Hasil di TPS Pengaruhi Reward and Punishment
Kader Senior Dukung DPP Golkar Evaluasi Hasil Pilkada
Dewa Made Widiasa Nida menyebut hasil Pilkada Serentak 2020 adalah cerminan untuk Pilkada Buleleng 2022, Pilkada Gianyar 2022, Pilkada Klungkung, dan Pilgub Bali.
DENPASAR, NusaBali
Rencana Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Wilayah Bali-NTB-NTT Gede Sumarjaya Linggih alias Demer untuk mengevaluasi hasil Pilkada 2020 di Bali, didukung kader senior Golkar Bali Dewa Made Widiasa Nida. Wakil Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Bali ini mendesak kader yang menang dan bekerja maksimal di TPS (tempat pemungutan suara) sendiri diberikan reward. Sebaliknya, yang kalah di TPS sendiri diberikan sanksi (punishment).
Dewa Nida membeber hasil Pilkada Serentak 2020, Golkar hanya menang di Kabupaten Badung dengan mengusung pasangan calon (Paslon) Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa bersama PDIP dan Demokrat, serta menang di Pilkada Jembrana dengan mengusung Paslon Nengah Tamba-Gede Patriana Krisna bersama NasDem-Gerindra-Demokrat dan koalisi. Sementara 4 Pilkada lainnya yakni di Pilkada Karangasem 2020, Golkar mengusung I Gusti Ayu Mas Sumatri-Made Sukerana, mengalami kekalahan. Demikian juga di Pilkada Bangli 2020 dengan mengusung Paslon Made Subrata-Ngakan Kutha Parwata, Golkar kalah. Di Pilkada Denpasar 2020, Golkar mengusung Paslon Gede Ngurah Ambara-Made Bagus Kertanegara, juga kalah telak dari Paslon I Gusti Ngurah Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa yang diusung PDIP-Partai Gerindra-Partai Hanura-PSI. Sementara di Tabanan, Golkar yang mengusung Paslon Anak Agung Anom Panji-Dewa Nyoman Budiasa ditumbangkan Paslon Komang Gede Sanjaya-Made Eddy Wirawan yang diusung PDIP.
Mengacu hasil tersebut, wajar DPP Golkar melakukan evaluasi yang rencananya akan dilaksanakan usai libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. “Okelah, menurut DPD I Golkar Bali kita tidak saling menyalahkan. Tetapi kan tidak boleh lembek. Bukan masalah saling memaafkan bagi kami. Reward and punishment itu jelas. Yang menang di TPS sendiri ada penghargaan. Yang kalah di TPS sendiri ada evaluasi dan sanksi,” ujar Dewa Nida, Sabtu (26/12).
Dewa Nida menyebutkan di Pilkada Karangasem, misalnya, seorang pimpinan di DPRD Karangasem bisa kalah di TPS sendiri yang notabene merupakan basis Golkar. “Kalau kalah ya tetap ada evaluasi. Memang tidak harus dipecat jadi anggota DPRD. Tetapi ada sanksi, misalnya kalau dia Ketua Komisi ya diganti jadi anggota biasa. Kalau dia Wakil Ketua diganti dengan kader yang lebih berprestasi,” urai Dewa Nida.
Dewa Nida menyebutkan hasil Pilkada Serentak 2020 adalah cerminan kekuatan dan kerja mesin partai yang akan bertarung untuk Pilkada Buleleng 2022, Pilkada Gianyar 2022, Pilkada Klungkung, dan Pilgub Bali yang akan menyusul berikutnya. “Kalau mesin partai sekarang lemah dan dibiarkan, Golkar sulit untuk bangkit di pemilu berikutnya. Apalagi tidak ada evaluasi, sanksi kepada yang tidak maksimal bekerja,” kata anggota Departemen Pariwisata DPP Golkar ini.
Dewa Nida menyebutkan kalau tidak ada sanksi maka kader yang sudah bekerja maksimal, keluar biaya sendiri di Pilkada akan merasa tidak dihargai. Mereka bisa tidak akan maksimal atau bisa abai dengan tugas memenangkan partai ketika event pemilu berikutnya seperti Pilgub Bali atau Pilkada Buleleng.
“Kenapa? Ya, karena mereka akan berpikir kerja atau tidak untuk partai tidak ada sanksi. Ya enteng, karena tidak adil. Yang nggak kerja dan kalah di TPS tidak ada sanksi,” ucap politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, ini.
Dewa Nida lebih setuju kalau yang kalah di TPS diberikan sanksi ketimbang Golkar Bali memberikan sanksi dan pembinaan kepada kader yang mengkritik. “Kritik itu vitamin, penyemangat, saya lebih setuju yang gagal memenangkan paslon diberikan sanksi,” desak mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini.
Sebelumnya, Demer selaku Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Golkar menegaskan akan melaksanakan evaluasi terkait dengan hasil Pilkada 6 kabupaten dan kota di Bali. Menurut Demer, dalam evaluasi bukan konteks saling menyalahkan namun evaluasi kinerja mesin partai, mengevaluasi kader yang bekerja serius dan yang tidak bekerja.
Sementara atas desakan Dewa Nida agar ada reward and punishment kepada kader di Pilkada, pihak DPD I Golkar Bali menyerahkan kepada mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART Partai.
Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali Komang Suarsana dihubungi NusaBali, Sabtu kemarin, mengatakan untuk hasil Pilkada serentak di Bali sudah selesai evaluasi pada 15 Desember 2020 lalu. “Saat itu saya selaku Ketua Bappilu melaporkan secara virtual kepada DPP Golkar hasil Pilkada di Bali, dimana Golkar menang di 2 daerah yakni Jembrana dan Badung. Artinya DPP Golkar memuji capaian Golkar Bali. Karena dari tidak ada kursi kepala daerah menjadi ada 2 kursi,” kata Suarsana.
Selain itu, kata Suarsana, hasil Pilkada Serentak 2020 sudah diterima dengan legowo mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai level TPS bahwa semua kader menerima hasil Pilkada dan tidak ada saling menyalahkan. “Jadi masalah Pilkada serentak ini sudah selesai di internal,” tegas Suarsana.
Kalau soal reward and punishment, menurut Suarsana, adalah keputusan induk partai dengan mekanisme yang ada. “Tidak ada kekalahan ditimpakan kepada orang per orang. Dan DPP Golkar juga telah memberikan instruksi kepada kader kalau ada kritik dan saran untuk kader dan organisasi, tidak dibenarkan diungkap di ranah media,” ucap Suarsana.
Menurut Suarsana dalam rapat evaluasi DPD I Golkar Bali pada Minggu, 20 Desember 2020, yang dihadiri para pengurus DPD I dan jajaran pengurus DPD II Golkar se-Bali, hasil Pilkada Serentak 2020 dipengaruhi banyak variabel.
“Dari hasil Pilkada yang kita ikuti di 6 kabupaten dan kota, mesin partai bekerja maksimal, saksi juga berjuang habis-habisan, dan seluruh kader bekerja maksimal. Kalaupun terjadi kekalahan di beberapa daerah, hal itu juga disebabkan faktor paslon yang diusung. Jadi banyak faktor sebenarnya. Kalau kader Golkar mau menyampaikan kritikan, masukan, nanti silakan di forum rapat DPD Golkar saja,” tandas Suarsana, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali ini. *nat
Dewa Nida membeber hasil Pilkada Serentak 2020, Golkar hanya menang di Kabupaten Badung dengan mengusung pasangan calon (Paslon) Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa bersama PDIP dan Demokrat, serta menang di Pilkada Jembrana dengan mengusung Paslon Nengah Tamba-Gede Patriana Krisna bersama NasDem-Gerindra-Demokrat dan koalisi. Sementara 4 Pilkada lainnya yakni di Pilkada Karangasem 2020, Golkar mengusung I Gusti Ayu Mas Sumatri-Made Sukerana, mengalami kekalahan. Demikian juga di Pilkada Bangli 2020 dengan mengusung Paslon Made Subrata-Ngakan Kutha Parwata, Golkar kalah. Di Pilkada Denpasar 2020, Golkar mengusung Paslon Gede Ngurah Ambara-Made Bagus Kertanegara, juga kalah telak dari Paslon I Gusti Ngurah Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa yang diusung PDIP-Partai Gerindra-Partai Hanura-PSI. Sementara di Tabanan, Golkar yang mengusung Paslon Anak Agung Anom Panji-Dewa Nyoman Budiasa ditumbangkan Paslon Komang Gede Sanjaya-Made Eddy Wirawan yang diusung PDIP.
Mengacu hasil tersebut, wajar DPP Golkar melakukan evaluasi yang rencananya akan dilaksanakan usai libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. “Okelah, menurut DPD I Golkar Bali kita tidak saling menyalahkan. Tetapi kan tidak boleh lembek. Bukan masalah saling memaafkan bagi kami. Reward and punishment itu jelas. Yang menang di TPS sendiri ada penghargaan. Yang kalah di TPS sendiri ada evaluasi dan sanksi,” ujar Dewa Nida, Sabtu (26/12).
Dewa Nida menyebutkan di Pilkada Karangasem, misalnya, seorang pimpinan di DPRD Karangasem bisa kalah di TPS sendiri yang notabene merupakan basis Golkar. “Kalau kalah ya tetap ada evaluasi. Memang tidak harus dipecat jadi anggota DPRD. Tetapi ada sanksi, misalnya kalau dia Ketua Komisi ya diganti jadi anggota biasa. Kalau dia Wakil Ketua diganti dengan kader yang lebih berprestasi,” urai Dewa Nida.
Dewa Nida menyebutkan hasil Pilkada Serentak 2020 adalah cerminan kekuatan dan kerja mesin partai yang akan bertarung untuk Pilkada Buleleng 2022, Pilkada Gianyar 2022, Pilkada Klungkung, dan Pilgub Bali yang akan menyusul berikutnya. “Kalau mesin partai sekarang lemah dan dibiarkan, Golkar sulit untuk bangkit di pemilu berikutnya. Apalagi tidak ada evaluasi, sanksi kepada yang tidak maksimal bekerja,” kata anggota Departemen Pariwisata DPP Golkar ini.
Dewa Nida menyebutkan kalau tidak ada sanksi maka kader yang sudah bekerja maksimal, keluar biaya sendiri di Pilkada akan merasa tidak dihargai. Mereka bisa tidak akan maksimal atau bisa abai dengan tugas memenangkan partai ketika event pemilu berikutnya seperti Pilgub Bali atau Pilkada Buleleng.
“Kenapa? Ya, karena mereka akan berpikir kerja atau tidak untuk partai tidak ada sanksi. Ya enteng, karena tidak adil. Yang nggak kerja dan kalah di TPS tidak ada sanksi,” ucap politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, ini.
Dewa Nida lebih setuju kalau yang kalah di TPS diberikan sanksi ketimbang Golkar Bali memberikan sanksi dan pembinaan kepada kader yang mengkritik. “Kritik itu vitamin, penyemangat, saya lebih setuju yang gagal memenangkan paslon diberikan sanksi,” desak mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini.
Sebelumnya, Demer selaku Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Golkar menegaskan akan melaksanakan evaluasi terkait dengan hasil Pilkada 6 kabupaten dan kota di Bali. Menurut Demer, dalam evaluasi bukan konteks saling menyalahkan namun evaluasi kinerja mesin partai, mengevaluasi kader yang bekerja serius dan yang tidak bekerja.
Sementara atas desakan Dewa Nida agar ada reward and punishment kepada kader di Pilkada, pihak DPD I Golkar Bali menyerahkan kepada mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART Partai.
Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali Komang Suarsana dihubungi NusaBali, Sabtu kemarin, mengatakan untuk hasil Pilkada serentak di Bali sudah selesai evaluasi pada 15 Desember 2020 lalu. “Saat itu saya selaku Ketua Bappilu melaporkan secara virtual kepada DPP Golkar hasil Pilkada di Bali, dimana Golkar menang di 2 daerah yakni Jembrana dan Badung. Artinya DPP Golkar memuji capaian Golkar Bali. Karena dari tidak ada kursi kepala daerah menjadi ada 2 kursi,” kata Suarsana.
Selain itu, kata Suarsana, hasil Pilkada Serentak 2020 sudah diterima dengan legowo mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai level TPS bahwa semua kader menerima hasil Pilkada dan tidak ada saling menyalahkan. “Jadi masalah Pilkada serentak ini sudah selesai di internal,” tegas Suarsana.
Kalau soal reward and punishment, menurut Suarsana, adalah keputusan induk partai dengan mekanisme yang ada. “Tidak ada kekalahan ditimpakan kepada orang per orang. Dan DPP Golkar juga telah memberikan instruksi kepada kader kalau ada kritik dan saran untuk kader dan organisasi, tidak dibenarkan diungkap di ranah media,” ucap Suarsana.
Menurut Suarsana dalam rapat evaluasi DPD I Golkar Bali pada Minggu, 20 Desember 2020, yang dihadiri para pengurus DPD I dan jajaran pengurus DPD II Golkar se-Bali, hasil Pilkada Serentak 2020 dipengaruhi banyak variabel.
“Dari hasil Pilkada yang kita ikuti di 6 kabupaten dan kota, mesin partai bekerja maksimal, saksi juga berjuang habis-habisan, dan seluruh kader bekerja maksimal. Kalaupun terjadi kekalahan di beberapa daerah, hal itu juga disebabkan faktor paslon yang diusung. Jadi banyak faktor sebenarnya. Kalau kader Golkar mau menyampaikan kritikan, masukan, nanti silakan di forum rapat DPD Golkar saja,” tandas Suarsana, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali ini. *nat
Komentar