Tag: RUU

DENPASAR, NusaBali
Penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berbuntut pembakaran bendera PDIP bersama pembakaran bendera PKI dalam demo di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/6) lalu, disebut sebagai aksi anarkis dan berlebihan.

DENPASAR, NusaBali
Meskipun Fraksi Golkar DPR RI menjadi salah satu fraksi yang menyetujui RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila), namun ormas pendiri yang menjadi cikal bakal Partai Golkar menolak RUU HIP dibahas DPR RI.

Terdapat beberapa syarat dan kondisi yang harus dipenuhi bila tahapan dilakukan pada  Juni, salah satunya tidak lagi diterapkannya PSBB.

DENPASAR, NusaBali
Adanya kekhawatiran pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme menjadi pembahasan hangat. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam Perpres terorisme tidak masalah sepanjang sesuai dengan amanat Undang-Undang.

DENPASAR, NusaBali
Setelah diketok palu dalam rapat paripurna DPRD Bali, Kamis (14/5) lalu, empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disahkan menjadi Perda langsung dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk diverifikasi.

DENPASAR, NusaBali
Di tengah pandemi Covid-19, DPRD Bali masih mampu Menyelesaikan empat Rancangan Peraturan daerah (Ranperda).

JAKARTA, NusaBali
DPR RI menggelar rapat paripurna terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona hari ini. Delapan dari sembilan fraksi yang ada di DPR setuju Perppu Corona disahkan menjadi undang-undang (UU).

JAKARTA, NusaBali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah bersama DPR sepakat menunda pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

JAKARTA, NusaBali
Dibahasnya RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid-19 ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pekerja. Bahkan ada yang berencana melakukan aksi di depan Gedung DPR RI pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei nanti.

JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Dapil NTB, Dapil NTT dihadirkan dalam pertemuan yang akan digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali

Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan setiap celah kesemptan untuk memuluskan perjuangan RUU Provinsi Bali agar secepatnya dibahas di DPR RI.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek menegaskan jika DPR RI sampai hari ini belum menerima draft RUU Omnibus law.

Pertemuan segitiga Bali–NTB–NTT juga diagendakan bahas perjuangan merevisi UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Puan Maharani langsung minta Sekjen DPR RI untuk tindaklanjuti RUU Provinsi Bali yang masuk nomor urut 162 dalam daftar Prolegnas 2020-2024

Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali dapat nomor urut 162 dari total 500-an RUU dalam daftar tunggu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

DPRD Bali galang dukungan untuk perjuangan RUU Provinsi Bali, yang sudsah dia-jukan ke DPR RI.

Selain Menteri Dalam Negeri, DPD RI juga keluarkan surat dukungan terhadap perjuangan RUU Provinsi Bali

Sikap Presiden Jokowi sejalan dengan Golkar yang menilai tak perlu amendemen UUD 1945 untuk hadirkan haluan negara dan penambahan masa jabatan presiden.

Anggota DPD RI Dapil Bali sarankan DPRD Bali ajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.