Tag: RUU

JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Dapil NTB, Dapil NTT dihadirkan dalam pertemuan yang akan digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali

Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan setiap celah kesemptan untuk memuluskan perjuangan RUU Provinsi Bali agar secepatnya dibahas di DPR RI.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek menegaskan jika DPR RI sampai hari ini belum menerima draft RUU Omnibus law.

Pertemuan segitiga Bali–NTB–NTT juga diagendakan bahas perjuangan merevisi UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Puan Maharani langsung minta Sekjen DPR RI untuk tindaklanjuti RUU Provinsi Bali yang masuk nomor urut 162 dalam daftar Prolegnas 2020-2024

Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali dapat nomor urut 162 dari total 500-an RUU dalam daftar tunggu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

DPRD Bali galang dukungan untuk perjuangan RUU Provinsi Bali, yang sudsah dia-jukan ke DPR RI.

Selain Menteri Dalam Negeri, DPD RI juga keluarkan surat dukungan terhadap perjuangan RUU Provinsi Bali

Sikap Presiden Jokowi sejalan dengan Golkar yang menilai tak perlu amendemen UUD 1945 untuk hadirkan haluan negara dan penambahan masa jabatan presiden.

Anggota DPD RI Dapil Bali sarankan DPRD Bali ajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Perjungan RUU Provinsi Bali bergema dalam ajang Munas X Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Perjuangan RUU Provinsi Bali yang dipimpin langsung Gubernur Wayan Koster, terus berlanjut.

RUU Provinsi Bali bertujuan untuk pembangunan Bali yang lebih sinergis, harmonis, saling merangkul yang mencerminkan Tri Hita Karana, Nangun Sad Kethi Loka Bali, dan kearifan lokal Bali

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyebut, dukungan yang solid dan kompak dari seluruh stakeholder merupakan modal dasar perjuangan mewujudkan UU Provinsi Bali.

Made Mangku Pastika dan Anak Agung Gde Agung tegaskan dari sisi substansi, RUU Provinsi Bali sangat soft, tidak ada unsur Bali mau eksklusif. Isinya sangat NKRI, sehingga tidak ada alasan untuk ditolak

Versi Alit Kelakan, dari pertemuan dengan Komisi II DPR RI, RUU Provinsi Bali tidak menjadi kekhawatiran bagi pusat. Pasalnya, Bali menawarkan posisi untuk memperkuat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Menurut Nyoman Parta, aura persatuan dan satu suara di Senayan sebagai langkah awal yang menjanjikan dalam perjuangan RUU Provinsi Bali. Bahkan, Komisi II DPR RI dan DPD RI sampai keheranan dengan solidnya Bali bersuara di pusat

DPR RI dan DPD RI dukung usulan RUU Provinsi Bali, karena daerah ini dulunya dibentuk menggunakan UUD Sementara 1950

Semua fraksi di DPRD Bali mendukung penuh dan siap all out mengawal perjuangan revisi RUU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali-NTB-NTT di Senayan.