Bupati Inginkan Desa/Kelurahan Jadi Zona Integritas dan Desa Presisi
MANGUPURA, NusaBali - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Pemerintahan bersama lurah, perbekel, perangkat desa, BPD dan kepala lingkungan se-Kabupaten Badung di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (12/9).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta meminta semua desa di Badung agar bertransformasi menjadi desa berzona integritas dan menjadi desa presisi.
Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung, camat, lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung beserta seluruh perangkat desa, pimpinan beserta segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Badung, kepala lingkungan se-Kabupaten Badung.
Bupati Giri Prasta menyampaikan, komitmen Pemkab Badung yang tinggi terhadap pembangunan desa tidak hanya ditunjukkan dengan gelontoran dana yang sangat besar ke desa. Tetapi sejalan dengan itu, secara rutin dilaksanakan peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa, juga lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, LPM dan Karang Taruna. Sarana dan prasarana kantor desa juga sebagian besar telah diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk mendukung perubahan fenomena dari membangun desa menjadi desa membangun, dimana masyarakat desa secara mandiri membangun desanya sendiri.
“Saya mau PPNSB (Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana) 100 persen dilakukan di Badung. Mulai anggaran perubahan APBD 2023 dan anggaran induk APBD 2024 ini harus disinergikan dengan baik, sehingga betul-betul bisa mengikuti arahan Bapak Presiden mewujudkan desa membangun di Kabupaten Badung,” ujarnya.
“Saya sudah polakan insentif desa untuk anggaran program. Untuk itu saya ingin Bapak/Ibu berinovasi, kita harus melihat potensi desa, infrastruktur desa dan SDM. Setelah tata kelola pemerintahan desa ini berjalan baik, nanti kita akan fokus pada pembangunan BUMDes, karena BUMDes saat ini kurang optimal,” kata Bupati Giri Prasta.
Lebih lanjut Bupati Giri Prasta meminta semua desa di Badung agar bertransformasi menjadi desa berzona integritas dan menjadi desa presisi yang memiliki database terintegrasi dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk menggambarkan kondisi aktual desa. Data desa presisi dapat menjadi acuan dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan.
“Saya percaya semua masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, dan saya percaya semua masalah ada solusinya. Apabila semua desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi jadi zona integritas, maka Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja. Jaga dengan baik desa bapak/ibu sekalian, kami sudah mintakan zona integritas bebas korupsi sampai di tingkat desa. Astungkara ke depan Badung ini hebat dan juara di tingkat nasional,” kata Bupati Giri Prasta.
Sementara itu Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan, Rakor Tata Kelola Pemerintahan ini dilaksanakan karena Bupati Giri Prasta ingin memberikan pengarahan dan motivasi kepada kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung, para camat, lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung beserta seluruh perangkat desa, pimpinan beserta segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala lingkungan se-Kabupaten Badung terkait dengan strategi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk wisatawan domestik dan internasional.
“Dengan kondisi itu tadi, mau tidak mau suka tidak suka, pertemuan hari ini (kemarin) menjadi sangat penting sekali untuk menyatukan persepsi, menyamakan pandangan kita dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan kepada wisatawan yang datang ke Bali dan Badung khususnya,” ujar Adi Arnawa.
Dengan strategi dan kebijakan politik anggaran di tahun anggaran 2023 ini, kata Adi Arnawa, pada anggaran perubahan ada suatu peningkatan pendapatan yang sangat signifikan belanja mencapai Rp 8,4 triliun, dan itu bersumber dari pendapatan sebesar Rp 7,4 triliun, dengan PAD Rp 6,5 triliun. “Dan dari Rp 6,5 triliun, 10 persennya yaitu Rp 650 miliar ada di desa. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan SDM melanjutkan daripada program visi misi Bapak Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026,” jelasnya. @ ind
Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung, camat, lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung beserta seluruh perangkat desa, pimpinan beserta segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Badung, kepala lingkungan se-Kabupaten Badung.
Bupati Giri Prasta menyampaikan, komitmen Pemkab Badung yang tinggi terhadap pembangunan desa tidak hanya ditunjukkan dengan gelontoran dana yang sangat besar ke desa. Tetapi sejalan dengan itu, secara rutin dilaksanakan peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa, juga lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, LPM dan Karang Taruna. Sarana dan prasarana kantor desa juga sebagian besar telah diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk mendukung perubahan fenomena dari membangun desa menjadi desa membangun, dimana masyarakat desa secara mandiri membangun desanya sendiri.
“Saya mau PPNSB (Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana) 100 persen dilakukan di Badung. Mulai anggaran perubahan APBD 2023 dan anggaran induk APBD 2024 ini harus disinergikan dengan baik, sehingga betul-betul bisa mengikuti arahan Bapak Presiden mewujudkan desa membangun di Kabupaten Badung,” ujarnya.
“Saya sudah polakan insentif desa untuk anggaran program. Untuk itu saya ingin Bapak/Ibu berinovasi, kita harus melihat potensi desa, infrastruktur desa dan SDM. Setelah tata kelola pemerintahan desa ini berjalan baik, nanti kita akan fokus pada pembangunan BUMDes, karena BUMDes saat ini kurang optimal,” kata Bupati Giri Prasta.
Lebih lanjut Bupati Giri Prasta meminta semua desa di Badung agar bertransformasi menjadi desa berzona integritas dan menjadi desa presisi yang memiliki database terintegrasi dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk menggambarkan kondisi aktual desa. Data desa presisi dapat menjadi acuan dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan.
“Saya percaya semua masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, dan saya percaya semua masalah ada solusinya. Apabila semua desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi jadi zona integritas, maka Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja. Jaga dengan baik desa bapak/ibu sekalian, kami sudah mintakan zona integritas bebas korupsi sampai di tingkat desa. Astungkara ke depan Badung ini hebat dan juara di tingkat nasional,” kata Bupati Giri Prasta.
Sementara itu Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan, Rakor Tata Kelola Pemerintahan ini dilaksanakan karena Bupati Giri Prasta ingin memberikan pengarahan dan motivasi kepada kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung, para camat, lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung beserta seluruh perangkat desa, pimpinan beserta segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala lingkungan se-Kabupaten Badung terkait dengan strategi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk wisatawan domestik dan internasional.
“Dengan kondisi itu tadi, mau tidak mau suka tidak suka, pertemuan hari ini (kemarin) menjadi sangat penting sekali untuk menyatukan persepsi, menyamakan pandangan kita dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan kepada wisatawan yang datang ke Bali dan Badung khususnya,” ujar Adi Arnawa.
Dengan strategi dan kebijakan politik anggaran di tahun anggaran 2023 ini, kata Adi Arnawa, pada anggaran perubahan ada suatu peningkatan pendapatan yang sangat signifikan belanja mencapai Rp 8,4 triliun, dan itu bersumber dari pendapatan sebesar Rp 7,4 triliun, dengan PAD Rp 6,5 triliun. “Dan dari Rp 6,5 triliun, 10 persennya yaitu Rp 650 miliar ada di desa. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan SDM melanjutkan daripada program visi misi Bapak Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026,” jelasnya. @ ind
Komentar