Dirjen KemenPAN-RB Bimbing OPD di Klungkung
Pemkab Klungkung terus berupaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
SEMARAPURA, NusaBali
Selain mendorong OPD untuk bekerja lebih baik, Pemkab juga mengundang Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Selasa (17/5) malam.
Tiga orang anggota tim dari pusat di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung memberikan bimbingan kepada seluruh OPD. Dalam kegiatan itu, nampak raut muka para pesertanya berekspresi lelah. Tidak terkecuali Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Sekda Gede Putu Winastra, juga tampak lelah karena sehari penuh melakukan aktivitas.
Kehadiran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mampu menghidupkan suasana pertemuan melalui penyampaian materi secara santai dan diselingi humor. Muhammad Yusuf Ateh yang merupakan pembina Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung menyampaikan, bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan aktualisasi dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka mencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
“Setiap pemerintah harus bekerja dengan berorientasi hasil, OPD yang serapan dananya yang tinggi belum tentu menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu seluruh pegawai harus memiliki ukuran kinerja,” ujar Muhammad Yusuf Ateh.
Dirinya menambahkan tujuan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasarannya untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Dengan transparansi, instansi pemerintah maka akan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Kata dia, nilai C yang diperoleh Kabupaten Klungkung saat ini, Pemkab dan jajaran diminta untuk bekerja lebih keras. Untuk meraih nilai yang lebih baik Muhammad Yusuf Ateh menyarankan sejumlah langkah-langkah perbaikan. Di antaranya memastikan OPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, mampu merumuskan kegiatan yang benar benar mendorong pencapaian kinerja. menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD. menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja. Kepala daerah agar memonitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD, serta pemberian penghargaan terhadap OPD berkinerja dan hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berharap agar para OPD memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. “Saya akan terus memonitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD,” ujarnya. *wa
Tiga orang anggota tim dari pusat di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung memberikan bimbingan kepada seluruh OPD. Dalam kegiatan itu, nampak raut muka para pesertanya berekspresi lelah. Tidak terkecuali Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Sekda Gede Putu Winastra, juga tampak lelah karena sehari penuh melakukan aktivitas.
Kehadiran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mampu menghidupkan suasana pertemuan melalui penyampaian materi secara santai dan diselingi humor. Muhammad Yusuf Ateh yang merupakan pembina Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung menyampaikan, bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan aktualisasi dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka mencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
“Setiap pemerintah harus bekerja dengan berorientasi hasil, OPD yang serapan dananya yang tinggi belum tentu menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu seluruh pegawai harus memiliki ukuran kinerja,” ujar Muhammad Yusuf Ateh.
Dirinya menambahkan tujuan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasarannya untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Dengan transparansi, instansi pemerintah maka akan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Kata dia, nilai C yang diperoleh Kabupaten Klungkung saat ini, Pemkab dan jajaran diminta untuk bekerja lebih keras. Untuk meraih nilai yang lebih baik Muhammad Yusuf Ateh menyarankan sejumlah langkah-langkah perbaikan. Di antaranya memastikan OPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, mampu merumuskan kegiatan yang benar benar mendorong pencapaian kinerja. menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD. menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja. Kepala daerah agar memonitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD, serta pemberian penghargaan terhadap OPD berkinerja dan hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berharap agar para OPD memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. “Saya akan terus memonitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD,” ujarnya. *wa
Komentar