nusabali

Tenaga Kontrak Sopir di Badung Berpeluang Jadi PPPK

  • www.nusabali.com-tenaga-kontrak-sopir-di-badung-berpeluang-jadi-pppk

MANGUPURA, NusaBali.com - Tenaga kontrak sopir di lingkungan Pemkab Badung berpeluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jika direstui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa kepada awak media di Puspem Badung pada Senin (18/3/2024).

Kata Adi Arnawa, dia atas arahan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mendorong pemerintah pusat memberikan ruang yang sama bagi tenaga kontrak berstatus sopir menjadi PPPK layaknya tenaga kontrak lain.

Pemkab Badung menyatakan, sudah mendengar kabar pengangkatan PPPK sebagai reward bagi tenaga kontrak. Di mana, tahapannya tetap melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan namun testing-nya hanya formalitas semata.

Hal ini senada dengan pernyataan Menpan RB Azwar Anas dalam rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (13/3/2024) lalu di Jakarta. Bahwa, seluruh tenaga honorer yang telah terverifikasi di dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal diangkat jadi PPPK. Tes akan bersifat formalitas saja.

"Kami mendorong pemerintah pusat memberikan ruang yang sama kepada tenaga kontrak yang statusnya sebagai sopir. Yang sampai hari ini tidak masuk dalam database," ujar Adi Arnawa.

Kata birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini, pihaknya berbicara soal asas keadilan. Untuk itu, tenaga kontrak yang berstatus sopir harus diperlakukan sama seperti tenaga kontrak lainnya.

"Kenyataannya, banyak sekali tenaga kerja sopir yang sudah mengabdi sampai 15 tahun dan bahkan mungkin lebih lama dari tenaga kontrak sekarang yang sudah masuk database," tegas Adi Arnawa.

Dengan alasan ini, Pemkab Badung memohon kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan tenaga sopir di pemerintah daerah menjadi PPPK.

Sementara itu, jumlah tenaga kontrak yang berstatus sebagai sopir di Pemkab Badung belum diketahui secara pasti.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Badung, I Gede Wijaya, saat dikonfirmasi NusaBali.com pada Senin siang menyatakan, belum memiliki data ini.

"Data tersebut ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. BKPSDM belum memiliki data tersebut," ungkap Wijaya kepada NusaBali.com. *rat

Komentar