Disdikpora Diminta Fokus Siapkan PPDB
Agar Tak Menjadi Persoalan Klasik Tiap Tahun Ajaran Baru
Pola penilaian kelulusan siswa tak lagi dengan ujian akhir, namun dengan pola portofolio alias proses belajar siswa secara keseluruhan.
DENPASAR, NusaBali
Ujian Nasional Berbasis Komputer yang dipastikan ditiadakan tahun ini meringankan beban kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali. Namun demikian Disdikpora fokus untuk menyiapkan PPDB (penerimaan peserta didik baru) yang biasanya menjadi persoalan klasik tiap tahun ajaran baru.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan dan kesra dengan Disdikpora Provinsi Bali di Kantor DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (6/4) siang. Rapat dipimpin Ketua Komis IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP I Gusti Putu Budiarta alias Gung De, didampingi anggota Komisi IV Komang Wirawan dari Fraksi Demokrat, I Gusti Ayu Aries Sujati dari Fraksi PDIP, Putu Mangku Mertayasa dari Fraksi PDIP.
Sementara dari Disdikpora hadir langsung Kadisdikpora Provinsi Bali, I Ketut Boy Jaya Wibawa. Dalam rapat kemarin Disdikpora memastikan ujian nasional tidak dilaksanakan. Namun diganti dengan ujian sekolah. Sementara untuk pemetaan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah nantinya akan dilaksanakan assessment nasional oleh pihak Kementerian Pendidikan.
Assessment ini polanya setiap sekolah di masing-masing jenjang menyertakan 45 siswa mengikuti assessment. Sehingga kualitas pendidikan di sekolah tersebut terpetakan. Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta usai pertemuan mengatakan UNBK yang dipastikan tidak ada pada tahun ini diganti dengan ujian sekolah. Sehingga beban dinas pendidikan lebih ringan.
"Tetapi Disdikpora Provinsi Bali kita harapkan fokus sekarang menghadapi PPDB. Kesiapan PPDB sekarang sudah terpetakan. Supaya tidak terus menjadi persoalan tiap tahun ajaran baru," ujar politisi senior PDIP asal Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini. Gung De juga mengingatkan Disdikpora Provinsi Bali dalam proses assessment sekolah nanti benar-benar berproses dengan maksimal. Karena proses assessment ini penting supaya kualitas pendidikan terpetakan dengan proporsional. "Sebab masa Pandemi Covid-19 para siswa dihadapkan dengan sistem belajar yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya," ujar Ketua Depercab DPC PDIP Kota Denpasar ini.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Boy Jaya Wibawa secara terpisah mengatakan ujian nasional memang ditiadakan dan diganti dengan ujian sekolah alias US. "Seperti tahun sebelumnya UNBK tidak ada, dan diganti dengan ujian sekolah. Untuk US saat ini sudah selesai," ujar mantan Sekretaris Inspektorat Pemprov Bali ini.
Boy Jaya Wibawa mengaku kegiatan assessment yang akan dilakukan pihak pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah adalah semacam survei. Bukan ujian penentuan pelulusan. "Assessment ini semacam survei oleh pihak kementerian untuk memetakan kualitas pengajaran di sekolah. Misal di sekolah A diambil 45 siswa untuk ikuti assessment. Mereka yang 45 ini mengikuti proses assessment ini mewakili sekian kelas. Assessment ini dilaksanakan untuk kelas II untuk SMP dan SMA. Kalau di tingkat sekolah dasar untuk kelas 5. Ini prosesnya secara nasional pada September dan Oktober 2021 mendatang," ujar Boy Jaya Wibawa.
Boy Jaya Wibawa mengatakan saat ini sesuai dengan arahan pihak kementerian pendidikan, pola penilaian kelulusan siswa tidak lagi dengan ujian akhir. Namun kelulusan dengan pola fortopolio alias proses belajar siswa secara keseluruhan. "Ini namanya merdeka belajar. Jadi kelulusan itu dinilai dari proses penilaian dari kelas I, II sampai kelas III. Tidak ujian akhir. Guru diberikan kebebasan dengan pola fortopolio ini. Termasuk penugasan juga begitu. Tidak lagi terpaku dengan soal pusat lagi," tegas birokrat asal Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ini.
Terkait dengan kesiapan PPDB yang dianjurkan Komisi IV DPRD Bali lebih diantisipasi sejak awal, Boy Jaya Wibawa menegaskan saat ini PPDB hanya terkait dengan masalah daya tampung saja.
"Artinya kalau masih andalkan daya tampung sekolah negeri, ya memang belum bisa mengakomodir. Namun proses penyiapan ruang belajar dengan membangun gedung sekolah yang baru oleh Pemprov Bali sedang berjalan," ujar Boy Jaya Wibawa. *nat
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan dan kesra dengan Disdikpora Provinsi Bali di Kantor DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (6/4) siang. Rapat dipimpin Ketua Komis IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP I Gusti Putu Budiarta alias Gung De, didampingi anggota Komisi IV Komang Wirawan dari Fraksi Demokrat, I Gusti Ayu Aries Sujati dari Fraksi PDIP, Putu Mangku Mertayasa dari Fraksi PDIP.
Sementara dari Disdikpora hadir langsung Kadisdikpora Provinsi Bali, I Ketut Boy Jaya Wibawa. Dalam rapat kemarin Disdikpora memastikan ujian nasional tidak dilaksanakan. Namun diganti dengan ujian sekolah. Sementara untuk pemetaan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah nantinya akan dilaksanakan assessment nasional oleh pihak Kementerian Pendidikan.
Assessment ini polanya setiap sekolah di masing-masing jenjang menyertakan 45 siswa mengikuti assessment. Sehingga kualitas pendidikan di sekolah tersebut terpetakan. Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta usai pertemuan mengatakan UNBK yang dipastikan tidak ada pada tahun ini diganti dengan ujian sekolah. Sehingga beban dinas pendidikan lebih ringan.
"Tetapi Disdikpora Provinsi Bali kita harapkan fokus sekarang menghadapi PPDB. Kesiapan PPDB sekarang sudah terpetakan. Supaya tidak terus menjadi persoalan tiap tahun ajaran baru," ujar politisi senior PDIP asal Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini. Gung De juga mengingatkan Disdikpora Provinsi Bali dalam proses assessment sekolah nanti benar-benar berproses dengan maksimal. Karena proses assessment ini penting supaya kualitas pendidikan terpetakan dengan proporsional. "Sebab masa Pandemi Covid-19 para siswa dihadapkan dengan sistem belajar yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya," ujar Ketua Depercab DPC PDIP Kota Denpasar ini.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Boy Jaya Wibawa secara terpisah mengatakan ujian nasional memang ditiadakan dan diganti dengan ujian sekolah alias US. "Seperti tahun sebelumnya UNBK tidak ada, dan diganti dengan ujian sekolah. Untuk US saat ini sudah selesai," ujar mantan Sekretaris Inspektorat Pemprov Bali ini.
Boy Jaya Wibawa mengaku kegiatan assessment yang akan dilakukan pihak pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah adalah semacam survei. Bukan ujian penentuan pelulusan. "Assessment ini semacam survei oleh pihak kementerian untuk memetakan kualitas pengajaran di sekolah. Misal di sekolah A diambil 45 siswa untuk ikuti assessment. Mereka yang 45 ini mengikuti proses assessment ini mewakili sekian kelas. Assessment ini dilaksanakan untuk kelas II untuk SMP dan SMA. Kalau di tingkat sekolah dasar untuk kelas 5. Ini prosesnya secara nasional pada September dan Oktober 2021 mendatang," ujar Boy Jaya Wibawa.
Boy Jaya Wibawa mengatakan saat ini sesuai dengan arahan pihak kementerian pendidikan, pola penilaian kelulusan siswa tidak lagi dengan ujian akhir. Namun kelulusan dengan pola fortopolio alias proses belajar siswa secara keseluruhan. "Ini namanya merdeka belajar. Jadi kelulusan itu dinilai dari proses penilaian dari kelas I, II sampai kelas III. Tidak ujian akhir. Guru diberikan kebebasan dengan pola fortopolio ini. Termasuk penugasan juga begitu. Tidak lagi terpaku dengan soal pusat lagi," tegas birokrat asal Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ini.
Terkait dengan kesiapan PPDB yang dianjurkan Komisi IV DPRD Bali lebih diantisipasi sejak awal, Boy Jaya Wibawa menegaskan saat ini PPDB hanya terkait dengan masalah daya tampung saja.
"Artinya kalau masih andalkan daya tampung sekolah negeri, ya memang belum bisa mengakomodir. Namun proses penyiapan ruang belajar dengan membangun gedung sekolah yang baru oleh Pemprov Bali sedang berjalan," ujar Boy Jaya Wibawa. *nat
Komentar