Sekda Siap Buka Akses Gubernur Terpilih
Selaku Sekda di tahun politik, Dewa Made Indra akan berusaha menjaga netralitas ASN dalam Pilgub Bali 2018
Pastika Lantik Dewa Indra Jadi Sekda Provinsi Bali
DENPASAR, NusaBali
Dewa Made Indra secara resmi menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Made Mangku Pastika, Selasa, (27/3). Selaku Sekda, Dewa Made Indra janji akan buka akses bagi Gubernur terpilih hasil Pilgub Bali, 27 Juni 2018 mendatang.
Pelantikan dan pengambilan sumpah Dewa Made Indra sebagai Sekda Provinsi Bali berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 38/TPA Tahun 2018, Selasa kemarin, dilakukan di Gedung Wisawa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar. Pelantikan dilakukan Gubernur Pastika dengan disaksikan para pejabat Eselon II Pemprov Bali dan jajaran Muspida Provinsi Bali.
Dalam arahannya, Gubernur Pastika mengatakan posisi Sekda merupakan jabatan tertinggi di birokrasi Pemprov Bali. Pelantikan Sekda Dewa Indra ini harus dijadikan sebuah momentum untuk melaksanakan kepercayaan dan amanah dengan sebaik-baiknya.
"Saya sudah melaksanakan proses dan mekanisme. Seleksi dan proses ke Mendagri juga sudah berjalan dengan baik. Jadi, Sekda terpilih saya harap bisa melaksanakan tugas dan menjabarkan program-program yang sudah kita canangkan," pinta Pastika kepada Sekda Dewa Indra.
Yang paling penting, kata Pastika, Sekda Dewa Indra harus profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. "Harus dibedakan jabatan politik dengan jabatan birokrasi. Bedakan jabatan politik dengan karier organisasi. Jabarkan program dengan utamakan kinerja perangkat daerah," pinta Pastika.
Pastika menegaskan, Sekda mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan serta mengkoordinasikannya dengan seluruh perangkat daerah. Karenanya, Sekda harus mampu mengkoordinasikan penjabaran program-program yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menempatkan prioritas program sejalan dengan ketersediaan anggaran, serta mengupayakan realisasi program secara simultan
Sementara itu, Sekda Dewa Indra mengaku sudah siapkan gebrakan saat memimpin birokrasi Pemprov Bali nanti. Ada 4 gerakan Dewa Indra pasca dilantik sebagai Sekda Provinsi Bali. Pertama, melanjutkan program-program Bali Mandara dan merealisasikannya bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bali.
Kedua, di tahun politik 2018 ini, Dewa Indra selaku Sekda akan menahkodai birokrasi Pemprov Bali dalam posisi netral dan profesional. Ketiga, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali dari BPK atas laporan keuangan daerah. Keempat, Dewa Indra selaku Sekda janji akan siapkan akses bagi Gubernur terpilih hasil Pilgub Bali 2018. "Jadi, 4 itulah program jangka pendeknya," jelas Dewa Indra seusai dilantik jadi Sekda Provinsi Bali, Selasa siang.
Dewa Indra membeberkan, yang paling penting dari 4 item yang digarap dalam jangka pendek itu adalah soal menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilgub Bali 2018. "Sekarang tahun politik. Jadi, sebagai pembina ASN Pemprov bali, saya harus bisa membina dan mengawal netralitas ASN," tegas birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali ini.
Terkait opini WTP yang sudah empat kali beruntun diraih Pemprov Bali, menurut Dewa Indra, predikat tertinggi itu bukan hanya harus dipertahankan. Tapi, Pemprov Bali juga harus meminimalkan temuan-temuan BPK. "Jadi, tugas kita bersama jajaran bukan hanya memper-tahankan opini WTP. Yang terpenting itu bagaimana mengurangi temuan-temuan BPK," jelas Dewa Indra.
Menyangkut masa transasisi kepemimpinan Bali, Juni-Agustus 2018 mendatang, Dewa Indra mengatakan pihaknya sudah siap membuka akses birokrasi bagi Gubernur terpilih. Bahkan, bersama-sama dengan Gubernur Pastika yang akan turun tahta, Agustus 2018, sudah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali untuk Gbernur terpilih.
"Pada Juni 2018 mendatang kan sudah bisa kita tahu siapa Gubernur Bali terpilih. Nah, nanti bagaimana masa transisi ini berjalan bagus dan menjadi sebuah tradisi baik dalam pergantian kepemimpinan," papar alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Mataram tahun 1988 ini.
Dewa Made Indra sendiri terpilih menjadi Sekda Provinsi Bali menggantikan Tjokorda Ngurah Pemayun, yang pensiun per 1 Maret 2018. Sebelum dilantiknya Dewa Indra, kursi lowong Sekda Provinsi Bali dipegang Ida Bagus Ngurah Arda dengan status Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat Sekda.
Berdasarkan proses lelang jabatan yang dilakukan Pansel sebulan lalu, ada 3 kandidat yang dinyatakan lolos sebagai Calon Sekda Provinsi Bali, berkat suksesnya tembus peringkat teratas nilai kumulatif. Selain Dewa Indra, dua kandidat lagi adalah I Ketut Lihadnyana (birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang kini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali) dan I Putu Astawa (birokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang baru sebulan dialihkan dari jabatan Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali menjadi Kadis Perindustrian & Perdagangan) Provinsi Bali.
Sesuai hasil kumulatif setelah berakhirnya tes wawancara di Pansel, Dewa Indra menduduki tangga teratas dengan nilai 87,50. Sedangkan Ketut Lihadnyana berada di posisi kedua dengan nilai kumulatif 82,46, disusul I Putu Astawa (peringkat ketiga dengan nilai 81,04).
Dalam kariernya, Dewa Indra tercatat memiliki record sebagai pejabat yang paling banyak menempati jabatan Eselon II. Dia zig-zag jabatan Eselon II, di mana sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro (Karo) Umum Setda Provinsi Bali di era Gubernur Dewa Made Beratha, Karo Organisasi Setda Provinsi Bali di era Gubernur Dewa Made Beratha, Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali di era Gubernur Pastika, dan Kepala BPBD Bali di era Gubernur Pastika.
Zig-zag jabatan Dewa Indra mirp dengan pendahulunya, Tjok Ngurah Pemayun, yang sempat menduduki beberapa posisi penting sebelum menjadi Sekda Provinsi Bali. Tjok Pemayun memulai debut di Eselon II sebagai Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, lalu menjabat Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali, hingga Kepala Bappeda Provinsi Bali. *nat
DENPASAR, NusaBali
Dewa Made Indra secara resmi menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Made Mangku Pastika, Selasa, (27/3). Selaku Sekda, Dewa Made Indra janji akan buka akses bagi Gubernur terpilih hasil Pilgub Bali, 27 Juni 2018 mendatang.
Pelantikan dan pengambilan sumpah Dewa Made Indra sebagai Sekda Provinsi Bali berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 38/TPA Tahun 2018, Selasa kemarin, dilakukan di Gedung Wisawa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar. Pelantikan dilakukan Gubernur Pastika dengan disaksikan para pejabat Eselon II Pemprov Bali dan jajaran Muspida Provinsi Bali.
Dalam arahannya, Gubernur Pastika mengatakan posisi Sekda merupakan jabatan tertinggi di birokrasi Pemprov Bali. Pelantikan Sekda Dewa Indra ini harus dijadikan sebuah momentum untuk melaksanakan kepercayaan dan amanah dengan sebaik-baiknya.
"Saya sudah melaksanakan proses dan mekanisme. Seleksi dan proses ke Mendagri juga sudah berjalan dengan baik. Jadi, Sekda terpilih saya harap bisa melaksanakan tugas dan menjabarkan program-program yang sudah kita canangkan," pinta Pastika kepada Sekda Dewa Indra.
Yang paling penting, kata Pastika, Sekda Dewa Indra harus profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. "Harus dibedakan jabatan politik dengan jabatan birokrasi. Bedakan jabatan politik dengan karier organisasi. Jabarkan program dengan utamakan kinerja perangkat daerah," pinta Pastika.
Pastika menegaskan, Sekda mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan serta mengkoordinasikannya dengan seluruh perangkat daerah. Karenanya, Sekda harus mampu mengkoordinasikan penjabaran program-program yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menempatkan prioritas program sejalan dengan ketersediaan anggaran, serta mengupayakan realisasi program secara simultan
Sementara itu, Sekda Dewa Indra mengaku sudah siapkan gebrakan saat memimpin birokrasi Pemprov Bali nanti. Ada 4 gerakan Dewa Indra pasca dilantik sebagai Sekda Provinsi Bali. Pertama, melanjutkan program-program Bali Mandara dan merealisasikannya bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bali.
Kedua, di tahun politik 2018 ini, Dewa Indra selaku Sekda akan menahkodai birokrasi Pemprov Bali dalam posisi netral dan profesional. Ketiga, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali dari BPK atas laporan keuangan daerah. Keempat, Dewa Indra selaku Sekda janji akan siapkan akses bagi Gubernur terpilih hasil Pilgub Bali 2018. "Jadi, 4 itulah program jangka pendeknya," jelas Dewa Indra seusai dilantik jadi Sekda Provinsi Bali, Selasa siang.
Dewa Indra membeberkan, yang paling penting dari 4 item yang digarap dalam jangka pendek itu adalah soal menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilgub Bali 2018. "Sekarang tahun politik. Jadi, sebagai pembina ASN Pemprov bali, saya harus bisa membina dan mengawal netralitas ASN," tegas birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali ini.
Terkait opini WTP yang sudah empat kali beruntun diraih Pemprov Bali, menurut Dewa Indra, predikat tertinggi itu bukan hanya harus dipertahankan. Tapi, Pemprov Bali juga harus meminimalkan temuan-temuan BPK. "Jadi, tugas kita bersama jajaran bukan hanya memper-tahankan opini WTP. Yang terpenting itu bagaimana mengurangi temuan-temuan BPK," jelas Dewa Indra.
Menyangkut masa transasisi kepemimpinan Bali, Juni-Agustus 2018 mendatang, Dewa Indra mengatakan pihaknya sudah siap membuka akses birokrasi bagi Gubernur terpilih. Bahkan, bersama-sama dengan Gubernur Pastika yang akan turun tahta, Agustus 2018, sudah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali untuk Gbernur terpilih.
"Pada Juni 2018 mendatang kan sudah bisa kita tahu siapa Gubernur Bali terpilih. Nah, nanti bagaimana masa transisi ini berjalan bagus dan menjadi sebuah tradisi baik dalam pergantian kepemimpinan," papar alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Mataram tahun 1988 ini.
Dewa Made Indra sendiri terpilih menjadi Sekda Provinsi Bali menggantikan Tjokorda Ngurah Pemayun, yang pensiun per 1 Maret 2018. Sebelum dilantiknya Dewa Indra, kursi lowong Sekda Provinsi Bali dipegang Ida Bagus Ngurah Arda dengan status Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat Sekda.
Berdasarkan proses lelang jabatan yang dilakukan Pansel sebulan lalu, ada 3 kandidat yang dinyatakan lolos sebagai Calon Sekda Provinsi Bali, berkat suksesnya tembus peringkat teratas nilai kumulatif. Selain Dewa Indra, dua kandidat lagi adalah I Ketut Lihadnyana (birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang kini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali) dan I Putu Astawa (birokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang baru sebulan dialihkan dari jabatan Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali menjadi Kadis Perindustrian & Perdagangan) Provinsi Bali.
Sesuai hasil kumulatif setelah berakhirnya tes wawancara di Pansel, Dewa Indra menduduki tangga teratas dengan nilai 87,50. Sedangkan Ketut Lihadnyana berada di posisi kedua dengan nilai kumulatif 82,46, disusul I Putu Astawa (peringkat ketiga dengan nilai 81,04).
Dalam kariernya, Dewa Indra tercatat memiliki record sebagai pejabat yang paling banyak menempati jabatan Eselon II. Dia zig-zag jabatan Eselon II, di mana sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro (Karo) Umum Setda Provinsi Bali di era Gubernur Dewa Made Beratha, Karo Organisasi Setda Provinsi Bali di era Gubernur Dewa Made Beratha, Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali di era Gubernur Pastika, dan Kepala BPBD Bali di era Gubernur Pastika.
Zig-zag jabatan Dewa Indra mirp dengan pendahulunya, Tjok Ngurah Pemayun, yang sempat menduduki beberapa posisi penting sebelum menjadi Sekda Provinsi Bali. Tjok Pemayun memulai debut di Eselon II sebagai Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, lalu menjabat Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali, hingga Kepala Bappeda Provinsi Bali. *nat
Komentar