Rapat Paripurna Persetujuan Tukar Lahan GOR Tembuku Ditunda

Rapat paripurna ditunda karena perlu pembahasan kembali dengan menghadirkan Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli.  Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana, mendorong pimpinan dewan menjadwal ulang rapat paripurna agar sesuai mekanisme. Harapannya, keputusan yang dihasilkan tidak cacat hukum. “Kami ingin proses sesuai mekanisme,” tegas Nengah Darsana seusai rapat gabungan komisi-komisi DPRD Bangli. Darsana khawatir dengan kehadiran anggota tidak kuorum mengakibatkan keputusan yang diambil jadi cacat hukum.

Politisi asal Desa Landih Kecamatan Bangli ini menegaskan, sesuai mekanisme yakni adanya pembahasan awal. Semisal hibah Puskesdes Cempaga di Lingkungan Sidembunut telah melalui pembahasan antara Komisi III dengan Dinas Kesehatan dan BKPAD. Pembahasannya pun sudah tuntas. Tinggal membahas tukar menukar lahan GOR Tembuku. “Kami sudah bedah kelemahan dan kelebihannya. Kami sebagai perwakilan masyarakat mendorong keinginan rakyat agar terpenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nengah Darsana.  

Rencana tukar menukar lahan di Tembuku belum dibahas oleh Komisi III. Sesuai tata tertib DPRD Bangli, kuorum adalah 50 persen plus satu. Itu pun yang hadir harus menyatakan setuju. Jika tidak ada yang setuju walau kahadiran 50 persen plus satu, belum bisa mengambil keputusan. Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika menegaskan, hibah Puskesdes Cempaga dengan Desa Adat Sidembunut dan GOR Tembuku dengan warga tidak ada masalah. Semua anggota dewan sudah setuju.

Suastika membenarkan dalam pengambilan keputusan, anggota DPRD harus kuorum, kehadiran anggota 50 persen plus satu. Masih ada silang pendapat, maka Suastika memutuskan menunda rapat paripurna. “Ada saran dari anggota dewan sebelum diparipurnakan, tukar menukar lahan GOR Tembuku harus dibahas dengan OPD yang membidangi,” ungkap politisi PDIP ini. Suastika menegaskan dalam waktu dekat menggelar rapat dengan eksekutif dan segera melakukan penetapan. *esa