118 Nakes Pengabdi Datangi Kantor DPRD

BANGLI, NusaBali

118 tenaga kesehatan (nakes) yang berstatus sebagai pengabdi mendatangi Kantor DPRD Bangli, Rabu (3/1). Kehadiran tenaga pengabdi ini untuk menyampaikan aspirasi. Mereka berharap bisa diperjuangkan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kehadiran para nakes pengabdi itu diterima Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles, dan anggota DPRD Bangli Gede Tindih.

Dalam kesempatan tersebut terungkap tenaga pengabdi ini tersebar di seluruh Puskesmas di Bangli. Tenaga pengabdi ini terdiri dari dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, farmasi, manajemen, tenaga IT, dan lainnya.

Menurut salah satu perwakilan tenaga pengabdi, Sang Made Adiatma Putra jumlah pengabdi saat ini 118 orang. Massa pengabdiannya bervariasi dari tahunan hingga belasan tahun. "Meski kami pengabdi, tetapi tugas kami tidak jauh berbeda dengan ASN," ungkapnya.

Dia berharap tenaga pengabdi di bidang kesehatan ini juga mendapat perhatian layaknya bidang lain. Para pengabdi ini selama ini hanya mendapat penghasilan dari jasa pelayanan (jaspel) dengan nilai fluktuatif. Dicontohkan, dalam sebulan penghasilan Rp 300.000.

Harap dia, ketika ada peluang rekrutmen para pengabdi ini agar bisa diperjuangkan. Karena tenaga pengabdi tidak masuk dalam katagori yakni sebagai penerima honor. "Selain itu, ketika ada rekrutmen, kami harus bersaing dengan orang yang baru lulus," kata tenaga pengabdi lainnya.

Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika mengatakan aspirasi tenaga pengabdi bisa diperjuangkan untuk menjadi tenaga daerah atau P3K dan PNS dengan harapan adanya afirmasi. Terlebih lagi mereka mengabdi sudah cukup lama, bahkan ada belasan tahun.

Terkait itu, ihaknya akan melakukan rapat kerja dengan Eksekutif. Dia mengaku DPRD sudah melakukan rapat dengan Bagian Ortal Setda Bangli untuk dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga di Bangli. "Kami sarankan untuk para pengabdi melakukan audensi dengan bupati. Setelahnya kami akan undang dari eksekutif dan perwakilan tenaga pengabdi," jelasnya.

Politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini mengaku akan mengawal dan memperjuangkan para pengabdi. "Kiat sama-sama berjuang," sambungnya.

Pihaknya mengaku akan berkomunikasi dengan bupati, mengingatkan kebijakan atau pelaksanaan rekrutmen adalah kewenangan bupati.7esa