Realisasi Hibah Bansos Masih Rendah
Tertundanya realisasi dana hibah bansos ini terjadi karena ribetnya birokrasi dalam proses pencairan.
SINGARAJA, NusaBali
Realisasi dana hibah bansos hingga memasuki September tahun 2018 di Buleleng, masih dibawah 40 persen atau rendah. Kalangan anggota DPRD Buleleng pun khawatir, rendahnya realisasi itu berdampak pada kegiatan dari kelompok masyarakat penerima.
Data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, jumlah dana hibah bansos tahun 2018, sebesar Rp71.129.275.000. Dari jumlah itu, hingga memasuki Semptember, yang telah terrealisasi sebesar Rp 26.886.775.000, atau baru mencapai 37,7 persen. Nah, rendahnya realisasi itu membuat sejumlah anggota DPRD Buleleng khawatir berdampak pada kegiatan yang diusulkan kelompok masyarakat. Kekhawatiran ini lantaran sebagian besar dari jumlah hibah bansos itu difasilitasi oleh anggota Dewan. Maklum, masing-masing anggota dewan kebagian jatah menyalurkan hibah bansos sebesar Rp 1 miliar. Sehingga dari total hibah bansos Rp 71 miliar lebih, sebesar Rp 45 miliar, adalah ‘milik’ jatah lembaga DPRD Buleleng. Kekhawatiran kalangan anggota dewan itu disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2018, bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, Selasa (4/9) di ruang rapat gabungan komisi, Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja
Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna, dihadiri Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, selaku Ketua TAPBD Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka bersama jajarannya.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna mengungkapkan, jatah hibah bansos yang difasilitasi sebesar Rp 1 miliar, sama sekali belum ada yang cair. Padahal, dari proposal yang diajukan, sebagian besarnya diperuntukkan pembangunan fisik. Sehingga Wisnaya khawatir jika pencairan terlambat berpengaruh pada pelaksanaan usulan kegiatan dari penerima hibah bansos tersebut. “Karena ada yang sifatnya bangunan fisik, jangan sampai penerima hibah itu kewalahan dalam melaksanakan realisasi hibah itu. Jangan sampai ini menjadi persoalan bagi mereka. Kalau masih ada waktu empat bulan, masih memungkinkan. Tapi kalau sisa waktu cuma satu bulan, kan ini masyarakat yang kasian,” kata politisi Partai Hanura, asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng ini.
Menurut Wisnaya, tertundanya realisasi dana hibah bansos ini terjadi karena ribetnya birokrasi dalam proses pencairan. Terutama persoalan tandatangan yang harus dicari masyarakat penerima bansos terhadap beberapa pejabat terkait. “Kami sudah pernah tanyakan, dan harus menjadi perhatian bagi eksekutif, karena terlalu rumitnya proses pencairan dana hibah. Karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani pejabat, justru mereka sedang tidak ada ditempat. Jadi, dokumen ini harus menunggu mereka, jadi semuanya jadi tertunda.,” ungkapnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Bimantara membenarnya realisasi hibah bansos belum terealisasi sepenuhnya. Menurutnya, konsisi itu terjadi karena memang masyarakat penerima lambat dalam proses pengurusan terutama soal melengkapi dokumen permohonan. Terkait dengan bansos yang akan diperuntukkan untuk pembangunan fisik, Ia mengaku tidak menjadi masalah. “Sebenarnya tidak ada kendala, kemungkinan yang ngurusnya ini tidak cepat soal dokumennya. Biasanya menjelang akhir ngebut untuk memprosesnya,” terangnya. *k19
Data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, jumlah dana hibah bansos tahun 2018, sebesar Rp71.129.275.000. Dari jumlah itu, hingga memasuki Semptember, yang telah terrealisasi sebesar Rp 26.886.775.000, atau baru mencapai 37,7 persen. Nah, rendahnya realisasi itu membuat sejumlah anggota DPRD Buleleng khawatir berdampak pada kegiatan yang diusulkan kelompok masyarakat. Kekhawatiran ini lantaran sebagian besar dari jumlah hibah bansos itu difasilitasi oleh anggota Dewan. Maklum, masing-masing anggota dewan kebagian jatah menyalurkan hibah bansos sebesar Rp 1 miliar. Sehingga dari total hibah bansos Rp 71 miliar lebih, sebesar Rp 45 miliar, adalah ‘milik’ jatah lembaga DPRD Buleleng. Kekhawatiran kalangan anggota dewan itu disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2018, bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, Selasa (4/9) di ruang rapat gabungan komisi, Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja
Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna, dihadiri Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, selaku Ketua TAPBD Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka bersama jajarannya.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna mengungkapkan, jatah hibah bansos yang difasilitasi sebesar Rp 1 miliar, sama sekali belum ada yang cair. Padahal, dari proposal yang diajukan, sebagian besarnya diperuntukkan pembangunan fisik. Sehingga Wisnaya khawatir jika pencairan terlambat berpengaruh pada pelaksanaan usulan kegiatan dari penerima hibah bansos tersebut. “Karena ada yang sifatnya bangunan fisik, jangan sampai penerima hibah itu kewalahan dalam melaksanakan realisasi hibah itu. Jangan sampai ini menjadi persoalan bagi mereka. Kalau masih ada waktu empat bulan, masih memungkinkan. Tapi kalau sisa waktu cuma satu bulan, kan ini masyarakat yang kasian,” kata politisi Partai Hanura, asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng ini.
Menurut Wisnaya, tertundanya realisasi dana hibah bansos ini terjadi karena ribetnya birokrasi dalam proses pencairan. Terutama persoalan tandatangan yang harus dicari masyarakat penerima bansos terhadap beberapa pejabat terkait. “Kami sudah pernah tanyakan, dan harus menjadi perhatian bagi eksekutif, karena terlalu rumitnya proses pencairan dana hibah. Karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani pejabat, justru mereka sedang tidak ada ditempat. Jadi, dokumen ini harus menunggu mereka, jadi semuanya jadi tertunda.,” ungkapnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Bimantara membenarnya realisasi hibah bansos belum terealisasi sepenuhnya. Menurutnya, konsisi itu terjadi karena memang masyarakat penerima lambat dalam proses pengurusan terutama soal melengkapi dokumen permohonan. Terkait dengan bansos yang akan diperuntukkan untuk pembangunan fisik, Ia mengaku tidak menjadi masalah. “Sebenarnya tidak ada kendala, kemungkinan yang ngurusnya ini tidak cepat soal dokumennya. Biasanya menjelang akhir ngebut untuk memprosesnya,” terangnya. *k19
Komentar