang di luar kesepakatan.
“Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan agar dalam rencana rasionalisasi program/kegiatan 2018, tidak merasionalisasi program yang telah menjadi usulan masyarakat Badung,” ucapnya. *asa
Komentar