Komisi II Harapkan Sekolah Swasta Juga Dapat Perhatian soal Seragam
Pemberian seragam gratis untuk murid SD dan SMP negeri yang baru masuk pada tahun ajaran 2017/2018 nanti mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Badung.
MANGUPURA, NusaBali
Namun komisi yang membidangi pendidikan ini meminta agar pemerintah juga memperhatikan murid sekolah swasta, karena sama-sama warga Badung yang patut juga mendapat perhatian.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah, termasuk memberikan seragam gratis bagi siswa baru. Tapi kalau bisa pemerintah juga memberikan perlakuan sama untuk sekolah swasta, karena di sana juga banyak anak-anak Badung yang sekolah,” harap Ketua Komisi II DPRD Badung AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Rabu (19/4).
Politisi asal Kerobokan, Kuta Utara, itu menilai dengan besarnya APBD di Kabupaten Badung dimana 20 persen lebih diarahkan untuk sektor pendidikan, bukan perkara sulit memberikan bantuan bagi sekolah swasta termasuk memberikan seragam gratis bagi siswa baru.
Menurut Nadi Putra, bupati pun sangat berkomitmen dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan di Gumi Keris. Bahkan menggratiskan seluruh biaya pendidikan, sehingga tidak lagi memberatkan orangtua siswa. “Yang kami harapkan tidak saja untuk sekolah negeri, tapi sekolah swasta juga ada perhatian sama, sepanjang ada regulasi yang membolehkan,” kata dia.
“Memang tak harus sama perlakuannya dengan sekolah negeri, tapi bisa melalui pemberian hibah dan lain sebagainya. Sehingga seluruh masyarakat Badung dapat merasakana pa yang bapak bupati programkan,” tandasnya.
Sementara Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Badung I Made Mandi tak banyak memberikan komentar saat dikonfirmasi terpisah. Namun dia menegaskan untuk saat ini pemerintah akan fokus terlebih dahulu menggratiskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP.
Ada saran dari dewan agar sekolah swasta juga dapat perlakuan sama? “Kami tidak berani komentar, karena ini masalah kebijakan. Yang jelas rancangan ke arah sana sudah difikirkan. Apakah nanti bisa melalui pendampingan dana BOS atau seperti apa. Tapi mohon maaf, karena ini masalah kebijakan saya tidak bisa berkomentar lebih jauh,” tandasnya.
Kepala Disdikpora Badung I Ketut Astika menyatakan sependapat dengan anggota DPRD Badung yang menginginkan sekolah swasta dapat perlakuan sama. “Terkait harapan agar siswa di sekolah swasta juga dapat (seragam gratis, Red), saya sependapat. Tapi tentu perlu dikaji dari aspek regulasinya,” katanya. Makanya, sambil menunggu hasil kajian yang dimaksud pemerintah fokus dahulu ke sekolah yang berstatus negeri.
Seperti diketahui, Pemkab Badung merancang program pendidikan gratis dan pemberian seragam gratis untuk siswa baru di tingkat SD dan SMP. Saat ini pun pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) sudah memasang tender pengadaan untuk seragam biru putih dan pramuka untuk siswa SMP dan menyusul nanti untuk siswa SD.
Untuk pengadaan segaram dan perlengkapan sekolah lainnya jenjang pendidikan SMP, pemerintah memasang anggaran Rp 11 miliar lebih. Sedangkan untuk siswa SD disiapkan anggaran sekitar Rp 12 miliar lebih. * asa
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah, termasuk memberikan seragam gratis bagi siswa baru. Tapi kalau bisa pemerintah juga memberikan perlakuan sama untuk sekolah swasta, karena di sana juga banyak anak-anak Badung yang sekolah,” harap Ketua Komisi II DPRD Badung AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Rabu (19/4).
Politisi asal Kerobokan, Kuta Utara, itu menilai dengan besarnya APBD di Kabupaten Badung dimana 20 persen lebih diarahkan untuk sektor pendidikan, bukan perkara sulit memberikan bantuan bagi sekolah swasta termasuk memberikan seragam gratis bagi siswa baru.
Menurut Nadi Putra, bupati pun sangat berkomitmen dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan di Gumi Keris. Bahkan menggratiskan seluruh biaya pendidikan, sehingga tidak lagi memberatkan orangtua siswa. “Yang kami harapkan tidak saja untuk sekolah negeri, tapi sekolah swasta juga ada perhatian sama, sepanjang ada regulasi yang membolehkan,” kata dia.
“Memang tak harus sama perlakuannya dengan sekolah negeri, tapi bisa melalui pemberian hibah dan lain sebagainya. Sehingga seluruh masyarakat Badung dapat merasakana pa yang bapak bupati programkan,” tandasnya.
Sementara Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Badung I Made Mandi tak banyak memberikan komentar saat dikonfirmasi terpisah. Namun dia menegaskan untuk saat ini pemerintah akan fokus terlebih dahulu menggratiskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP.
Ada saran dari dewan agar sekolah swasta juga dapat perlakuan sama? “Kami tidak berani komentar, karena ini masalah kebijakan. Yang jelas rancangan ke arah sana sudah difikirkan. Apakah nanti bisa melalui pendampingan dana BOS atau seperti apa. Tapi mohon maaf, karena ini masalah kebijakan saya tidak bisa berkomentar lebih jauh,” tandasnya.
Kepala Disdikpora Badung I Ketut Astika menyatakan sependapat dengan anggota DPRD Badung yang menginginkan sekolah swasta dapat perlakuan sama. “Terkait harapan agar siswa di sekolah swasta juga dapat (seragam gratis, Red), saya sependapat. Tapi tentu perlu dikaji dari aspek regulasinya,” katanya. Makanya, sambil menunggu hasil kajian yang dimaksud pemerintah fokus dahulu ke sekolah yang berstatus negeri.
Seperti diketahui, Pemkab Badung merancang program pendidikan gratis dan pemberian seragam gratis untuk siswa baru di tingkat SD dan SMP. Saat ini pun pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) sudah memasang tender pengadaan untuk seragam biru putih dan pramuka untuk siswa SMP dan menyusul nanti untuk siswa SD.
Untuk pengadaan segaram dan perlengkapan sekolah lainnya jenjang pendidikan SMP, pemerintah memasang anggaran Rp 11 miliar lebih. Sedangkan untuk siswa SD disiapkan anggaran sekitar Rp 12 miliar lebih. * asa
1
Komentar