Dispar Bali Buka Pendaftaran Vaksinasi untuk Naker Pariwisata

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali sudah menyiapkan aplikasi untuk pendaftaran tersebut. Formatnya by name by address. Ditargetkan pendaftaran tersebut sudah rampung pada 28 Februari 2021 nanti.

Pendaftaran naker pariwisata untuk mendapatkan vaksin tersebut disepakati dalam rapat yang dilakukan secara virtual antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Bali, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali dan stakelholder terkait, Senin (22/2).

Rapat  merupakan tindak lanjut permintaan dari Kemenparekraf terkait prioritas naker pariwisata untuk mendapatkan vaksin. Kemenparekraf meminta, naker pariwisata yang akan menerima vaksin didaftar by name by address.

“Kami sudah buatkan aplikasi form isiannya,” ujar Kadispar Provinsi Bali, I Putu Astawa, usai pertemuan. Formatnya ‘Pariwisata Bali Bangkit’ melalui link www.dispardabali-vaksin.com. Batas waktunya sampai 28 Februari. Format tersebut lanjut Astawa, sudah dikoordinasikan juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Astawa optimis pengisian itu bisa dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Hal itu karena formatnya sangat simple dan tentu mudah diakses. “Pengisiannya tidak rumit,” jelasnya. Berapa jumlah naker yang  terdaftar mendapatkan vaksin, tentu masih menunggu data dari pendaftaran yang masuk setelah penutupan. “Itu baru nanti kita ketahui,” ujar pejabat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Menurut Astawa langkah ini merupakan salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga pariwisata Bali segera bisa bangkit dan pulih kembali. “Tadi semua stakeholder seperti GIPI, Dinas Pariwisata kabupaten/kota sudah sepakat,” ungkapnya.

Sebelumnya kalangan pelaku pariwisata Bali berharap agar Bali (termasuk naker pariwisata di dalamnya) mendapatkan prioritas vaksin setelah tenaga kesehatan. Tujuannya untuk memulihkan kepercayaan pihak luar terhadap langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19, selain penerapan prokes atau cleanliness healthy safety dan environmental sustainability (CHSE).

Prioritas tersebut juga karena perekonomian Bali yang kontraksinya paling dalam -9,31 (2020) dari 34 provinsi di Indonesia.

Hal itu karena pariwisata yang kolaps sejak pandemi setahun lalu. Sementara perekonomian Bali dominan bergantung pada sektor pariwisata. Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Yoga Iswara menyebut tahun 2019 devisa Bali dari sektor pariwisata sebesar Rp 75 triliun  atau sekitar 30 persen dari total devisa nasional dari sektor pariwisata Rp 270 triliun.

“Berdasarkan angka tersebut sudah sepantasnya Bali mendapatkan prioritas program vaksinasi, minimal 70 persen dari penduduk yang ada,” ujarnya. Eksekusinya diharapkan jelas, cepat terarah dan terukur sehingga harapan masyarakat Bali untuk bangkit bisa segera direalisasikan.

Sementara pemberlakuan karantina hotel yang tanggungan biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng dimulai, Senin (22/2). Sebanyak 13 orang pasien terkonfirmasi dengan status Orang Tanpa Gejala dan Gejala Ringan (OTG-GR) diangkut ke hotel di Denpasar untuk mengikuti karantina menggunakan bus Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng.

Data Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, Senin (22/2) jumlah OTG-GR yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 43 orang. Namun menurut Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa, yang baru bisa diantar dan dibawa ke karantina hotel di Denpasar baru 13 orang. Sisanya masih didekati oleh Satgas kabupaten untuk segera dapat dievakuasi dan menjalani karantina di hotel.

“Kita menghindari penumpukan karena kemarin tidak ada hotel di Buleleng yang bersedia menjadi tempat isolasi. Hari ini sudah diberangkatkan 13 orang ke hotel di Denpasar,” ucap Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini. Dia pun menegaskan terkait penganggaran yang ditanggung sepenuhnya dari APBD masih terus berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau sudah klir prosedur pencairan anggarannya maka akan terus berlanjut. Tetapi kalau ada saran dari BPKP soal pencairan dana tentu akan dikembalikan ke skema PPKM sesuai Kemendagri yang terpusat di desa,” imbuh dia. Selain menangani OTG-GR, tim Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng juga disebut Suyasa sudah bergerak untuk pendataan vaksinasi tahap kedua, yang diwacanakan dilakukan bulan Maret mendatang. Pendataan penerima vaksin menurut Suyasa merupakan persiapan awal, meskipun petunjuk teknis dan kuota pelaksanan vaksin belum ada kepastian. Menurutnya dari informasi awal yang diterima, vaksin tahap kedua akan menyasar pelayanan publik yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI, Polri dan lembaga lainnya.

“Kalau juknis dan kuota yang diberikan kepada Buleleng kami masih menunggu dari provinsi berapa yang akan diberikan, karena jumlah vaksin sangat terbatas,” jelas birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini. Sementara itu perkembangan kasus Covid-19 di Buleleng, Senin (22/2) ditemukan 4 kasus konfirmasi baru.

Dua orang diantaranya berasal dari Kecamatan Sawan dan 1 orang masing-masing dari Kecamatan Buleleng dan Busungbiu. Sedangkan jumlah pasien sembuh Senin kemarin sebanyak 16 orang. Sebanyak 6 orang diantaranya berasal dari Buleleng, 3 orang dari Kecamatan Gerokgak, 5 orang dari Kecamatan Banjar dan 1 orang masing-masing dari Kecamatan Sukasada dan Sawan. Perkembangan data itu membuat jumlah kasus konfirmasi kumulatif bertambah menjadi 2.214 orang. Sebanyak 1.938 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh, 94 orang meninggal dunia dan masih menyisakan 183 orang pasien positif. *k17, k23