nusabali

LPM Kuta Berencana Garap Lahan Parkir di Daerah Tapal Batas

  • www.nusabali.com-lpm-kuta-berencana-garap-lahan-parkir-di-daerah-tapal-batas

MANGUPURA, NusaBali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta berencana mengelola parkir di lahan yang ada di simpang Jalan Gelogor Carik, Kelurahan Kuta, Badung.

Rencana ini seiring dengan rampungnya pendirian tapal batas wilayah antara Denpasar dengan Badung. Ketua LPM Kuta, Putu Adnyana, mengatakan keinginan mengelola parkir di wilayah itu dilakukan setelah adanya kejelasan status administrasi wilayah yang menegaskan bahwa kawasan itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Badung. “Atas hal itu, LPM Kelurahan Kuta berencana melakukan pengajuan pengelolaan parkir kepada Pemkab Badung. Terlebih usaha di kawasan itu selama ini mengajukan perizinan ke wilayah Kabupaten Badung,” katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (23/3).

Terkait rencana tersebut, Adnyana mengatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Badung. “Ini akan kami koordinasikan dulu ke Dishub Badung, karena kerja sama pengelolaan parkir itu ada di dinas terkait,” sebutnya.

Rencananya, pengelolaan parkir tersebut akan dimulai dari titik salah satu mini market yang berada di Simpang Jalan Gelogor Carik dan Griya Anyar. Sebab lahannya kebetulan milik salah satu warga Kuta. Namun, hal itu masih menunggu kejelasan dari pihak Dishub Badung, terkait penataan parkir di jalan tersebut. Jika hal itu sudah jelas, maka pihaknya akan melakukan survey ke lokasi dan memetakan titik mana yang bisa dikelola tata perparkirannya.

“Kalau secara potensi, di sana cukup strategis karena merupakan jalur masyarakat lokal. Mungkin potensinya ada sekitar 50 persen. Kalau kami di Kuta potensinya saat ini hanya 25 persen, situasi saat ini lah kita mohon bisa diberikan kerja sama pengelolaan,” kata Adnyana.

Pada dasarnya hasil pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan Dishub Badung nantinya disetorkan LPM ke kas daerah. Setelah itu, LPM Kuta mengajukan permohonan kembali sekitar 60 persen untuk dipergunakan sebagai biaya operasional dan anggaran LPM. Dia berharap rencana pengelolaan itu bisa berjalan dengan baik, berdasarkan aturan yang berlaku. “Kalau nanti kita yang diberikan mengelola di sana, tentu jukir yang kita berdayakan adalah jukir yang sudah ada di sana,” tegas Adnyana. *dar

Komentar