Laporan Dugaan Penyelewengan Bansos di Nusa Penida

Dituding Korupsi Bansos, Ketua DPRD Klungkung Lapor Balik ke Polisi

Sikap anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng, I Nyoman Tirtawan, yang teriak soal pemotongan dana bansos dari semula Rp 374 miliar menjadi Rp 116 miliar oleh Gubernur Bali Wayan Koster, bukannya mendapat simpati rekan-rekannya di Dewan.

Dipangkasnya dana bansos/hibah untuk anggota DPRD Bali sebesar Rp 116 miliar dari Rp 374 miliar dalam APBD Induk 2019 memicu kekecewaan.

Miliaran rupiah dana hibah bansos (bantuan sosial) yang menjadi hak sejumlah masyarakat di Gianyar, difasilitasi DPRD setempat, terancam tak bisa cair alias parkir di kas daerah

I Ketut Ngenteg sendiri merupakan eks Sekertaris DPC PDIP Klungkung periode 1999-2004 silam. Ngenteg juga sempat ditahan karena kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Sidang Paripurna DPRD Bali kemarin juga tetapkan Ranperda Atraksi Budaya, Ranperda Penyertaan Modal, dan Ranperda Pengelolaan Barang Milik daerah

"Memang tersangka sudah mengembalikan uang Rp 200 juta itu. Tetapi pertanggungjawaban secara hukum tetap jalan,”

Soal Pemangkasan Jatah Hibah Bansos

Tertundanya realisasi dana hibah bansos ini terjadi karena ribetnya birokrasi dalam proses pencairan.

Jatah hibah bansos untuk anggota DPRD Buleleng sebesar Rp 1 miliar bakal dipangkas setengah. Pasalnya, revitalisasi Pasar Banyuasri perlu ‘bantuan’ sumber pendanaan.

Sugawa Korry sebut proyek short cut di Jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul diprogram saat era Pastika-Sudikerta

Anggaran bansos/hibah dalam RAPBD Bali Induk 2019 akhirnya dirasionalisasi dari semula Rp 374 miliar menjadi Rp 250 miliar.

Rapat pembahasan masalah dana bansos/hibah yang dilakukan DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/8), belum mencapai kesepakatan.

Kekhawatiran kalangan DPRD Bali tidak bisa memfasilitasi dana hibah/bansos untuk disalurkan ke masyarakat bakal terobati.

Riniti Rahayu mendorong para politisi di DPRD Bali legowo untuk tidak mencairkan bansos di tahun politik.

DPRD Bali langsung goncang ketika Gubernur Bali 2018-2023 terpilih Dr Ir Wayan Koster MM berencana evaluasi dana bansos/hibah yang difasilitasi para anggota Dewan.

Pemkab Buleleng kembali mengingatkan proses pencairan dana hibah bansos bagi kalangan anggota DPRD setempat.

Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan membuka acara edukasi peyaluran bantuan sosial non tunai kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), di Hotel Jimbarawana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana, Selasa (8/5).

Inilah jawaban Pemprov Bali terhadap desakan pencairan dana hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali, yang diminta ditunda oleh Bawaslu Bali dengan alasan masih dalam masa Pilkada 2018.