Pemanggilan mahasiswi tersebut terkait poster yang ia bawa ketika aksi bertuliskan ‘Selangkanganku Bukan Milik Negara’.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gianyar antisipasi gerakan aksi demo mahasiswa.

Anggota DPR RI, I Made Urip (PDIP) dan Putu Supadma Rudana (Demokrat) memilih datang ke pelantikan tanpa mengajak keluarga.

Dokter RS Ismoyo pastikan Randi tewas karena luka tembak

Rencana pemberlakuan Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (RKUHP) kekhawatiran hinggapi awak staf KPU Bqli hingga Bawaslu Bali  sampai di kabupaten/kota.

Kini demokrasi Indonesia sudah sangat maju, hanya perlu perbaiki kualitasnya, RKUHP ini diketok semua elemen warga kena dampaknya.

DPRD Bali Sahkan 8 Ranperda Sekaligus

DPD RI Dapil Bali Sepakat Ikut Kawal

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Nasdem Taufiqulhadi berpendapat, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) jika dilanjutkan berpotensi bertabrakan dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sehingga akan terjadi over kriminalisasi.

Rancangan Undang-undang Permusikan telah resmi ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019.

Tarik ulur Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan masih terus terjadi.

Hal bersifat etika dan moral, bisa diselesaikan lewat desa pakraman. Sebaliknya hal yang sudah mengarah pencabulan tetap diselesaikan jalur hukum.

Gubernur Koster mengatakan, dalam RUU Provinsi Bali, posisi Pemprov nantinya lebih banyak sebagai fasilitator, regulator, dan koordinator

Versi Adi Wiryatama, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta punya beberapa usulan terkait RUU Provinsi Bali yang perlu diselaraskan dengan Pemprov

Ditolak 262 musisi, Anang juga tak setuju pasal  yang timbulkan kontroversi

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas legislatif (kembali) dipermasalahkan oleh publik. Ya, kali ini RUU Permusikan yang menuai pro dan kontra masyarakat, khususnya kalangan pegiat seni musik.

Gubernur Wayan Koster paparkan draft RUU tentang Provinsi Bali (Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali-NTB-NTT) yang akan diperjuangkan ke pusat, di hadapan para tokoh di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Rabu (16/1).

Jelang pengajuan draft RUU Provinsi Bali (sebagai Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali-NTB-NTT) oleh Pemprov Bali ke pusat, Fraksi PDIP DPRD Bali mendapatkan briefing khusus dari Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster.

Rombongan Komisi X DPR RI mencari bahan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif dengan mengunjungi  Rumah Kreatif BUMN Jogjakarta, Kamis (4/10).

Revisi UU 64/58, DPRD Bali Minta Dilibatkan Sejak Awal