Disdikpora Evaluasi SD Minim Siswa
SINGARAJA, NusaBali - Puluhan SD di Buleleng sedang dievaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng. Karena SD dimaksud minim peserta didik. Sekolah di perkotaan dengan peserta didik baru minim, dalam kurun waktu 3 tahun, akan dipertimbangkan untuk ditutup.
Data Disdikpora Buleleng per 24 Agustus, jumlah siswa usia sekolah yang terdaftar di SD 10.739 orang. Jumlah tersebut masih jauh dari daya tampung SD negeri dan swasta di Buleleng 13.770 orang siswa. Setelah proses pembelajaran sudah berjalan efektif, Disdikpora telah melakukan rekap data sementara.
20 SD di Buleleng ditemukan memiliki jumlah total siswa di bawah 60 orang. Beberapa diantaranya juga hanya menerima peserta didik baru kurang dari 10 orang siswa. Sekretaris Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/9) kemarin, mengungkapkan data ini sedang dievaluasi kembali.
Kata dia, Tim Disdikpora Buleleng pun akan terjun langsung ke bawah untuk mencari tahu penyebab minimnya jumlah peserta didik baru yang diterima. “Sedang kami jajaki juga koordinasi dengan Perbekel dan Lurah berapa jumlah anak usia sekolah dan jumlah tamatan TK di daerah itu. Hasil penjajakan akan kami evaluasi kembali,” terang Surya Bharata.
Khusus untuk di kawasan kota, misalnya ada beberapa sekolah minim siswa. Antara lain, SDN 1 Kendran hanya menerima siswa baru 7 orang. Padahal zonasi sekolahnya ada di kawasan padat penduduk yakni di Kelurahan Kampung Singaraja. Namun masyarakat setempat lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke SD lain. Hal itu juga terjadi di SDN 3 Banjar Tegal yang berlokasi tepat di belakang Kantor Bupati Buleleng. Pada tahun ajaran baru kemarin hanya mendapatkan 9 orang siswa.
20 SD di Buleleng ditemukan memiliki jumlah total siswa di bawah 60 orang. Beberapa diantaranya juga hanya menerima peserta didik baru kurang dari 10 orang siswa. Sekretaris Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/9) kemarin, mengungkapkan data ini sedang dievaluasi kembali.
Kata dia, Tim Disdikpora Buleleng pun akan terjun langsung ke bawah untuk mencari tahu penyebab minimnya jumlah peserta didik baru yang diterima. “Sedang kami jajaki juga koordinasi dengan Perbekel dan Lurah berapa jumlah anak usia sekolah dan jumlah tamatan TK di daerah itu. Hasil penjajakan akan kami evaluasi kembali,” terang Surya Bharata.
Khusus untuk di kawasan kota, misalnya ada beberapa sekolah minim siswa. Antara lain, SDN 1 Kendran hanya menerima siswa baru 7 orang. Padahal zonasi sekolahnya ada di kawasan padat penduduk yakni di Kelurahan Kampung Singaraja. Namun masyarakat setempat lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke SD lain. Hal itu juga terjadi di SDN 3 Banjar Tegal yang berlokasi tepat di belakang Kantor Bupati Buleleng. Pada tahun ajaran baru kemarin hanya mendapatkan 9 orang siswa.
“Kalau memang trendnya tiga tahun berturut-turut turun terus di bawah 10, akan dipertimbangkan untuk ditutup. Nanti, akan dikoordinasikan dulu dengan Lurah atau perbekel setempat. SDM dan sarprasnya kaan dialihkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Ini untuk optimalisasi guru dan sarana,” imbuh dia.
Namun, kata Surya Bharata, pertimbangan penutupan sekolah minim siswa tidak bisa diterapkan di kawasan pedesaan. Seperti terjadi di SDN 1 Gesing, SDN 5 Gesing, SDN 4 Kayuputih yang juga mendapatkan siswa di bawah 10 orang. Hal ini karena berbeda kasusnya. Kondisi siswa minim di SD kawasan pedesaan karena dinamika demografi yang tidak stabil. Selain itu, jarak antara sekolah satu dengan yang lain, berjauhan. Oleh karena itu, meskipun minim siswa, sekolah tersebut tetap dipertahankan.
“SD di desa tetap dipertahankan. Seberapa ada tetap jalan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan,” tegas Surya Bharata.
Sementara itu, sekolah dengan siswa jumlah minimal 60 orang tidak akan memengaruhi operasional sekolah. Meskipun jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sedikit. Surya Bharata menyebut jumlah BOS minimal masih mengcover biaya operasional seperti tagihan listrik dan air. Terkecuali jika ada kerusakan akan diarahkan untuk melapor ke Disdikpora Buleleng.7k23
“SD di desa tetap dipertahankan. Seberapa ada tetap jalan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan,” tegas Surya Bharata.
Sementara itu, sekolah dengan siswa jumlah minimal 60 orang tidak akan memengaruhi operasional sekolah. Meskipun jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sedikit. Surya Bharata menyebut jumlah BOS minimal masih mengcover biaya operasional seperti tagihan listrik dan air. Terkecuali jika ada kerusakan akan diarahkan untuk melapor ke Disdikpora Buleleng.7k23
Komentar