Telkom Denpasar Mengaku Sudah Ajukan Keringanan

Dalam hal ini, Telkom Wilayah Denpasar secara khusus mengajukan usulan ke pusat agar ada keringanan tarif pemasangan intalasi internet (WiFi) di Bali. Upaya ini disampaikan General Manager (GM) PT Telkom Wilayah Denpasar, Bayun Royong Rohadi, saat ditemui NusaBali di kantornya kawasan Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar, Selasa (24/8) pagi. Menurut Rohandi, usulan keringanan tarif pemasangan instalasi internet di Bali tersebut sudah diajukan ke pusat, sepekan lalu.

Rohandi menyebutkan, kebijakan kenaikan tarif pemasangan instalasi internet dari semula Rp 150.000 menjadi Rp 550.000 (naik hampir 4 kali lipat) sudah diberlakukan 6 Agustus 2021. Kebijakan ini berlaku secara nasional, di seluruh Indonesia, termasuk Bali. “Kami Kantor Wilayah Denpasar sebagai eksekutor,” terang Rohandi.

Atas kebjiakan kenaikan tarif pemasangan internet yang demikian besar, kata Rohandi, pihaknya tidak tinggal diam. Telkom Wilayah Denpasar bersama Telkom Wilayah Singaraja sudah mengajukan keringanan biaya pemasangan tarif baru, sepekan lalu. “Usulan keringanan ini didasarkan atas kondisi perekonomian Bali yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Hanya saja, sejauh ini belum ada keputusan dari pusat terkait usulan keringanan tarif yang diajukan Telkom Wilayah Denpasar dan Wilayah Singaraja. Menurut Rohandi, usulan tersebut saat ini sedang proses. “Mudah-mudahan prosesnya tidak terlalu lama dan usulan kami disetujui,” harap Rohandi.

Pada bagian lain, Rohandi menyatakan bahwa saat diberlakukan tarif pemasangan internet, juga ada semacam balancing. Pasalnya, ketika masih berlaku tarif lama Rp 150.000, ada biaya yang harus dibayar di muka oleh pelanggan, yakni uang jaminan sebesar 1 kali tagihan. Misalnya, pelanggan untuk paket Rp 300.000 harus bayar uang jaminan sebesar Rp 300.000 plus Rp 150.000.

Sedangkan dalam kebijakan pemasangan baru yang berlaku per 6 Agustus 2021 dengan tarif sudah dinaikkan, tidak ada lagi pembayaran biaya di muka 1 kali tagihan. Uang yang dibayar dijadikan satu meniadi biaya pemasangan baru sebesar Rp 500.000. “Tetapi, kami tetap sonding ke kantor pusat, biar ada diskon atau keringanan-lah,” papar Rohandi.

Rohandi mengaku sudah mengusulkan keringanan beberapa paket layanan, mengingat kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Di antaranya, paket Rp 315.000 per bulan diusulkan turun menjadi Rp 245.000 per bulan.

Menurut Rohandi, pandemi Covid-19 yang berakibat terpuruknya perekonomian Bali, juga berpengaruh terhadap market Indihome. Banyak pelanggan yang cabut  (berhenti). Ada pula yang pilih menurunkan kecepatan atau paketnya, agar bayar bulanan lebih murah. “Sedangkan penambahan pelanggan baru di masa pandemi Covid-19 relatif slow atau lambat. Terasa sekali penurunannya,” jelas Rohandi.

Kenaiukan tarif pemasangan baru internet yang mencekin leher dari semula Rp 150.000 menjadi Rp 550.000, sebagaimana diberitakan, dikeluarkan sejumlah krama Bali. Padahal, pemerintah sejak awal menyampaikan tidak boleh ada kebijakan yang memberatkan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Ada yang mengadukan keberatannya atas kenaikan tarif pemasangan internet ini melalui anggota Komisi VI DPR RI (yang membidangi BUMN), I Nyoman Parta. Atas pengaduan itu, Nyoman Parta mengaku prihatin dengan kebijakan BUMN urusan telekomunikasi, yang menaikkan sedemikian besar pemasangan instalasi internet tersebut.

"Akses internet mestinya bisa dijangkau semua kalangan masyarakat, bukan hanya yang berkantong tebal saja. Ini saya kira menyalahi cita-cita kita soal kemerdekaan akses digital yang digaungkan pemerintah," ungkap Nyoman Parta kepada NusaBali, Minggu (22/8) lalu.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini sangat menyesalkan naiknya harga pemasangan instalasi internet yang dilakukan Telkom di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, naiknya nyaris 4 kali lipat.

"Rakyat lagi susah. Bagaimana dengan orangtua yang anaknya perlu akses internet untuk belajar (karena tak ada lagi sistem pembelajaran tatap muka, Red), tapi kemampuan ekonominya terbatas? Mestinya PT Telkom selaku BUMN yang dibiayai uang rakyat, turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan meringankan biaya internet," kritik politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.

Parta pun berjanji akan mempertanyakan persoalan melambungnya tarif pemasangan internet tersebut kepada pihak terkait, khususnya PT Telkom. Masalahnya, rakyat kini dalam keadaan susah, kok masih dibebani naiknya biaya pemasangan internet. Parta juga mengingatkan PT Telkom agar dalam menjalankan bisnisnya, harus tetap memperhatikan asas keadilan bagi semua.

"Harusnya PT Telkom memberikan discount agar proses belajar menjadi lancar. Jangan sebaliknya, semena-mena menaikkan harga sambungan dari semula hanya Rp 150.000 menjadi Rp 550.000. Lebih-lebih, Bali sekarang sedang sangat terpuruk. Saya meminta agar Telkom meninjau lagi kebijakan ini," pinta mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2014-2019 ini. *k17