Pj Gubernur: LPD pada Dasarnya Ngayah
DENPASAR, NusaBali - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sangat mengapresiasi keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Sebagai lembaga milik desa adat, LPD pada dasarnya juga bersifat ngayah.
Hal itu dijelaskannya dalam audiensi bersama dengan Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) bertempat di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar pada Senin (27/11). Menurut Mahendra Jaya keberadaan LPD sangat unik dan mungkin hanya satu-satunya ada di Indonesia.
“Bali itu sangat unik, selain mempunyai desa dinas layaknya desa-desa di Indonesia, juga memiliki desa adat yang menjadi kekuatan utama menjaga adat dan kebudayaan Bali,” ujarnya.
Mahendra Jaya meyakini bahwa peranan LPD di desa sangat penting, karena salah menjadi satu penggerak perekonomian krama. Menurutnya banyak krama yang sudah percaya dan tergantung dengan keberadaan LPD.
“Untuk itu ke depan saya harap LPD bisa terus melakukan sesuatu hal yang inovatif agar makin dicintai masyarakat, serta terus memberikan solusi-solusi bagi permasalahan perekonomian warga,” ujarnya.
Apalagi Bali mempunyai dua desa, yaitu desa dinas dan desa adat dengan BUMDes dan BUPDA di dalamnya. Jika kedua badan usaha tersebut bersatu dan di bawah naungan LPD, itu bisa menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dan pembangunan desa di Bali. “Ibaratnya Bali itu mempunyai double gardan, jadi ekonominya bisa melaju kencang,” imbuhnya.
Dia pun tidak memungkiri, jika di berbagai LPD memang terdapat sedikit masalah namun hal itu diharapkannya tidak mengganggu kinerja LPD yang sehat dan bagus. Selain itu, LPD tidak hanya mementingkan keuntungan atau bisnis semata. “Lebih dari itu, LPD harus bisa menyelesaikan permasalahan keuangan krama, karena seperti kita ketahui sifat LPD juga pada dasarnya adalah ngayah kepada masyarakat,” tuturnya.
Mahendra Jaya juga meminta semua pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberadaan LPD. “Ibaratnya seperti main layangan, kapan perlu ditarik kapan perlu diulur, begitu juga dengan mengurus LPD. Saya yakin bapak-bapak lebih jago dari saya dalam bidang keuangan, sehingga ke depan LPD bisa terus eksis di Bali,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali I GAK Kartika Jaya Seputra mengatakan bahwa Dinas PMA sebagai pembina LPD telah bekerja sama dengan Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai mitra pemerintah dalam membina LPD.
Dia mengakui LPD yang sehat di Bali sekitar 65 persen sehingga masih menyisakan LPD yang pengelolaannya perlu diperbaiki. Namun pihaknya terus berupaya memperbaiki. “Kami terus memperbaiki baik dari segi administrasi hingga SDM,” tuturnya.
Jaya Seputra mengajak para pengurus LPD untuk memaknai LPD sebagai kahyangan suci di masing-masing desa, dengan para pengurus LPD sebagai para pamangkunya. “Di sana ada Ida Bhatara Melanting, yang akan memberikan kesejahteraan bagi krama desa. Dengan subhakti krama bentuknya menabung, meminjam, dan mengembalikan uang, sehingga LPD di Bali benar-benar terawat dan sehat,” ucapnya.
Ketua BKS LPD Nyoman Cendikiawan sebelumnya melaporkan bahwa saat ini terdapat 1.493 LPD di Bali, namun tidak semua LPD tersebut beroperasi dengan baik. Saat ini usia LPD di Bali sudah mencapai 39 tahun, sehingga dia berharap Pemprov Bali bisa terus mendukung keberadaan LPD.
Selain itu, dalam kesempatan itu dia juga melaporkan jika hingga saat ini BKS LPD belum mempunyai kantor tetap dan masih mengontrak, sehingga pihaknya meminta bantuan Pemprov Bali untuk memfasilitasi.
Pj Gubernur Bali meminta Kadis PMA untuk segera menindaklanjuti kebutuhan BKS LPD tersebut. 7 cr78
“Bali itu sangat unik, selain mempunyai desa dinas layaknya desa-desa di Indonesia, juga memiliki desa adat yang menjadi kekuatan utama menjaga adat dan kebudayaan Bali,” ujarnya.
Mahendra Jaya meyakini bahwa peranan LPD di desa sangat penting, karena salah menjadi satu penggerak perekonomian krama. Menurutnya banyak krama yang sudah percaya dan tergantung dengan keberadaan LPD.
“Untuk itu ke depan saya harap LPD bisa terus melakukan sesuatu hal yang inovatif agar makin dicintai masyarakat, serta terus memberikan solusi-solusi bagi permasalahan perekonomian warga,” ujarnya.
Apalagi Bali mempunyai dua desa, yaitu desa dinas dan desa adat dengan BUMDes dan BUPDA di dalamnya. Jika kedua badan usaha tersebut bersatu dan di bawah naungan LPD, itu bisa menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dan pembangunan desa di Bali. “Ibaratnya Bali itu mempunyai double gardan, jadi ekonominya bisa melaju kencang,” imbuhnya.
Dia pun tidak memungkiri, jika di berbagai LPD memang terdapat sedikit masalah namun hal itu diharapkannya tidak mengganggu kinerja LPD yang sehat dan bagus. Selain itu, LPD tidak hanya mementingkan keuntungan atau bisnis semata. “Lebih dari itu, LPD harus bisa menyelesaikan permasalahan keuangan krama, karena seperti kita ketahui sifat LPD juga pada dasarnya adalah ngayah kepada masyarakat,” tuturnya.
Mahendra Jaya juga meminta semua pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberadaan LPD. “Ibaratnya seperti main layangan, kapan perlu ditarik kapan perlu diulur, begitu juga dengan mengurus LPD. Saya yakin bapak-bapak lebih jago dari saya dalam bidang keuangan, sehingga ke depan LPD bisa terus eksis di Bali,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali I GAK Kartika Jaya Seputra mengatakan bahwa Dinas PMA sebagai pembina LPD telah bekerja sama dengan Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai mitra pemerintah dalam membina LPD.
Dia mengakui LPD yang sehat di Bali sekitar 65 persen sehingga masih menyisakan LPD yang pengelolaannya perlu diperbaiki. Namun pihaknya terus berupaya memperbaiki. “Kami terus memperbaiki baik dari segi administrasi hingga SDM,” tuturnya.
Jaya Seputra mengajak para pengurus LPD untuk memaknai LPD sebagai kahyangan suci di masing-masing desa, dengan para pengurus LPD sebagai para pamangkunya. “Di sana ada Ida Bhatara Melanting, yang akan memberikan kesejahteraan bagi krama desa. Dengan subhakti krama bentuknya menabung, meminjam, dan mengembalikan uang, sehingga LPD di Bali benar-benar terawat dan sehat,” ucapnya.
Ketua BKS LPD Nyoman Cendikiawan sebelumnya melaporkan bahwa saat ini terdapat 1.493 LPD di Bali, namun tidak semua LPD tersebut beroperasi dengan baik. Saat ini usia LPD di Bali sudah mencapai 39 tahun, sehingga dia berharap Pemprov Bali bisa terus mendukung keberadaan LPD.
Selain itu, dalam kesempatan itu dia juga melaporkan jika hingga saat ini BKS LPD belum mempunyai kantor tetap dan masih mengontrak, sehingga pihaknya meminta bantuan Pemprov Bali untuk memfasilitasi.
Pj Gubernur Bali meminta Kadis PMA untuk segera menindaklanjuti kebutuhan BKS LPD tersebut. 7 cr78
Komentar