Pandemi, Pemprov Rekrut CPNS dan PPPK
Ada 120 CPNS dan 1.109 Kursi PPPK Akan Diperebutkan
Proses pendaftaran akan dilaksanakan secara online, sementara seleksi SKD dan SKB digelar secara langsung dengan penerapan prokes ketat.
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali kembali merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 ini. Sebanyak 120 kursi CPNS dan 1.109 kursi PPPK akan diperebutkan dengan proses pendaftaran yang akan dimulai pada, Rabu (30/6) hari ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Selasa (29/6) mengatakan pengumuman seleksi ASN dan PPPK pada 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Lanjut Pendaftaran Seleksi ASN 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Kemudian hasil pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Juli sampai dengan 29 Juli 2021.
Para peserta diberikan kesempatan masa sanggah 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Sementara jawab sanggah dilaksanakan pada 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. "Prosesnya cukup panjang, dimulai dengan pendaftaran dimulai pada 30 Juni 2021, dan hasilnya terakhir atau kelulusan akan diumumkan pada 18-19 Desember 2021 mendatang," ujar Lihadnyana.
Lihadnyana menegaskan dalam proses seleksi nanti akan digelar dengan SKD (seleksi kompetensi dasar) dan seleksi kompetensi bidang. Proses pendaftaran dilaksanakan dengan online. Sementara seleksi SKD dan SKB digelar secara langsung. "Proses seleksi SKD dan SKB nanti digelar secara langsung, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19, dengan ketat. Seperti tahun sebelumnya ada tes antigen berbasis PCR, bagi peserta seleksi," ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.
Lihadnyana menyebutkan dalam seleksi administrasi sampai tahapan seleksi inti, semuanya dilakukan dengan transparan. Peserta seleksi diminta tetap mengikuti proses sesuai mekanisme. Tidak tergiur dengan berbagai informasi yang beredar di luar. "Seleksi berjalan dengan transparan. Dan tidak ada katrol mengkatrol. Jangan percaya dengan calo, yang mengaku-ngaku dapat meluluskan," ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali ini.
Lihadnyana menyebutkan dalam proses seleksi nantinya juga akan melibatkan lembaga publik untuk memantau, agar berjalan dengan fair dan transparan. "Supaya proses seleksi berjalan dengan transparan. Sejumlah lembaga publik akan memantau juga. Ada dari komponen ombudsman sampai awak media massa silahkan memantau," pungkas Lihadnyana. *nat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Selasa (29/6) mengatakan pengumuman seleksi ASN dan PPPK pada 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Lanjut Pendaftaran Seleksi ASN 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Kemudian hasil pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Juli sampai dengan 29 Juli 2021.
Para peserta diberikan kesempatan masa sanggah 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Sementara jawab sanggah dilaksanakan pada 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. "Prosesnya cukup panjang, dimulai dengan pendaftaran dimulai pada 30 Juni 2021, dan hasilnya terakhir atau kelulusan akan diumumkan pada 18-19 Desember 2021 mendatang," ujar Lihadnyana.
Lihadnyana menegaskan dalam proses seleksi nanti akan digelar dengan SKD (seleksi kompetensi dasar) dan seleksi kompetensi bidang. Proses pendaftaran dilaksanakan dengan online. Sementara seleksi SKD dan SKB digelar secara langsung. "Proses seleksi SKD dan SKB nanti digelar secara langsung, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19, dengan ketat. Seperti tahun sebelumnya ada tes antigen berbasis PCR, bagi peserta seleksi," ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.
Lihadnyana menyebutkan dalam seleksi administrasi sampai tahapan seleksi inti, semuanya dilakukan dengan transparan. Peserta seleksi diminta tetap mengikuti proses sesuai mekanisme. Tidak tergiur dengan berbagai informasi yang beredar di luar. "Seleksi berjalan dengan transparan. Dan tidak ada katrol mengkatrol. Jangan percaya dengan calo, yang mengaku-ngaku dapat meluluskan," ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali ini.
Lihadnyana menyebutkan dalam proses seleksi nantinya juga akan melibatkan lembaga publik untuk memantau, agar berjalan dengan fair dan transparan. "Supaya proses seleksi berjalan dengan transparan. Sejumlah lembaga publik akan memantau juga. Ada dari komponen ombudsman sampai awak media massa silahkan memantau," pungkas Lihadnyana. *nat
Komentar