Hapus Ego Sektoral, BPBD Badung Rancang Perisai Siaga Bencana
MANGUPURA, NusaBali.com - Lini kebencanaan di Badung kerap kali masih bergerak secara sektoral. Hal ini dinilai menurunkan efektivitas penanganan bencana yang seharusnya lintas sektor.
Bencana kebakaran misalnya, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) sering begerak sendiri. Begitu ada korban, sektor lain sangat diperlukan untuk penanganan segera seperti tim medis Dinas Kesehatan.
Namun yang terjadi, alur penyelamatan kadang tersendat lantaran harus menunggu sektor lain sampai di lokasi bencana. Padahal aspek kecepatan sangat penting dalam ranah mitigasi bencana.
Di samping itu, aspek pengendalian lapangan juga penting. Saat kebakaran terjadi, perlu keterlibatan kepolisian, Satpol PP, atau Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas dan lainnya.
BPBD Badung sebagai leading sector kebencanaan merasa situasi ini harus diperbaiki. Untuk itu, tengah dirancang konsep Perlindungan Strategis Terintegrasi (Perisai) melalui focus group discussion (FGD) di Puspem Badung, Senin (28/8/2023).
"Harapan kami semua OPD (dinas/badan) itu bisa memiliki TRC (Tim Reaksi Cepat) yang nantinya diintegrasikan melalui Sidumas (Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat) Badung," ujar Kepala Pelaksana BPBD Badung I Wayan Darma di sela kegiatan.
Darma mengakui bahwa kolaborasi lintas sektor memang sudah terjalin. Akan tetapi, dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik. Birokrat asal Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung ini menyebut kolaborasi belum berjalan 'senapas'.
Di samping itu, sektor atau OPD yang sudah memiliki TRC masih individualis secara sistem. Informasi yang masuk kepada satu OPD, belum tentu diterima oleh server OPD lainnya. Ini jadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya ego sektoral.
Melalui Perisai, informasi kebencanaan di mana pun dan apa pun bencananya akan diterima oleh setiap sektor atau OPD. Dengan begitu, mitigasi bencana di lapangan diharapkan bisa lebih efektif dan efisien dengan sistem informasi satu atap ini.
"Rumah besarnya adalah Sidumas dan Command Center yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Karena semua informasi sudah ada di sana nantinya, semua sudah tahu agar berbuat apa, tidak perlu tunggu perintah lagi," imbuh Darma.
Darma menegaskan, skema ini masih bersifat global yang harus dibahas teknisnya dengan lintas sektor melalui FGD. Ia berharap konsep yang ditelurkan FGD bisa dilegalkan menjadi Perbup atau bahkan Perda. *rat
Namun yang terjadi, alur penyelamatan kadang tersendat lantaran harus menunggu sektor lain sampai di lokasi bencana. Padahal aspek kecepatan sangat penting dalam ranah mitigasi bencana.
Di samping itu, aspek pengendalian lapangan juga penting. Saat kebakaran terjadi, perlu keterlibatan kepolisian, Satpol PP, atau Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas dan lainnya.
BPBD Badung sebagai leading sector kebencanaan merasa situasi ini harus diperbaiki. Untuk itu, tengah dirancang konsep Perlindungan Strategis Terintegrasi (Perisai) melalui focus group discussion (FGD) di Puspem Badung, Senin (28/8/2023).
"Harapan kami semua OPD (dinas/badan) itu bisa memiliki TRC (Tim Reaksi Cepat) yang nantinya diintegrasikan melalui Sidumas (Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat) Badung," ujar Kepala Pelaksana BPBD Badung I Wayan Darma di sela kegiatan.
Darma mengakui bahwa kolaborasi lintas sektor memang sudah terjalin. Akan tetapi, dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik. Birokrat asal Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung ini menyebut kolaborasi belum berjalan 'senapas'.
Di samping itu, sektor atau OPD yang sudah memiliki TRC masih individualis secara sistem. Informasi yang masuk kepada satu OPD, belum tentu diterima oleh server OPD lainnya. Ini jadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya ego sektoral.
Melalui Perisai, informasi kebencanaan di mana pun dan apa pun bencananya akan diterima oleh setiap sektor atau OPD. Dengan begitu, mitigasi bencana di lapangan diharapkan bisa lebih efektif dan efisien dengan sistem informasi satu atap ini.
"Rumah besarnya adalah Sidumas dan Command Center yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Karena semua informasi sudah ada di sana nantinya, semua sudah tahu agar berbuat apa, tidak perlu tunggu perintah lagi," imbuh Darma.
Darma menegaskan, skema ini masih bersifat global yang harus dibahas teknisnya dengan lintas sektor melalui FGD. Ia berharap konsep yang ditelurkan FGD bisa dilegalkan menjadi Perbup atau bahkan Perda. *rat
Komentar