Disbudpar Optimis Desa Adat Terima BKK
AMLAPURA, NusaBali - Pemprov Bali menarik dana BKK (bantuan keuangan khusus) tahun 2023 bernilai Rp 35,34 miliar.
BKK ini direncanakan untuk proyek fisik 31 paket pekerjaan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karangasem. Namun Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata I Wayan Witrawan tetap optimis 190 desa adat tetap mendapatkan bantuan BKK.
"Sampai saat ini belum ada pemberitahuan, pembatalan BKK dari Provinsi Bali untuk desa adat. Saya optimis, 190 desa adat tetap terima BKK," jelas I Wayan Witrawan kepada NusaBali di Banjar Bambang Biaung, Desa Duda, Kecamatan Selat, Karangasem, Jumat (20/10).
Hanya saja, kata I Wayan Witrawan, selama ini pihak desa adat menerima BKK dari Provinsi Bali, langsung masuk rekening milik desa adat. selanjutnya pemeriksaannya realisasi bantuan di lapangan, dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, turun ke lapangan melakukan pemantauan tanpa koordinasi kabupaten.
Selama ini, kata dia, setiap desa adat dapat bantuan BKK Rp 300 juta per tahun. Sedangkan bantuan untuk subak dari Provinsi Bali, telah cair. "Saya hanya dengar dari sejumlah kelian subak, menerima bantuan dari Provinsi Bali Rp 10 juta per subak, turun dari realisasi sebelumnya," jelas pejabat dari Banjar Pegubugan, Desa Duda, Kecamatan Selat, Karangasem.
Di bagian lain, Kelian Subak Alastunggal, Desa Duda, Kecamatan Selat I Ketut Sanggra mengakui, telah menerima bantuan BKK dari Provinsi Bali, Juli 2023 lalu Rp 10 juta. "Saya telah tiga kali terima bantuan Rp 10 juta selama tiga tahun terakhir tahun 2021, 2022 dan 2023, sedangkan tahun 2020 saya terima Rp 50 juta," jelasnya.
Berdasarkan surat, dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/7356/PADFE/BPKAD per 20 September 2023, perihal bantuan keuangan Provinsi Bali kepada Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2023.
Alokasi bantuan keuangan yang dianggarkan kepada Kabupaten Karangasem sebesar Rp 84,028 miliar, terdiri dari sharing PBI Rp 19,67 miliar, sharing JKN KBS plus Rp 19,67 miliar, bantuan keuangan untuk subak dan subak abian Rp 230 juta, bantuan dalam rangka pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Rp 500 juta, bantuan untuk Tim Penggerak PKK Rp 950 juta, bantuan untuk pengendalian penduduk pendatang Rp 500 juta, bantuan keuangan untuk penyelenggaraan free wifi Rp 2,12 miliar bantuan infrastruktur Rp 60 miliar.
Bendesa Madya Desa Adat Karangasem I Nengah Suarya mengaku belum ada pemberitahuan menarik BKK untuk 190 desa adat. "Saya belum dapat pemberitahuan, berarti dana BKK dari Provinsi Bali tetap terealisasi untuk 190 desa adat," katanya.
Plt Kadis Kominfo Karangasem I Gusti Ngurah Swisnawa mengatakan, dana free wifi Rp 2,12 miliar dari Provinsi Bali, tidak ikut ditarik. "Dana free wifi, masih tetap berjalan," katanya.7k16
Komentar