Desa Adat Kuta Gencar Razia Money Changer Ilegal
Marebaknya kasus penipuan terhadap wisatawan oleh usaha money changer di Kuta, Kecamatan Kuta, Badung membuat bendesa adat bersama perangkatnya gencar melakukan razia terhadap money changer ilegal.
MANGUPURA, NusaBali
Bendesa Adat Kuta I Wayan Swarsa mengatakan, razia terhadap money changer bodong itu dilakukan untuk memperbaiki citra pariwisata Kuta. Menurutnya tak jarang wisatawan ditipu oleh pengusaha money changer. Korban penipuan ini kemudian melapor kepada desa adat. “Yang kami tertibkan adalah money changer yang diketahui melakukan penipuan dan ilegal,” kata Swarsa, Senin (5/6).
Swarsa mengungkap, hingga kini sebanyak 37 money changer yang ditutup karena tak memiliki izin dan karena masalah lainnya.
Swarsa berharap agar ke depannya keberadaan money changer diatur melalui perda. Menurutnya jika diatur melalui Perda maka akan ketahuan money changer bodong dan legal serta semuanya tertata. “Apa yang kami lakukan ini adalah sejalan dengan asosiasi dan keinginan bupati. Saya mengharapkan agar persoalan ini diatur melalui perda,” imbuhnya.
Diakuinya, sejak dilakukan penertiban banyak money changer yang tutup, dan banyak yang mengajukan izin. “Bulan ini ada empat money changer baru yang minta penguatan dan survei. Setelah itu mereka diberi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU),” jelasnya. *cr64
Bendesa Adat Kuta I Wayan Swarsa mengatakan, razia terhadap money changer bodong itu dilakukan untuk memperbaiki citra pariwisata Kuta. Menurutnya tak jarang wisatawan ditipu oleh pengusaha money changer. Korban penipuan ini kemudian melapor kepada desa adat. “Yang kami tertibkan adalah money changer yang diketahui melakukan penipuan dan ilegal,” kata Swarsa, Senin (5/6).
Swarsa mengungkap, hingga kini sebanyak 37 money changer yang ditutup karena tak memiliki izin dan karena masalah lainnya.
Swarsa berharap agar ke depannya keberadaan money changer diatur melalui perda. Menurutnya jika diatur melalui Perda maka akan ketahuan money changer bodong dan legal serta semuanya tertata. “Apa yang kami lakukan ini adalah sejalan dengan asosiasi dan keinginan bupati. Saya mengharapkan agar persoalan ini diatur melalui perda,” imbuhnya.
Diakuinya, sejak dilakukan penertiban banyak money changer yang tutup, dan banyak yang mengajukan izin. “Bulan ini ada empat money changer baru yang minta penguatan dan survei. Setelah itu mereka diberi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU),” jelasnya. *cr64
Komentar