Pemkab Badung Terima Entry Meeting BPK
Lakukan Pemeriksaan Interim LKPD 2023
MANGUPURA, NusaBali - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi sejumlah kepala perangkat daerah menerima entry meeting Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali di Puspem Badung, Senin (5/2). Tim dipimpin langsung Ketua Perwakilan BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira selaku Penanggung Jawab Tim BPK RI.
Adapun entry meeting ini berkenaan dengan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badung Tahun Anggaran 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Suiasa menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk dan arahan kepada Pemkab Badung, sehingga memberikan performa lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam penyajian laporan keuangan.
“Atas kerja sama, tuntunan dan petunjuk dari BPK RI, tentunya kami akan selalu taat asas dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh terhadap tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai salah satu kewajiban konstitusional kami dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Wabup Suiasa.
Wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang sudah bekerja keras, sehingga mampu menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 98,58 persen dengan nilai sangat baik.
Sementara itu Ketua Perwakilan BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengatakan tujuan pemeriksaan interim di antaranya untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektivitas SPI (Test of Control/ToC) dalam penyusunan LKPD, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun tertentu (Test of Detail Balance Sheet/ToDB).
Ditambahkan, tahapan pemeriksaan mulai dari pemerintah daerah diwajibkan menyelesaikan laporan keuangan satu bulan setelah selesai tahun anggaran. Setelah itu paling lambat dua bulan, laporan keuangan pemerintah daerah sudah direview oleh pemeriksa internal, dalam hal ini Inspektorat. Setelah tiga bulan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI sebagai dasar pemeriksaan rinci. Kemudian, setelah 60 hari laporan keuangan diterima, BPK RI akan menyerahkan hasil pemeriksaan dan memberikan opini kepada pemerintah dan lembaga.
“Kami harapkan pada 22 Maret 2024, pemerintah daerah sudah dapat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Harapan kami pada 21 Mei 2024 akan dilakukan penyerahan hasil pemeriksaan dan opini secara serentak. Untuk itu dalam pemeriksaan interim, silahkan tim berkoordinasi dengan perangkat daerah. Kami juga mohonkan dukungan data dan dokumen yang diperlukan, sehingga harapan kami tidak ada temuan yang berulang,” jelasnya.
Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, mengatakan telah mengawal perangkat daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan. Dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang telah dimulai sejak 2 Januari lalu dan saat ini sedang melakukan review terhadap laporan keuangan. Sesuai regulasi 10 Februari laporan keuangan pemerintah daerah harus sudah selesai.
“Semua yang kami lakukan atas arahan dari Tim BPK RI, berdasarkan rekomendasi sebagai upaya perbaikan atas kekurangan kami dalam upaya penyajian laporan keuangan yang lebih baik,” kata Suryaniti. @ ind
“Atas kerja sama, tuntunan dan petunjuk dari BPK RI, tentunya kami akan selalu taat asas dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh terhadap tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai salah satu kewajiban konstitusional kami dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Wabup Suiasa.
Wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang sudah bekerja keras, sehingga mampu menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 98,58 persen dengan nilai sangat baik.
Sementara itu Ketua Perwakilan BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengatakan tujuan pemeriksaan interim di antaranya untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektivitas SPI (Test of Control/ToC) dalam penyusunan LKPD, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun tertentu (Test of Detail Balance Sheet/ToDB).
Ditambahkan, tahapan pemeriksaan mulai dari pemerintah daerah diwajibkan menyelesaikan laporan keuangan satu bulan setelah selesai tahun anggaran. Setelah itu paling lambat dua bulan, laporan keuangan pemerintah daerah sudah direview oleh pemeriksa internal, dalam hal ini Inspektorat. Setelah tiga bulan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI sebagai dasar pemeriksaan rinci. Kemudian, setelah 60 hari laporan keuangan diterima, BPK RI akan menyerahkan hasil pemeriksaan dan memberikan opini kepada pemerintah dan lembaga.
“Kami harapkan pada 22 Maret 2024, pemerintah daerah sudah dapat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Harapan kami pada 21 Mei 2024 akan dilakukan penyerahan hasil pemeriksaan dan opini secara serentak. Untuk itu dalam pemeriksaan interim, silahkan tim berkoordinasi dengan perangkat daerah. Kami juga mohonkan dukungan data dan dokumen yang diperlukan, sehingga harapan kami tidak ada temuan yang berulang,” jelasnya.
Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, mengatakan telah mengawal perangkat daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan. Dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang telah dimulai sejak 2 Januari lalu dan saat ini sedang melakukan review terhadap laporan keuangan. Sesuai regulasi 10 Februari laporan keuangan pemerintah daerah harus sudah selesai.
“Semua yang kami lakukan atas arahan dari Tim BPK RI, berdasarkan rekomendasi sebagai upaya perbaikan atas kekurangan kami dalam upaya penyajian laporan keuangan yang lebih baik,” kata Suryaniti. @ ind
Komentar