KPK Tunggu Temuan BPK
Usut dugaan korupsi Asabri Rp 10 triliun
JAKARTA, NusaBali
MPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memberi perhatian khusus terhadap dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, KPK memastikan akan menemui pimpinan BPK.
"Jadi begini, terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri, kami harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri usai bertemu pimpinan MPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detik, Selasa (14/1).
Firli menekankan, KPK tidak bisa langsung menyelidiki dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri. Atas alasan itu, KPK perlu meminta penjelasan dari pimpinan BPK.
"Tentu kita tidak bisa melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, apabila tak ada konfirmasi yang jelas. Dan tentu ini akan kita bahas dengan BPK," ucap Firli.
Firli sendiri mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan BPK. Diketahui, dugaan korupsi Rp 10 trilun PT Asabri diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud Md.
"Saya sudah berhubungan dengan pimpinan BPK untuk tindak lanjut daripada Asabri itu," jelas Firli.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md ada persamaan modus bahkan pelaku dugaan korupsi Asabri dengan korupsi PT Jiwasraya.
"Perlu validasi sebelum diumumkan secara resmi. Tunggu saja," kata Mahfud seusai acara dialog kebangsaan bertajuk "Merawat Persatuan Menghargai Keberagaman" di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakir Universitas Islam Indonesia Jogyakarta, Selasa (14/1).
Dia berjanji segera bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, yang saat ini sedang berdinas di luar negeri, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan dengan Erick dan Sri Mulyani akan membahas langkah-langkah selanjutnya ihwal dugaan korupsi di Asabri.
Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meminta agar semua kasus korupsi dibongkar dan dibawa ke pengadilan. Terlebih dugaan awal, korupsi Asabri merugikan negara hingga lebih dari Rp 10 triliun.
Diberitakan sebelumnya, MPR tak hanya meminta KPK memantau penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
MPR juga meminta KPK memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri.
"Kami juga mendorong apa yang sedang terjadi di PT Asabri juga turut dipantau. Dan juga asuransi-asuransi milik negara lainnya dan lembaga pensiun lainnya juga harus dipantau KPK. Karena praktik itu berpotensi merugikan masyarakat pula," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat jumpa pers bersama lima komisioner KPK, di kompleks MPR/DPR, siang kemarin. *
"Jadi begini, terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri, kami harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri usai bertemu pimpinan MPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detik, Selasa (14/1).
Firli menekankan, KPK tidak bisa langsung menyelidiki dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri. Atas alasan itu, KPK perlu meminta penjelasan dari pimpinan BPK.
"Tentu kita tidak bisa melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, apabila tak ada konfirmasi yang jelas. Dan tentu ini akan kita bahas dengan BPK," ucap Firli.
Firli sendiri mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan BPK. Diketahui, dugaan korupsi Rp 10 trilun PT Asabri diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud Md.
"Saya sudah berhubungan dengan pimpinan BPK untuk tindak lanjut daripada Asabri itu," jelas Firli.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md ada persamaan modus bahkan pelaku dugaan korupsi Asabri dengan korupsi PT Jiwasraya.
"Perlu validasi sebelum diumumkan secara resmi. Tunggu saja," kata Mahfud seusai acara dialog kebangsaan bertajuk "Merawat Persatuan Menghargai Keberagaman" di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakir Universitas Islam Indonesia Jogyakarta, Selasa (14/1).
Dia berjanji segera bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, yang saat ini sedang berdinas di luar negeri, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan dengan Erick dan Sri Mulyani akan membahas langkah-langkah selanjutnya ihwal dugaan korupsi di Asabri.
Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meminta agar semua kasus korupsi dibongkar dan dibawa ke pengadilan. Terlebih dugaan awal, korupsi Asabri merugikan negara hingga lebih dari Rp 10 triliun.
Diberitakan sebelumnya, MPR tak hanya meminta KPK memantau penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
MPR juga meminta KPK memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri.
"Kami juga mendorong apa yang sedang terjadi di PT Asabri juga turut dipantau. Dan juga asuransi-asuransi milik negara lainnya dan lembaga pensiun lainnya juga harus dipantau KPK. Karena praktik itu berpotensi merugikan masyarakat pula," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat jumpa pers bersama lima komisioner KPK, di kompleks MPR/DPR, siang kemarin. *
1
Komentar