KPK Periksa Petinggi Siloam Hospital
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap pengurusan izin Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Terkait Kasus Meikarta
JAKARTA, NusaBali
KPK memeriksa dua orang saksi pensiunan pegawai negeri sipil Daryanto, dan Corporate Affairs Siloam Hospital Group, Joseph Christoper Mailool. Keduanya akan diperiksa untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak saat dihubungi Selasa (23/10) seperti dilansir vivanews.
Sebelumnya KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan suap izin proyek Meikarta dengan nilai proyek Rp287 triliun.
Sembilan tersangka tersebut yakni, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi, dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.
Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp7 miliar, uang tersebut diduga sebagai bagian dari fee tahap pertama. Dari nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp13 miliar.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk., adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan harus ikut diperiksa KPK terkait kasus suap Meikarta. Hal itu karena Luhut pernah menyebut perizinan Meikarta sudah beres.
Hal itu diungkapkan Ferry kepada wartawan disela acara pembekalan caleg Gerindra di gedung UTC Semarang. Menurutnya pernyataan Luhut soal perizinan menjadi dasar konsumen untuk membeli properti Meikarta. "Pak Luhut katakan masalah perizinan termasuk amdal sudah selesai. Dengan OTT KPK ini membantah apa yang disampaikan Pak Luhut, ternyata perizinan belum selesai. Pernyataan Pak Luhut menjadi dasar konsumen membayar, jumlahnya ribuan orang. Pak Luhut jadi representasi pemerintah," kata Ferry di UTC Semarang, Selasa (23/10) seperti dilansir detik.
Pernyataan tersebut diutarakan Luhut saat menghadiri topping off 2 tower baru Meikarta bersama CEO Lippo Group James T Riady pada 29 Oktober 2017. Oleh sebab itu menurut Ferry, KPK harus berani memanggil Luhut untuk klarifikasi.
"Pak Luhut harus klarifikasi itu, KPK harus panggil Pak Luhut. Penting bagi KPK untuk mengusut Pak Luhut. Karena tidak hanya kali ini, kasus reklamasi Pak Luhut juga selalu pasang badan," ujarnya. *
JAKARTA, NusaBali
KPK memeriksa dua orang saksi pensiunan pegawai negeri sipil Daryanto, dan Corporate Affairs Siloam Hospital Group, Joseph Christoper Mailool. Keduanya akan diperiksa untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak saat dihubungi Selasa (23/10) seperti dilansir vivanews.
Sebelumnya KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan suap izin proyek Meikarta dengan nilai proyek Rp287 triliun.
Sembilan tersangka tersebut yakni, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi, dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.
Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp7 miliar, uang tersebut diduga sebagai bagian dari fee tahap pertama. Dari nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp13 miliar.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk., adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan harus ikut diperiksa KPK terkait kasus suap Meikarta. Hal itu karena Luhut pernah menyebut perizinan Meikarta sudah beres.
Hal itu diungkapkan Ferry kepada wartawan disela acara pembekalan caleg Gerindra di gedung UTC Semarang. Menurutnya pernyataan Luhut soal perizinan menjadi dasar konsumen untuk membeli properti Meikarta. "Pak Luhut katakan masalah perizinan termasuk amdal sudah selesai. Dengan OTT KPK ini membantah apa yang disampaikan Pak Luhut, ternyata perizinan belum selesai. Pernyataan Pak Luhut menjadi dasar konsumen membayar, jumlahnya ribuan orang. Pak Luhut jadi representasi pemerintah," kata Ferry di UTC Semarang, Selasa (23/10) seperti dilansir detik.
Pernyataan tersebut diutarakan Luhut saat menghadiri topping off 2 tower baru Meikarta bersama CEO Lippo Group James T Riady pada 29 Oktober 2017. Oleh sebab itu menurut Ferry, KPK harus berani memanggil Luhut untuk klarifikasi.
"Pak Luhut harus klarifikasi itu, KPK harus panggil Pak Luhut. Penting bagi KPK untuk mengusut Pak Luhut. Karena tidak hanya kali ini, kasus reklamasi Pak Luhut juga selalu pasang badan," ujarnya. *
Komentar