Penyaluran KUR Melambat
Realisasi Jauh dari Target
JAKARTA, NusaBali - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melambat tahun ini. Bahkan, realisasinya masih jauh dari target sebesar Rp460 triliun.
"Memang ada perlambatan penyaluran kredit, bukan hanya UMKM, tapi keseluruhan. Realisasi KUR per 30 Agustus 2023 Rp149,9 triliun dari target Rp460 triliun. Kami memahami penyaluran KUR Rp100 juta, meski tanpa agunan realisasinya memang sulit," ungkap Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Menurut Teten, ada permasalahan dalam syarat yang diajukan kepada UMKM. Teten mengaku pihaknya sudah melakukan kajian di 145 negara, di mana penyaluran kredit berlandaskan credit scoring, tidak lagi menggunakan sistem kolateral alias jaminan.
Teten menyebut rata-rata pengusaha kecil tidak punya aset, sehingga kesulitan dimintakan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.
Ia juga mengatakan hasil kajian ini didukung Presiden Joko Widodo, di mana meminta KUR tidak lagi menggunakan jaminan, melainkan sistem credit scoring.
"Menurut saya, ini juga jauh lebih aman bagi bank karena nilai aset itu gampang dimanipulasi, tetapi credit scoring sulit karena berupa data transaksi ke buyer, supplier, perpajakan, dan sebagainya," tuturnya seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan pembiayaan UMKM harus terus didukung. Terlebih, Indonesia ditantang untuk melahirkan lapangan kerja yang berkualitas di mana 97 persennya datang dari sektor mikro dan informal.
Teten menilai berat melahirkan lapangan kerja berkualitas dan membawa UMKM naik kelas jika mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan, terutama akses ke modal dan investasi. 7
Menurut Teten, ada permasalahan dalam syarat yang diajukan kepada UMKM. Teten mengaku pihaknya sudah melakukan kajian di 145 negara, di mana penyaluran kredit berlandaskan credit scoring, tidak lagi menggunakan sistem kolateral alias jaminan.
Teten menyebut rata-rata pengusaha kecil tidak punya aset, sehingga kesulitan dimintakan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.
Ia juga mengatakan hasil kajian ini didukung Presiden Joko Widodo, di mana meminta KUR tidak lagi menggunakan jaminan, melainkan sistem credit scoring.
"Menurut saya, ini juga jauh lebih aman bagi bank karena nilai aset itu gampang dimanipulasi, tetapi credit scoring sulit karena berupa data transaksi ke buyer, supplier, perpajakan, dan sebagainya," tuturnya seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan pembiayaan UMKM harus terus didukung. Terlebih, Indonesia ditantang untuk melahirkan lapangan kerja yang berkualitas di mana 97 persennya datang dari sektor mikro dan informal.
Teten menilai berat melahirkan lapangan kerja berkualitas dan membawa UMKM naik kelas jika mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan, terutama akses ke modal dan investasi. 7
Komentar