Koster Ingin Zero Complaint Layanan Publik
Ombudsman Apresiasi Kebijakan Eco Friendly Gubernur Bali
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Wayan Koster bertandang ke Kantor Ombudsman Perwakilan (ORI) Bali di Denpasar, Jumat (15/2) pagi. Di hadapan Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Gubernur Koster tegaskan komitmen untuk berupaya memberikan pelayanan publik yang zero complaint. Sementara, Ombudsman apresiasi kebijakan eco friendly yang diluncurkan Gubernur Koster.
Dalam acara ‘Coffee Morning Gubernur Bali dan ORI Bali’ tersebut, Gubernur Koster menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan publik. Pertama. Koster mengapresiasi keberadaan Ombudsman dalam fungsi pengawasan pelayanan publik. Selaku Gubernur, Koster mengaku senang ada pihak yang mengawasi pemerintah agar tidak terjadi maladministrasi.
“Biasanya, apa yang saya lakukan dikonsultasikan dulu, diskusi dulu secara administratif, bagaimana ketaatan terhadap peraturan dan kualitas pelayanan,” ujar Koster yang kemarin didampingi Sekda Provinsi Bali, Desa Made Indra. Koster menegaskan, kualitas pelayanan ini terkait dengan kecepatan, sesuai dengan aturan, dan zero complaint (tak ada keluhan).
Menurut Koster, dalam visi misinya sudah ditetapkan lima program prioritas. Pertama, masalah pangan, sandang, papan. Kedua, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial dan tenaga kerja. Keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kelima, pariwisata. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Koster akan membuat beberapa program, peraturan, dan standarisasi untuk menjamin pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Misalnya, untuk menjamin keamanan pangan, pihaknya akan bekerjasama dengan BPOM. Sedangkan dari sisi lingkungan, ada peraturan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir.
Koster juga merencanakan akan membuat rancangan untuk sistem pertanian organik. Hal ini ditujukan agar makanan dan pangan yang dihasilkan sehat dan berkualitas. “Sehingga tidak makanannya saja yang berkualitas, alamnya juga tetap lestari, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ini sesuai dengan program Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Rancangan sistem pertanian organik, kata Koster, juga mendapat dukungan dari Maharisi University of Management di Amerika Serikat, yang menilai pertanian organik sangat baik dan ramah lingkungan, serta berdasarkan budaya. “Rektornya melihat bahwa Bali adalah satu pulau di dunia yang tepat menggunakan sistem pertanian organik,” jelas Koster.
Untuk rancangan ini, telah dibentuk tim. Sebelum dibentuk menjadi tim, mereka sudah menyiapkan konsep untuk pertanian berbasis organik. “Tim yang sebelum bergabung ini, mereka sudah menyiapkan konsepnya. Jadi, tidak memulai dari nol lagi. Memang sudah ada ahlinya.”
Koster menegaskan, rancangan sistem pertanian organik ini diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dometik Pulau Dewata terlebih dulu. Sedangkan ekspor akan dikembangkan industrinya. “Kita tentu saja prioritaskan kebutuhan domestik dulu. Tapi kalau ekspor, industri pangannya yang kita kembangkan,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini.
Sementara itu, Kepala ORI Perwakilan, Umar Ibnu Alkathab, menyatakan apa pun program Pemprov Bali sepanjang itu berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik, pihaknya akan turut mem-back up. “Pertemuan kali ini juga menegaskan sinergi antara pemerintah Provinsi Bali dengan Ombudsman, dalam arti bagaimana secara konsisten Ombudsman bisa memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan pelayanan publik, sehingga mendorong Pemprov lebih responsif,” ujar Umar.
Disinggung banyaknya regulasi yang telah dibuat Gubernur Koster, menurut Umar, efektivitas atau implementasi Perda belum terlalu terlihat. Hal ini karena baru diterapkan dan masih cukup membutuhkan waktu untuk melihat efektivitasnya. “Butuh waktu juga untuk melihat apakah perda itu efektif,” katanya.
Menurut Umar, pihaknya menyambut positif beberapa gebrakan yang sudah diluncurkan Gubernur Koster. Misalnya, komitmen untuk memberantas pungutan liar. Meski saat ini Bali masuk dalam zona hijau indeks pelayanan publik nasional, Umar berharap pemerintahan Koster-Cok Ace bisa meningkatkan lagi pelayanan publik sehingga bisa lebih baik.
Sementara itu, anggota Obudsman RI Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih SE, yang juga hadir dalam pertemuan kemarin, mengapresiasi kebijakan eco friendly (ramah lingkungan) yang dijalankan Gubernur Koster, seperti pembatasan kantong plastik, program pertanian organik, dan program kendaraan listrik.
“Itu bagus sekali. Saya kira Bali bisa menjadi contoh untuk pengurangan kantong plastik, pertanian organik, kendaraan listrik, dan kebijakan ramah lingkungan lainnya. Apalagi, Bali merupakan pintu masyarakat internasional," ujar Alamsyah Saragih.
Alamsyah mengatakan Bali mampu menjadi contoh di tingkat nasional, karena banyak program nasional yang sebenarnya sudah lebih dulu dijalankan masyarakat di Bali. "Saya yakin Bali bisa menjadi contoh program nasional, karena Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat itu sudah ada di Jembrana dan Provinsi Bali sebelum menjadi kebijakan nasional," katanyanya. *ind
Gubernur Wayan Koster bertandang ke Kantor Ombudsman Perwakilan (ORI) Bali di Denpasar, Jumat (15/2) pagi. Di hadapan Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Gubernur Koster tegaskan komitmen untuk berupaya memberikan pelayanan publik yang zero complaint. Sementara, Ombudsman apresiasi kebijakan eco friendly yang diluncurkan Gubernur Koster.
Dalam acara ‘Coffee Morning Gubernur Bali dan ORI Bali’ tersebut, Gubernur Koster menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan publik. Pertama. Koster mengapresiasi keberadaan Ombudsman dalam fungsi pengawasan pelayanan publik. Selaku Gubernur, Koster mengaku senang ada pihak yang mengawasi pemerintah agar tidak terjadi maladministrasi.
“Biasanya, apa yang saya lakukan dikonsultasikan dulu, diskusi dulu secara administratif, bagaimana ketaatan terhadap peraturan dan kualitas pelayanan,” ujar Koster yang kemarin didampingi Sekda Provinsi Bali, Desa Made Indra. Koster menegaskan, kualitas pelayanan ini terkait dengan kecepatan, sesuai dengan aturan, dan zero complaint (tak ada keluhan).
Menurut Koster, dalam visi misinya sudah ditetapkan lima program prioritas. Pertama, masalah pangan, sandang, papan. Kedua, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial dan tenaga kerja. Keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kelima, pariwisata. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Koster akan membuat beberapa program, peraturan, dan standarisasi untuk menjamin pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Misalnya, untuk menjamin keamanan pangan, pihaknya akan bekerjasama dengan BPOM. Sedangkan dari sisi lingkungan, ada peraturan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir.
Koster juga merencanakan akan membuat rancangan untuk sistem pertanian organik. Hal ini ditujukan agar makanan dan pangan yang dihasilkan sehat dan berkualitas. “Sehingga tidak makanannya saja yang berkualitas, alamnya juga tetap lestari, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ini sesuai dengan program Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Rancangan sistem pertanian organik, kata Koster, juga mendapat dukungan dari Maharisi University of Management di Amerika Serikat, yang menilai pertanian organik sangat baik dan ramah lingkungan, serta berdasarkan budaya. “Rektornya melihat bahwa Bali adalah satu pulau di dunia yang tepat menggunakan sistem pertanian organik,” jelas Koster.
Untuk rancangan ini, telah dibentuk tim. Sebelum dibentuk menjadi tim, mereka sudah menyiapkan konsep untuk pertanian berbasis organik. “Tim yang sebelum bergabung ini, mereka sudah menyiapkan konsepnya. Jadi, tidak memulai dari nol lagi. Memang sudah ada ahlinya.”
Koster menegaskan, rancangan sistem pertanian organik ini diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dometik Pulau Dewata terlebih dulu. Sedangkan ekspor akan dikembangkan industrinya. “Kita tentu saja prioritaskan kebutuhan domestik dulu. Tapi kalau ekspor, industri pangannya yang kita kembangkan,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini.
Sementara itu, Kepala ORI Perwakilan, Umar Ibnu Alkathab, menyatakan apa pun program Pemprov Bali sepanjang itu berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik, pihaknya akan turut mem-back up. “Pertemuan kali ini juga menegaskan sinergi antara pemerintah Provinsi Bali dengan Ombudsman, dalam arti bagaimana secara konsisten Ombudsman bisa memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan pelayanan publik, sehingga mendorong Pemprov lebih responsif,” ujar Umar.
Disinggung banyaknya regulasi yang telah dibuat Gubernur Koster, menurut Umar, efektivitas atau implementasi Perda belum terlalu terlihat. Hal ini karena baru diterapkan dan masih cukup membutuhkan waktu untuk melihat efektivitasnya. “Butuh waktu juga untuk melihat apakah perda itu efektif,” katanya.
Menurut Umar, pihaknya menyambut positif beberapa gebrakan yang sudah diluncurkan Gubernur Koster. Misalnya, komitmen untuk memberantas pungutan liar. Meski saat ini Bali masuk dalam zona hijau indeks pelayanan publik nasional, Umar berharap pemerintahan Koster-Cok Ace bisa meningkatkan lagi pelayanan publik sehingga bisa lebih baik.
Sementara itu, anggota Obudsman RI Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih SE, yang juga hadir dalam pertemuan kemarin, mengapresiasi kebijakan eco friendly (ramah lingkungan) yang dijalankan Gubernur Koster, seperti pembatasan kantong plastik, program pertanian organik, dan program kendaraan listrik.
“Itu bagus sekali. Saya kira Bali bisa menjadi contoh untuk pengurangan kantong plastik, pertanian organik, kendaraan listrik, dan kebijakan ramah lingkungan lainnya. Apalagi, Bali merupakan pintu masyarakat internasional," ujar Alamsyah Saragih.
Alamsyah mengatakan Bali mampu menjadi contoh di tingkat nasional, karena banyak program nasional yang sebenarnya sudah lebih dulu dijalankan masyarakat di Bali. "Saya yakin Bali bisa menjadi contoh program nasional, karena Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat itu sudah ada di Jembrana dan Provinsi Bali sebelum menjadi kebijakan nasional," katanyanya. *ind
Komentar