Badung Tak Dapat Tambahan DAU
Berharap Rp 717 Miliar, Diberi Rp 300 Miliar
Jika tambahan DAU tak sesuai estimasi, maka akan menjadi tantangan berat bagi Badung di tahun 2022.
MANGUPURA, NusaBali
Perjuangan Pemkab Badung mendapatkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat tahun 2022 diambang kegagalan. Sebab, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kabar DAU yang diberikan relatif sama dengan tahun 2021, yakni sekitar Rp 300 miliar.
Padahal Pemkab Badung sangat berharap memperoleh tambahan DAU untuk menggaji ribuan pegawai. Untuk diketahui, gaji pegawai memerlukan dana setidaknya sekitar Rp 717 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa, mengaku mendapat informasi awal kalau DAU Badung masih jauh dari harapan. Bahkan dikhawatirkan turun dari penerimaan DAU tahun ini. “Saya baru dapat informasi kemarin (Minggu). Tapi saya memang belum dapat suratnya. Belum tahu, apakah karena kondisi keuangan nasional yang cukup berat atau bagaimana, tapi informasi awal sepertinya DAU yang akan kita terima tidak seperti harapan. Nanti saya cek lagi, biar tidak salah,” kata Adi Arnawa usai menghadiri rapat bersama Banggar di DPRD Badung, Senin (4/10).
Adi Arnawa mengatakan, sesungguhnya Badung pada tahun 2022 mengalami celah fiskal positif. Jika dipakai formula sesuai aturan yang ada, semestinya Badung mendapatkan tambahan DAU. Dia berharap setidaknya estismasi tambahan DAU bisa sebesar Rp 600-700 miliar. “Kalau ini benar (tambahan DAU tak sesuai harapan, Red), berarti perlu kita evaluasi untuk dana belanja,” kata birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini.
Selama ini, Adi Arnawa mengungkapkan kondisi di Badung sangat berbeda dengan delapan kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali. Menurutnya, delapan kabupaten/kota ini murni membayar gaji pegawai mereka menggunakan DAU. Bahkan, karena kelebihan ada daerah yang sampai memberikan TPP menggunakan DAU. Sementara di Badung DAU justru sangat kecil, sehingga lebih banyak ditalangi dengan menggunakan PAD.
“Kami di Badung untuk belanja pegawai saja masih kurang, apalagi tambahan TPP. Jadi semua ditutupi dengan PAD. Dalam kondisi sekarang ini sangat berbanding terbalik, di satu sisi PAD dari sektor pariwisata sangat turun, kemudian diminta menyuport kekurangan ini, kan tidak mungkin,” kata Adi Arnawa.
Adi Arnawa menambahkan, jika tambahan DAU tak sesuai estimasi, maka akan menjadi tantangan berat bagi Badung di tahun 2022. “Ini tantangan terberat pada tahun 2022 ini, kalau benar formula yang saya dapatkan itu hanya Rp 300 miliar,” tandasnya. *ind
Padahal Pemkab Badung sangat berharap memperoleh tambahan DAU untuk menggaji ribuan pegawai. Untuk diketahui, gaji pegawai memerlukan dana setidaknya sekitar Rp 717 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa, mengaku mendapat informasi awal kalau DAU Badung masih jauh dari harapan. Bahkan dikhawatirkan turun dari penerimaan DAU tahun ini. “Saya baru dapat informasi kemarin (Minggu). Tapi saya memang belum dapat suratnya. Belum tahu, apakah karena kondisi keuangan nasional yang cukup berat atau bagaimana, tapi informasi awal sepertinya DAU yang akan kita terima tidak seperti harapan. Nanti saya cek lagi, biar tidak salah,” kata Adi Arnawa usai menghadiri rapat bersama Banggar di DPRD Badung, Senin (4/10).
Adi Arnawa mengatakan, sesungguhnya Badung pada tahun 2022 mengalami celah fiskal positif. Jika dipakai formula sesuai aturan yang ada, semestinya Badung mendapatkan tambahan DAU. Dia berharap setidaknya estismasi tambahan DAU bisa sebesar Rp 600-700 miliar. “Kalau ini benar (tambahan DAU tak sesuai harapan, Red), berarti perlu kita evaluasi untuk dana belanja,” kata birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini.
Selama ini, Adi Arnawa mengungkapkan kondisi di Badung sangat berbeda dengan delapan kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali. Menurutnya, delapan kabupaten/kota ini murni membayar gaji pegawai mereka menggunakan DAU. Bahkan, karena kelebihan ada daerah yang sampai memberikan TPP menggunakan DAU. Sementara di Badung DAU justru sangat kecil, sehingga lebih banyak ditalangi dengan menggunakan PAD.
“Kami di Badung untuk belanja pegawai saja masih kurang, apalagi tambahan TPP. Jadi semua ditutupi dengan PAD. Dalam kondisi sekarang ini sangat berbanding terbalik, di satu sisi PAD dari sektor pariwisata sangat turun, kemudian diminta menyuport kekurangan ini, kan tidak mungkin,” kata Adi Arnawa.
Adi Arnawa menambahkan, jika tambahan DAU tak sesuai estimasi, maka akan menjadi tantangan berat bagi Badung di tahun 2022. “Ini tantangan terberat pada tahun 2022 ini, kalau benar formula yang saya dapatkan itu hanya Rp 300 miliar,” tandasnya. *ind
Komentar