Muncul Dana Tambahan Rp 88,34 M
Termasuk di antaranya untuk pembelian mobil Alphard terbaru seharga Rp 2 miliar buat antar jemput tamu Gubernur.
Usulan Setelah APBD Bali Induk 2016 Diketok Palu
DENPASAR, NusaBali
Kendati Ranperda APBD Bali Induk 2016 senilai Rp 5,1 triliun sudah diketok palu melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (4/11), ternyata masih ada usulan dana tambahan masuk. Usulan yang oleh kalangan DPRD Bali dianggap ‘nyelonong’ masuk ini besarnya mencapai total Rp 88,34 miliar.
Sumber NusaBali di lingkaran DPRD Bali, Jumat (6/11), menyebutkan Ranperda APBD Induk 2016 memang sudah ketok palu, namun tidak seluruhnya dibahas maksimal. Termasuk masih ada usulan tercecer senilai Rp 88,34 miliar tersebut. Beberapa mata anggaran yang muncul sebagai usulan tambahan, kata dia, semuanya berupa belanja langsung.
Menurut sumber tadi, usulan dana tambahan senilai Rp 88,34 miliar di APBD Induk 2016 ini dialokasikan untuk berbagai macam pos belanja langsung. Salah satunya, untuk pembelian mobil Alphard terbaru senilai Rp 2 miliar. Usulan pembelian mobil Alphard terbaru senilai Rp 2 miliar ini merupakan program dari Biro Umum Setda Provinsi Bali. Namun, mobil Alphard terbaru ini diadakan Biro Aset Setda Provinsi Bali.
Selain itu, menurut sumber di lingkaran Dewan, ada usulan tambahan anggaran untuk program pendayagunaan, perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan dari Inspektorat Provinsi Bali senilai Rp 3,5 miliar. Ada juga usulan tambahan anggaran program kegiatan pengembangan E-Government yang diusulkan dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali senilai Rp 4,5 miliar.
Di samping itu, ada 52 pos usulan lagi yang masing-masing nilainya bervariasi, paling rendah Rp 200 juta. Nilai usulan 52 pos tercecer itu totalnya mencapai Rp 78,34 miliar. Walhasil, ada total Rp 88,34 miliar usulan anggaran tambahan di APBD Induk 2016, termasuk untuk pembelian mobil Alphard terbaru itu.
Saat dikonfirmasi NusaBali terkait dengan usulan tambahan dana APBD Induk 2016 mencapai Rp 88,34 miliar, Jumat kemarin, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Putu Astawa, mengatakan semuanya sudah sesuai mekanisme. Artinya, usulan tersebut bukannya tidak dibahas antara eksekutif dan legislatif.
Selanjutnya...
Komentar