Pembatasan Jam Operasional Belum Sama Persepsi
MANGUPURA, NusaBali
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin langsung sosialisasi untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Menekan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021, Jumat (8/1).
Hingga saat ini belum ada persamaan persepsi soal pembatasan jam operasional kegiatan masyarakat untuk di Badung.
“Dalam instruksi Mendagri itu ada beberapa hal yang perlu penajaman. Kami ingin ada sinkronisasi terkait dengan penerjemahan pembatasan jam operasional kegiatan masyarakat. Sehingga ada kesamaan pandang mengenai jam buka dan jam tutupnya. Kami masih menunggu,” kata Adi Arnawa usai rapat sosialisasi, Jumat kemarin.
Badung sendiri saat ini sedang menunggu hasil rapat di Kantor Gubernur Bali terkait PPKM, mengingat ada dua wilayah yang harus memberlakukan pembatasan tersebut, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. “Tadi kami sudah sampaikan dengan Pak Wabup, minta agar dipertegas soal itu (pembatasan jam operasional, Red). Sehingga dalam surat penjabaran nanti ada kesamaan antara Kota Denpasar dan Badung,” imbuh Sekda Adi Arnawa.
Menurut birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, itu dalam Instruksi Mendagri ditetapkan untuk mal dan pusat perbelanjaan ditutup sampai pukul 19.00 WIB. Namun, jika dilihat waktu Bali, tutup menjadi pukul 20.00 Wita. “Tapi di luar itu, seperti rumah makan, itu tidak ada pemberlakuan yang pasti, hanya diserahkan ke kita. Ini yang kami samakan persepsi antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung,” kata Adi Arnawa.
“Dari hasil pembahasan, kami sepakat akan menindaklanjuti Instruksi Mendagri termasuk Surat Edaran Gubernur Bali. Intinya, kegiatan masyarakat tidak dilarang, melainkan hanya dibatasi saja jam bukanya. Dalam rangka penanganan Covid-19 kan tidak bisa frontal, tidak ditutup seperti lockdown,” tandasnya.
Sosialisasi kemarin juga dihadiri Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung Bagus Nyoman Wiranata, perwakilan Dandim 1611 Badung, perwakilan Polres Badung beserta OPD terkait. *ind
“Dalam instruksi Mendagri itu ada beberapa hal yang perlu penajaman. Kami ingin ada sinkronisasi terkait dengan penerjemahan pembatasan jam operasional kegiatan masyarakat. Sehingga ada kesamaan pandang mengenai jam buka dan jam tutupnya. Kami masih menunggu,” kata Adi Arnawa usai rapat sosialisasi, Jumat kemarin.
Badung sendiri saat ini sedang menunggu hasil rapat di Kantor Gubernur Bali terkait PPKM, mengingat ada dua wilayah yang harus memberlakukan pembatasan tersebut, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. “Tadi kami sudah sampaikan dengan Pak Wabup, minta agar dipertegas soal itu (pembatasan jam operasional, Red). Sehingga dalam surat penjabaran nanti ada kesamaan antara Kota Denpasar dan Badung,” imbuh Sekda Adi Arnawa.
Menurut birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, itu dalam Instruksi Mendagri ditetapkan untuk mal dan pusat perbelanjaan ditutup sampai pukul 19.00 WIB. Namun, jika dilihat waktu Bali, tutup menjadi pukul 20.00 Wita. “Tapi di luar itu, seperti rumah makan, itu tidak ada pemberlakuan yang pasti, hanya diserahkan ke kita. Ini yang kami samakan persepsi antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung,” kata Adi Arnawa.
“Dari hasil pembahasan, kami sepakat akan menindaklanjuti Instruksi Mendagri termasuk Surat Edaran Gubernur Bali. Intinya, kegiatan masyarakat tidak dilarang, melainkan hanya dibatasi saja jam bukanya. Dalam rangka penanganan Covid-19 kan tidak bisa frontal, tidak ditutup seperti lockdown,” tandasnya.
Sosialisasi kemarin juga dihadiri Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung Bagus Nyoman Wiranata, perwakilan Dandim 1611 Badung, perwakilan Polres Badung beserta OPD terkait. *ind
Komentar