Kritik dari elemen masyarakat, termasuk dari Bali Corruption Watch (BCW), terhadap terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tidak melarang mantan koruptor maju tarung ke Pilkada 2020, membuat awak KPU RI dan jajarannya mikir.

Terkait program penghapusan kotak suara dan bilik suara yang sudah tidak layak, KPU Bali menyarankan KPU kabupaten/kota supaya hibahkan kepada desa yang akan melaksanakan pemilihan perbekel (Pilkel).

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, menceritakan kisah hidup sang penggali Pancasila yang tak lain adalah ayahnya sendiri, yakni Sukarno.

KPU RI sempat me-warning caleg terpilih hasil Pileg 2019 yang tidak menyerahkan LHKPN bisa tidak dilantik sebagai anggota legislatif.

DPD II Golkar Bangli membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati (Cabup-Cawabup) Bangli untuk Pilkada 2020 nanti.

Presiden Ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan memberikan pidato refleksi akhir tahun yang mengungkapkan 10 isu nasional pada, Rabu (11/12) nanti.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sudah menjalin komunikasi dengan DPD PDIP Jawa Tengah terkait pendaftaran penjaringan Pilkada 2020.

Sikap Presiden Jokowi sejalan dengan Golkar yang menilai tak perlu amendemen UUD 1945 untuk hadirkan haluan negara dan penambahan masa jabatan presiden.

Bali Corruption Watch (BCW) mendesak partai politik supaya tidak memasang kader yang mantan koruptor sebagai calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dalam Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali.

Pemunculan larangan eks koruptor untuk maju di pilkada dan pileg akan memakan energi karena tak ada respons dari DPR dan pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres II relawan Projo. Jokowi mengaku senang melihat semangat para relawannya belum menurun.

Sebanyak 313 orang akan memperebutkan 111 kursi Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di 6 kabupaten dan kota di Bali yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020 mendatang.

Dukungan penuh Golkar Bali mulai DPD I dan DPD II terhadap Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto di Munas X Golkar, tidak menutup kemungkinan Bali bakal dapat jatah lebih dari 1 kursi pengurus DPP. Saat ini Golkar Bali masih menunggu keputusan ketua umum terpilih hasil Munas, Airlangga Hartarto.

Kendati masih mengakomodasi eks koruptor, KPU menambahkan satu pasal dalam PKPU yang mengimbau parpol mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Verifikasi dan pengesahan Ranperda di pusat yang memakan waktu lama menjadi persoalan dan dikeluhkan daerah.

Setelah calon incumbent Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar 2019-2024 hasil Munas X di Jakarta, 3-5 Desember 2019, Bali dipastikan dapat jatah kursi kepengurusan pusat.

Sempat terjadi masa-masa genting dan ketegangan karena dukung mendukung kandidat calon ketua umum, suasana berubah jadi adem hingga Munas X Partai Golkar di Jakarta, 3-5 Desember 2019, berjalan lancar.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi mengatakan pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu serentak nasional dengan daerah merupakan pilihan yang lebih manusiawi bagi pemilih.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didorong oleh para kadernya maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

“Munas kali ini benar-benar transformatif. Perubahannya mengarah Golkar sebagai partai modern. Jadi perubahan di AD/ART banyak, termasuk soal struktur”