Sekda Bali: Perilaku Korup Jauh Berkurang
DENPASAR, NusaBali - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyebut temuan penyelewengan keuangan di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Dia berharap perilaku antikorupsi semakin membudaya di lingkungan Pemprov Bali.
Hal itu disampaikan Sekda Dewa Indra saat membuka webinar dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bertajuk ‘Membangun Sinergi dan Kesadaran dalam Budaya Antikorupsi’, dari Ruang Vidcom 1, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Senin (4/12).
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Bali tersebut, Sekda Dewa Indra menekankan pentingnya perilaku antikorupsi menjadi budaya di lingkungan Pemprov Bali. Menurutnya, untuk menuju ke tujuan tersebut diperlukan proses yang panjang.
“Tahap awal kita perlu edukasi, literasi, dan perlu komitmen untuk membangun kesadaran bersama bahwa tindakan korupsi itu tidak bagus,” jelasnya pada webinar diikuti oleh kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, Eselon III dan IV, Pejabat Pengelola Keuangan dan Program di Lingkungan Pemprov Bali, hingga Kepala Sekolah SMA/SMK serta perwakilan siswa di seluruh Bali.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan apresiasi bahwa temuan penyelewengan keuangan di Pemprov Bali sudah semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Pun dengan laporan dari penegak hukum yang semakin menurun. Menurutnya hal ini merupakan indikasi yang baik.
“Itu menunjukkan jika budaya antikorupsi sudah semakin mengakar di diri kita semua. Jika banyak dipanggil oleh penegak hukum tentu pertanda yang tidak baik,” imbuhnya.
Birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Seririt, Buleleng itu juga mengatakan Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi, sehingga para pejabat pengelola keuangan dan program bisa menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
“Terutama kesalahan administrasi karena faktor tidak sengaja, hal itu harus benar-benar kita hindari,” imbuhnya.
Dia juga mengatakan bahwa Pemprov Bali memiliki tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih, sehingga bisa membangun kepercayaan publik. “Jika pemerintah tidak bersih, maka rakyat tidak percaya kita dan tidak mau mengikuti aturan dan imbauan pemerintah,” tegasnya.
Dia juga berharap penegak hukum bisa memilah kasus-kasus karena ketidaksengajaan atau memang sudah ada niat korupsi. Menurutnya hal itu sangat mudah dikenali dalam ilmu hukum. Namun, dia juga mengingatkan bawahannya untuk tidak mengatakan sebaliknya karena hal tersebut juga mudah ditemukan oleh aparat.
“Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi untuk membangun budaya antikorupsi. Kita sudah di tengah jalan, perilaku korup sudah jauh berkurang dan sedikit lagi niscaya akan hilang. Diibaratkan naik motor, jangan sampai menunggu tabrakan dulu baru taat peraturan lalu lintas, jangan sampai terkena kasus dulu baru kita menjadi insaf,” tandasnya. 7 cr78
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Bali tersebut, Sekda Dewa Indra menekankan pentingnya perilaku antikorupsi menjadi budaya di lingkungan Pemprov Bali. Menurutnya, untuk menuju ke tujuan tersebut diperlukan proses yang panjang.
“Tahap awal kita perlu edukasi, literasi, dan perlu komitmen untuk membangun kesadaran bersama bahwa tindakan korupsi itu tidak bagus,” jelasnya pada webinar diikuti oleh kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, Eselon III dan IV, Pejabat Pengelola Keuangan dan Program di Lingkungan Pemprov Bali, hingga Kepala Sekolah SMA/SMK serta perwakilan siswa di seluruh Bali.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan apresiasi bahwa temuan penyelewengan keuangan di Pemprov Bali sudah semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Pun dengan laporan dari penegak hukum yang semakin menurun. Menurutnya hal ini merupakan indikasi yang baik.
“Itu menunjukkan jika budaya antikorupsi sudah semakin mengakar di diri kita semua. Jika banyak dipanggil oleh penegak hukum tentu pertanda yang tidak baik,” imbuhnya.
Birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Seririt, Buleleng itu juga mengatakan Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi, sehingga para pejabat pengelola keuangan dan program bisa menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
“Terutama kesalahan administrasi karena faktor tidak sengaja, hal itu harus benar-benar kita hindari,” imbuhnya.
Dia juga mengatakan bahwa Pemprov Bali memiliki tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih, sehingga bisa membangun kepercayaan publik. “Jika pemerintah tidak bersih, maka rakyat tidak percaya kita dan tidak mau mengikuti aturan dan imbauan pemerintah,” tegasnya.
Dia juga berharap penegak hukum bisa memilah kasus-kasus karena ketidaksengajaan atau memang sudah ada niat korupsi. Menurutnya hal itu sangat mudah dikenali dalam ilmu hukum. Namun, dia juga mengingatkan bawahannya untuk tidak mengatakan sebaliknya karena hal tersebut juga mudah ditemukan oleh aparat.
“Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi untuk membangun budaya antikorupsi. Kita sudah di tengah jalan, perilaku korup sudah jauh berkurang dan sedikit lagi niscaya akan hilang. Diibaratkan naik motor, jangan sampai menunggu tabrakan dulu baru taat peraturan lalu lintas, jangan sampai terkena kasus dulu baru kita menjadi insaf,” tandasnya. 7 cr78
Komentar