Fraksi Hanura Soroti Anggaran Tenaga Kebersihan hingga Soal Prioritas Pembangunan Klungkung

SEMARAPURA, NusaBali.com – Membaiknya pariwisata di Klungkung, khususnya Nusa Penida, harus diikuti dengan kesiapan dan pembenahan dari Pemkab Klungkung agar wisatawan mendapat pengalaman mengesankan.

Hal ini dikemukakan oleh Fraksi Hanura saat menyampaikan Pemandangan Umum  terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Klungkung, Senin (14/11/2022).

“Dana operasional   tenaga kebersihan di Nusa Penida harus mendapat perhatian,” kata Luh Andriani yang membacakan pandangan umum Fraksi Hanura.

Srikandi yang menjadi anggota DPRD Klungkung sejak periode 2014-2019 ini tak habius pikir dengan tata kelola keuangan yang membuat tenaga kebersihan harus menalangi  terlebih dahulu  untuk bisa operasional agar aktivitas  dapat dilaporkan ke aplikasi e-Jasa. 

“Apapun alasannya,  kondisi  seperti ini di Tahun Anggaran 2023  tidak boleh  terjadi lagi,” tegas Luh Andriani. 

Para tenaga kebersihan ini bertugas memotong dahan pohon perindang. Sebab, jika tidak dilakukan, ini membahayakan para pengguna jalan karena rentan tertimpa pohon perindang. 

Apalagi pada saat musim hujan. Nah untuk menjalankan tugas, diperlukan biaya operasional, terutama untuk keperluan bahan bakar kendaraan sebagai penunjang mobilitas.

Pada bagian lain Luh Andriani menegaskan Fraksi Partai Hanura menyoroti kurang optimalnya pendapatan daerah.  Untuk itulah, lanjutnya, problem kesulitan ini perlu diuraikan untuk bersama-sama mencari pemecahannya. 

Terkait dengan Belanja Pegawai yang dirancang  Rp 526,02 miliar lebih, terlihat lebih rendah  dibanding  realisasi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 542,32 miliar. Artinya, Belanja Pegawai masih  tetap  di angka 50 % dari estimasi pendapatan daerah  sebesar Rp 1,05 triliun lebih.

“Bupati hendaknya mengambil langkah  strategis dan kebijakan  dalam rangka patuh  terhadap perintah pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 hingga pada saatnya  nanti mencapai 30% Belanja Pegawai dari total  APBD,” ujar Luh Andriani.

Fraksi Hanura juga menyoroti prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2023. 

Sebagaimana dalam Nota Keuangan, terungkap prioritas Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan  kualitas  pendidikan,  kesehatan  dan daya saing  sumber daya manusia.

Selanjutnya Prioritas 2 adalah pembangunan infrastruktur untuk  mendorong peningkatan  kualitas pelayanan publik.

Prioritas 3 yakni, Penanggulangan  kemiskinan  dan  pembangunan  perekonomian untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. Dan Prioritas 4 adalah percepatan reformasi birokrasi untuk  menunjukkan  birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan  inovatif.

“Bila proritas  tersebut dikaitkan prioritas pendanaan  terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, tampak telah kehilangan  konsistensi  antara kehendak  dengan pengalokasian  anggaran  yang lebih rendah dibandingkan  dengan APBD Tahun Anggaran 2022,” sorot Luh Andriani.

Karena itulah Luh Andriani mendorong Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan  rasionalisasi anggaran terhadap empat prioritas pembangunan tahun 2023.