Gagal Masuk Negeri, Calon Siswa Mogok Sekolah
Seorang ibu ikut menyampaikan aspirasinya di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Rabu (3/7) kemarin.
DENPASAR, NusaBali
Dia mengaku sudah tiga hari ini tidak bisa tidur memikirkan anaknya yang terus menangis karena gagal masuk sekolah negeri.
Mereka tinggal di Jalan Sedap Malam Denpasar. Saat mendaftar jalur zonasi, sang anak memilih SMAN 1 Denpasar sebagai pilihan pertama dengan radius terhitung 2,8 km. Sedangkan pilihan kedua SMAN 6 Denpasar dengan hitungan radius 1,7 km. Ternyata, dua pilihan itu tidak lolos.
“Banyak surat domisili yang lolos, padahal kami sudah punya KK. Aturan yang dulu zonasi disertai perangkingan nilai UN. Sekarang nilai UN kan tidak dipakai di zonasi, jadi perjuangin jarak saja. Karena ini jadinya sulit. Padahal perjuangan anak untuk berprestasi tidak gampang. Anak jadi menangis, nggak mau kemana-mana,” cerita wanita yang tak mau namanya disebut di koran.
Tidak lolos mendaftar di sekolah negeri, dia pun menjajaki beberapa sekolah swasta yang diinginkan putrinya. Namun sayangnya, beberapa sekolah yang diinginkan sudah penuh dengan pendaftran. Bahkan ada yang sudah tutup pendaftaran. “Daftar di sekolah negeri tidak dapat. Akhirnya kami jajaki sekolah swasta yang diinginkan anak, di antaranya SMA Harapan, Santo Joseph, Dwijendra, tapi sudah tutup,” ceritanya.
Sebagai orangtua, dia pun galau. Karena sang anak juga tidak ingin mendaftar sekolah tahun ini, menunggu sekolah satu tahun lagi agar mendapat sekolah negeri. Saking tidak mendapatkan jalan keluar, dia dan sang suami pun mendatangi Kantor Disdik Bali. “Saya pendekatan dengan anak, agar mau sekolah tahun ini. Saya sampaikan ke sini juga (Disdik Bali, red). Harus kemana sekarang? Kami sebagai orangtua benar-benar bingung. Kami minta solusi,” katanya sembari menghela nafas.
Tahun ini ada sebanyak 65.081 orang lulusan SMP. Berdasarkan data dari Disdik Provinsi Bali, kuota atau daya tampung di sekolah negeri di Bali sebanyak 39.994 kursi, yakni SMA negeri sebanyak 21.439 kursi dan SMK negeri sebanyak 18.555 kursi. Sedangkan di sekolah SMA/SMK swasta menyediakan kuota sebanyak 36.401 kursi, terdiri dari 11.132 kursi di SMA swasta dan 25.269 kursi di SMK swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, mengimbau kepada sekolah swasta agar jangan buru-buru menutup pendaftaran sekolah. Di sisi lain, Kadis Boy juga mengharapkan sekolah swasta juga membebankan biaya yang sewajarnya. “Kami tahu swasta itu biayanya mandiri. Tapi saya imbau, biaya yang sewajarnya lah. Mari kita dukung dunia pendidikan untuk anak-anak kita generasi masa depan,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala SMA (SLUA) Saraswati Denpasar, I Made Budiadnyana ditemui di sekolah setempat, mengatakan, sekolah swasta harus terus meningkatkan kualitas sehingga dilirik oleh masyarakat sebagai pilihan pertama, bukan lagi pilihan cadangan. “Kami fokus meningkatkan kualitas sekolah swasta, sehingga masyarakat otomatis tidak akan ragu lagi ke kita. Sehingga apapun sistem PPDB yang menjadi kebijakan pemerintah, kita di swasta tidak ada masalah,” ujarnya.
Terkait PPDB, setiap tahunnya SMA (SLUA) Saraswati Denpasar menunggu pengumuman sekolah negeri. Sehingga calon siswa tidak harus membayar lebih dulu. Sejak dibukanya pendaftaran, dia menyebut sudah hampir 1.000 orang, sedangkan kuota daya tampung hanya 432 orang. “Kuota kami 432 siswa untuk 12 rombel. Ada sebagian anak yang sudah mendaftar kembali, yang memang sudah tidak mencari negeri,”ungkapnya.
Budiadnyana menambahkan, calon siswa disarankan untuk menunggu pemumuman negeri dulu. Dari 1.000 orang yang mendaftar, dia berharap 60 persen dari calon siswa yang sudah mendaftar awal itu bisa diterima melalui PPDB di SMA/SMK negeri. “Kalau kami tutup pendaftaran, istilahnya saklek, kan kasihan masyarakat. Kami sarankan tunggu negeri dulu. Cuma setelah pengumuman di sekolah negeri, nanti cepat-cepatan dia mendaftar ulang di sini. Karena sudah ada yang daftar ulang,” katanya. *ind
Mereka tinggal di Jalan Sedap Malam Denpasar. Saat mendaftar jalur zonasi, sang anak memilih SMAN 1 Denpasar sebagai pilihan pertama dengan radius terhitung 2,8 km. Sedangkan pilihan kedua SMAN 6 Denpasar dengan hitungan radius 1,7 km. Ternyata, dua pilihan itu tidak lolos.
“Banyak surat domisili yang lolos, padahal kami sudah punya KK. Aturan yang dulu zonasi disertai perangkingan nilai UN. Sekarang nilai UN kan tidak dipakai di zonasi, jadi perjuangin jarak saja. Karena ini jadinya sulit. Padahal perjuangan anak untuk berprestasi tidak gampang. Anak jadi menangis, nggak mau kemana-mana,” cerita wanita yang tak mau namanya disebut di koran.
Tidak lolos mendaftar di sekolah negeri, dia pun menjajaki beberapa sekolah swasta yang diinginkan putrinya. Namun sayangnya, beberapa sekolah yang diinginkan sudah penuh dengan pendaftran. Bahkan ada yang sudah tutup pendaftaran. “Daftar di sekolah negeri tidak dapat. Akhirnya kami jajaki sekolah swasta yang diinginkan anak, di antaranya SMA Harapan, Santo Joseph, Dwijendra, tapi sudah tutup,” ceritanya.
Sebagai orangtua, dia pun galau. Karena sang anak juga tidak ingin mendaftar sekolah tahun ini, menunggu sekolah satu tahun lagi agar mendapat sekolah negeri. Saking tidak mendapatkan jalan keluar, dia dan sang suami pun mendatangi Kantor Disdik Bali. “Saya pendekatan dengan anak, agar mau sekolah tahun ini. Saya sampaikan ke sini juga (Disdik Bali, red). Harus kemana sekarang? Kami sebagai orangtua benar-benar bingung. Kami minta solusi,” katanya sembari menghela nafas.
Tahun ini ada sebanyak 65.081 orang lulusan SMP. Berdasarkan data dari Disdik Provinsi Bali, kuota atau daya tampung di sekolah negeri di Bali sebanyak 39.994 kursi, yakni SMA negeri sebanyak 21.439 kursi dan SMK negeri sebanyak 18.555 kursi. Sedangkan di sekolah SMA/SMK swasta menyediakan kuota sebanyak 36.401 kursi, terdiri dari 11.132 kursi di SMA swasta dan 25.269 kursi di SMK swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, mengimbau kepada sekolah swasta agar jangan buru-buru menutup pendaftaran sekolah. Di sisi lain, Kadis Boy juga mengharapkan sekolah swasta juga membebankan biaya yang sewajarnya. “Kami tahu swasta itu biayanya mandiri. Tapi saya imbau, biaya yang sewajarnya lah. Mari kita dukung dunia pendidikan untuk anak-anak kita generasi masa depan,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala SMA (SLUA) Saraswati Denpasar, I Made Budiadnyana ditemui di sekolah setempat, mengatakan, sekolah swasta harus terus meningkatkan kualitas sehingga dilirik oleh masyarakat sebagai pilihan pertama, bukan lagi pilihan cadangan. “Kami fokus meningkatkan kualitas sekolah swasta, sehingga masyarakat otomatis tidak akan ragu lagi ke kita. Sehingga apapun sistem PPDB yang menjadi kebijakan pemerintah, kita di swasta tidak ada masalah,” ujarnya.
Terkait PPDB, setiap tahunnya SMA (SLUA) Saraswati Denpasar menunggu pengumuman sekolah negeri. Sehingga calon siswa tidak harus membayar lebih dulu. Sejak dibukanya pendaftaran, dia menyebut sudah hampir 1.000 orang, sedangkan kuota daya tampung hanya 432 orang. “Kuota kami 432 siswa untuk 12 rombel. Ada sebagian anak yang sudah mendaftar kembali, yang memang sudah tidak mencari negeri,”ungkapnya.
Budiadnyana menambahkan, calon siswa disarankan untuk menunggu pemumuman negeri dulu. Dari 1.000 orang yang mendaftar, dia berharap 60 persen dari calon siswa yang sudah mendaftar awal itu bisa diterima melalui PPDB di SMA/SMK negeri. “Kalau kami tutup pendaftaran, istilahnya saklek, kan kasihan masyarakat. Kami sarankan tunggu negeri dulu. Cuma setelah pengumuman di sekolah negeri, nanti cepat-cepatan dia mendaftar ulang di sini. Karena sudah ada yang daftar ulang,” katanya. *ind
Komentar