nusabali

Sanksi Ancam Klub Tolak Lanjutkan Liga 1

  • www.nusabali.com-sanksi-ancam-klub-tolak-lanjutkan-liga-1

Padahal PSSI Sudah Terbitkan SK Force Majeure

JAKARTA, NusaBali
Klub penolak Liga 1 2020 dilanjutkan terancam hukuman berat. Padahal, menindak klub dengan hukuman ternyata berpotensi menyalahi regulasi kompetisi. Hukuman yang menanti klub penolak terdiri dari; membayar kompensasi kerugian (ke PSSI, LIB, dan TV), diskualifikasi 2 tahun plus hukuman Komdis PSSI, denda, dan mengembalikan subsidi.Hal itu tertuang dalam hasil Manager Meeting yang diedarkan PT Liga Indonesia Baru (LIB). Kegiatan itu digelar di Hotel Fairmont, di Jakarta, Jumat (7/8), sebagai persiapan kelanjutan Liga 1.

PT LIB dalam keterangan sebelumnya menyebutkan bahwa semua klub sudah setuju untuk melanjutkan kompetisi. Nyatanya, masih ada Persebaya Surabaya, Barito Putera, dan Persita Tangerang yang hingga kini belum menyerahkan rencana lokasi home base mereka. Sikap itu sekaligus menjadi tanda bahwa Persebaya, Barito, dan Persita belum menyetujui kelanjutan Liga 1. Sementara itu, Persebaya dalam keterangan resminya menyatakan masih menunggu detail protokol kesehatan yang disiapkan PT LIB dan PSSI untuk diterapkan saat kompetisi berlangsung nanti.

Seperti dikutip detiksport, ketiga klub itu terancam hukuman jika pada akhirnya memutuskan tak lanjut atau menyatakan undur diri. Adapun ancaman hukuman itu didasari Pasal 7 ayat 1 dalam Regulasi Liga 1 2020. Pasal tersebut mengatur hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada klub jika mengundurkan diri setelah kompetisi dimulai. Liga 1 2020 sudah berjalan tiga pekan sejak digulirkan akhir Februari lalu.

Hukuman yang hampir sama juga diatur dalam Pasal 6. Bedanya, Pasal 6 mengatur hukuman untuk klub yang mengundurkan diri sebelum kompetisi dimulai. Masalahnya, dua aturan tersebut yakni Pasal 6 dan Pasal 7 tidak akan berlaku jika klub mengundurkan diri karena force majeure. "Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 tidak berlaku untuk keadaan force majeure yang diakui oleh LIB," begitu isi Pasal 7 ayat 2 dalam regulasi Liga 1 2020.

Sedangkan Liga 1 dan Liga 2 sudah ditetapkan force majeure oleh PSSI dalam Surat Keputusan (SK) bernomor (SK) bernomor 48/SKEP/III/2020 yang diedarkan pada 27 Maret lalu. SK tersebut juga menyebutkan bahwa kompetisi otomatis dibatalkan jika status bencana nasional tak kunjung usai setelah bulan Juni.

Nyatanya, PSSI dan PT LIB memilih tetap melanjutkan kompetisi meski pandemi virus corona di Tanah Air belum mereda, bahkan tambah parah. Keputusan force majeure ini pada akhirnya membuat klub kesulitan finansial karena terhentinya dana sponsor dan diperparah macetnya dana subsidi. Anehnya, klub-klub yang menolak ini justru diancam hukuman berat. PSSI pun berencana melakukan amandemen atau mengubah Regulasi Liga 1.

Rencana PSSI itu diketahui dari hasil Manager Meeting PT LIB. Kemungkinan, aturan yang akan diamandemen adalah Pasal 7 ayat 2 dalam regulasi Liga 1 2020. Pasal tersebut wajib dihapus atau diubah agar klub-klub penolak lanjutan kompetisi bisa dihukum. Jika tidak, hukuman yang nantinya dijatuhkan ke para klub penolak merupakan tindakan melanggar regulasi Liga 1 2020.

"Saya pribadi poinnya bukan sanksi, tapi mari kita semua sama-sama punya obligasi kepada para stakeholders bahwa dengan dilanjutkannya Liga, kita punya semangat yang sama demi persepakbolaan Indonesia," kata Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita berdiplomasi soal kabar ancaman hukuman ke klub-klub penolak lanjutan kompetisi. "Kami usaha dulu agar semua bisa ikut, perlu komunikasi dan niat yg baik dari semua pihak, kalau nawaitunya baik Insyaallah hasilnya baik," ujarnya lagi.

Sikap Persebaya, Barito, dan Persita membuat PT LIB dan PSSI pusing. Karena penolakan mereka, PT LIB belum bisa membuat perencanaan jadwal baru Liga 1 2020. Mereka masih menunggu ketiga klub itu menyatakan setuju melanjutkan kompetisi. Dengan begitu, PT LIB bisa segera menyusun jadwal baru kompetisi.

"Kami masih menunggu klub yang belum mendaftarkan (venue). Jadwal itu sangat dipengaruhi pilihan stadion. Jadi, nantinya jangan sampai ada konflik pemakaian stadion di antara klub-klub," ucap Akhmad Hadian.*

loading...

Komentar