RUU Permuseuman Sejalan dengan Trisakti Bung Karno

Menurutnya, revitalisasi museum turut serta menjaga dan mengembangkan peradaban budaya bangsa yang sejalan dengan Tri Sakti Bung Karno.

Hal itu disampaikan Supadma Rudana dalam forum Bakohumas DPR RI, dengan tema ‘Menjawab Tantangan Pengelolaan Museum melalui RUU Permuseuman’, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6). Hadir dalam acara ini, Lestari Moerdijat selaku pimpinan MPR RI, Pemerhati Budaya dan Museum, Nunus Supardi, Ali Akbar, Ketua Tim Pakar AMI untuk RUU Permuseuman.

Supadma Rudana sebagai pengagas RUU Permuseuman mengatakan, museum memiliki kesempatan untuk menjaga dan menguatkan kepribadian di bidang kebudayaan, karena koleksinya memiliki nilai-nilai agung yang secara filosofis, telah terinternalisasi di dalam Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa, dan NKRI sebagai identitas nasional Indonesia. 

“Artinya, museum melalui koleksi kesejarahan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi positif bagi 4 pilar kebangsaan Indonesia yang kita junjung bersama. Pemerintah wajib memiliki konsep dan roadmap yang jelas guna menghadirkan kembali segala kebaikan, kemuliaan dan kejayaan nusantara,” ujar Supadma Rudana dalam keterangannya, Senin (6/6).

Dia menambahkan, tidak bisa dipungkiri jika museum memiliki potensi untuk turut serta menjaga sekaligus mengembangkan peradaban budaya bangsa.  Hal ini sejalan dengan konsep “Tri Sakti” yang digaungkan Proklamator Bangsa, Bung Karno.

Menurut Supadma Rudana, sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

“Menurut Bung Karno, hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti dapat dipahami," ungkap politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Supadma Rudana menyebutkan, terdapat permasalahan yang mendera optimalisasi pengelolaan museum. Menurut dia, museum tak memiliki daya tarik sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang atau masa libur. 

“Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan museum. Hal ini dilihat dari museum belum menjadi destinasi akhir pekan yang popular bagi masyarakat, belum menjadi pos pengembangan daerah yang terlihat cemerlang bagi pemerintah daerah,” tegas pemilik Museum Rudana di Ubud, Gianyar ini.

Selain itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Permuseuman masih belum memadai karena masih terbatasnya lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman. Saat ini, hanya tiga universitas yang memiliki program Pascasarjana Museologi, yaitu Universitas Indonesia (2007-sekarang), Universitas Gadjah Mada (mulai 2008) dan Universitas Padjajaran (2006−2013). 

Sementara Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan DPR harus menunjukkan perannya untuk membenahi permuseuman. Menurut dia, museum di Indonesia dikenal orang awam sebagai tempat penyimpanan barang saja. Padahal, saat ini sudah ada Undang-undang Pemajuan Kebudayaan.

“Museum bukan sekedar gudang, sekedar tempat menyimpan barang tapi museum harus berbicara. Anak-anak usia kecil, sekolah, dewasa dan orang tua harus mendapatkan sesuatu dari museum. Museum harusnya menjadi tempat menyimpan benda-benda yang bisa menjadi catatan kita semua, untuk merangkai perjalanan peradaban dan kemanusiaan. Sedih sekali melihat masalah yang banyak terjadi di museum,” pungkasnya. ant, nat