Majelis Desa Adat KecamatanKarangasem menggelar paruman bersama 23 bendesa adat se-Kecamatan Karangasem di Museum Pustaka Lontar, Banjar Dukuh, Desa Adat Dukuh Penaban, Kelurahan/Kecamatan Karangasem, Jumat (6/12).

Meski tidak memberikan jatah bansos dewan, namun Bupati Artha memastikan tetap mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Jembrana.

Sejumlah fraksi di DPRD Jembrana mengusulkan kepada Bupati Jembrana I Putu Artha, agar masing-masing anggota dewan mendapat jatah bantuan sosial (bansos) setiap tahun.

Rapat pembahasan dana hibah/bansos untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali di Ruang Rapat Gbungan Lantai III Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (30/10), berlangsung panas.

Pemangkasan bansos hibah karena banyak proyek dan JKN KIS yang memerluikan pendanaan besar.

Rencana pemangkasan jatah hibah/bansos anggota DPRD Buleleng dari semula Rp 1 miliar menjadi Rp 500 juta per orang di tahun 2020, belum sepenuhnya diterima anggota Dewan.

Pencairan dana hibah/bansos untuk masyarakat yang tidak kunjung cair membuat anggota DPRD Bali yang rata-rata adalah incumbent terpental alias tidak lolos di Pileg 2019 gerah.

18 kelompok masyarakat penerima hibah secara totalitas Rp 691,50 juta, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana.

Perseteruan antara Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru vs I Wayan Muka Udiana (seorang warga klungkung) terkait isu penyelewengan dana bansos, semakin meruncing.

Bawaslu Bali: Boleh Cair, Asalkan Tak Dipolitisasi

Selama ini hibah bansos selalu diarahkan untuk kegiatan fisik. Namun dalam pelaksanaannya ditengarai lebih banyak diberikan dengan aroma politik.

Laporan Dugaan Penyelewengan Bansos di Nusa Penida

Dituding Korupsi Bansos, Ketua DPRD Klungkung Lapor Balik ke Polisi

Sikap anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng, I Nyoman Tirtawan, yang teriak soal pemotongan dana bansos dari semula Rp 374 miliar menjadi Rp 116 miliar oleh Gubernur Bali Wayan Koster, bukannya mendapat simpati rekan-rekannya di Dewan.

Dipangkasnya dana bansos/hibah untuk anggota DPRD Bali sebesar Rp 116 miliar dari Rp 374 miliar dalam APBD Induk 2019 memicu kekecewaan.

Miliaran rupiah dana hibah bansos (bantuan sosial) yang menjadi hak sejumlah masyarakat di Gianyar, difasilitasi DPRD setempat, terancam tak bisa cair alias parkir di kas daerah

I Ketut Ngenteg sendiri merupakan eks Sekertaris DPC PDIP Klungkung periode 1999-2004 silam. Ngenteg juga sempat ditahan karena kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Sidang Paripurna DPRD Bali kemarin juga tetapkan Ranperda Atraksi Budaya, Ranperda Penyertaan Modal, dan Ranperda Pengelolaan Barang Milik daerah

"Memang tersangka sudah mengembalikan uang Rp 200 juta itu. Tetapi pertanggungjawaban secara hukum tetap jalan,”

Soal Pemangkasan Jatah Hibah Bansos