Luhut Kecewa pada Bank Dunia

Kalah jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama dengan skor 4,3, Finlandia (2) 4,2, Denmark (3) dan Jerman (4) dengan skor 4,1, Malaysia (31) 3,6, India (38) 3,4, hingga Filipina (47) dengan skor 3,3.

Rata-rata negara yang memiliki skor berkinerja rendah disebut karena terdapat kendala logistik yang parah. Ini biasanya terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

"Untuk negara-negara dengan skor LPI rendah, infrastruktur paling penting untuk meningkatkan kinerja. Tetapi kunci untuk mempertahankan kinerja logistik yang tinggi terletak pada serangkaian intervensi lebih luas yang mencakup kebijakan dan pengembangan sektor swasta," beber Bank Dunia dikutip dari detikcom.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan marah ke Bank Dunia karena menurunkan indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia hingga 17 peringkat di 2023.

Tak terima dengan hasil laporan tersebut, Luhut berencana untuk bertanya langsung kepada pihak Bank Dunia soal penyebab peringkat logistik Indonesia turun drastis. Sebab, ia menilai laporan LPI tersebut bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

"Kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan, nggak perlu kecil hati, tapi harus transparan. Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia), tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 jadi 63," katanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7) dikutip dari CNNIndonesia.com.

Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang, termasuk pengamat atas kondisi logistik di RI. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak apple to apple alias sebanding.

"Di antara negara-negara Asean (Asia Tenggara), peringkat LPI seperti ini tertinggi Singapura. Singapura tertinggi jumlah penduduk enam juta, pelabuhannya cuma satu, relatif pasti oke lah. Saya tidak setuju kalau orang bandingkan, tidak apple to apple juga apa yang terjadi," tegas Luhut.

Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Ia mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

Sementara itu, Ekonom memberi sejumlah catatan yang membuat Logistic Performa Index (LPI) Indonesia turun dari posisi 46 di 2018 menjadi ke-63 di 2023. Sederet permasalahan logistik di Tanah Air dinilai menjadi pemicunya.

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai wajar jika LPI Indonesia turun. Daripada protes ke Bank Dunia, pemerintah diminta untuk memperbaiki seluruh ekosistem logistik di Indonesia mulai dari infrastruktur hingga pelayanannya.

"Iya wajar harusnya jangan protes ke Bank Dunia, tapi justru memperbaiki seluruh desain infrastruktur, pelayanan di pelabuhan dan bea cukai. Akui saja memang logistik kita bermasalah karena miss-management," kata Bhima saat dihubungi, Rabu (19/7). *