Dandim Badung Hukum Push Up Warga Tak Pakai Masker
Pemerintah Diminta Waspadai Klaster Hari Raya Galungan dan Pilkada
DENPASAR, NusaBali
Dandim 1611/Badung, Kolonel Infanteri I Made Alit Yudana, bersama Sat Pol PP Kota Denpasar, memberikan sanksi push up kepada warga yang ditemukan melanggar protokol kesehatan cegah Covid-19, seperti tidak pakai masker.
Hukuman push up ini diberikan saat sidak protokol kesehatan di wilayah Kota Denpasar, Minggu (13/9).
Kolonel Alit Yudana menyebutkan, dalam sidak di wialayah Kota Denpasar, ditemukan beberapa warga yang tidak menggunakan masker. “Tim Gabungan Kodim 1611/Badung dan Sat Pol PP Kota Denpasar langsung memberikan arahan dan edukasi menggunakan masker. Selain itu, juga dikenakan tindakan push up, agar mereka selalu mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang masih merebak sampai saat ini," jelas Kolonel Alit Yudana dilansir Antara di Denpasar, Minggu kemarin.
Menurut Alit Yudana, pendisiplinan protokol kesehatan bersama Sat Pol PP Denpasar dilakukan dalam rangka implementasi Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang ‘Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru’. Disebutkan, sejauh ini masih banyak masyarakat tidak patuh protokol kesehatan, utamanya dalam penggunaan masker.
Salah satunya terjadi di areal New Delona Bali Café, Jalan Taman Pancing Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Alit Yudana menyebutkan, New Delona Bali Café menjadi sasaran pertama pendisiplinan protokol kesehatan dan ajang sosialisasi Pergub Nomor 46 Tahun 2020 kepada para karyawan, pengunjung, dan mengecek ruangan karaoke.
Selanjutnya, tim gabungan bergerak menuju area New La Love Cafe (Denpasar Selatan), kemudian menyasar Taman Sport Billiard di Jalan Taman Pancing Pamogan, lalu Pasar Kerta Boga di kawasan Denpasar Selatan. "Sidak ini dilakukan untuk kebaikan bersama, sehingga mata rantai penularan Covid-19 bisa secepatnya diputus," katanya. "Buat sementara, tindakan yang dilakukan masih mengedepankan teguran dan edukasi, termasuk ada yang dihukum push up."
Sementara itu, peningkatan kasus Covid-19 di Bali membuat khawatir kalangan DPRD Bali. Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot se-Bali pun diminta waspadai penyebaran Covid-19 klaster Hari Raya Galungan & Kuningan dan Pilkada 2020.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, di Denpasar, Sabtu (12/9). Kresna Budi mengingatkan Pmprov Bali kembalikan pola penanganan Covid-19 dengan protokol kesehatan yang disiplin, terutama menjelang Hari Raya Galungan & Kuningan dan Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali. “Jangan sampai muncul klaster baru penyebaran Covid-19 dari hari raya dan Pilkada,” jelas Kresna Budi.
Kresna Budi juga berharap sektor pariwisata buat sementara difokuskan hanya dibuka untuk kawasan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. "Itu pun, dengan catatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Kita punya Wakil Gubernur yang praktisi pariwisata, pasti beliau sudah tahu itu. Pariwisata jangan dibuka kebablasan. Cukup di area Nusa Dua saja dulu,” tandas politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, meminta Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot lebih fokus mengurus penanganan Covid-19 dengan melakukan upaya strategis dan langkah taktis. "Ini mau hari raya dan Pilkada serentak, jangan sampai jadi klaster baru penularan Covid-19,” kata Disel Astawa.
Soal pembukaan pariwisata dan pemulihan ekonomi di Bali, Disel Astawa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Apalagi, ada Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace yang paham soal pariwisata. "Terserah Pemprov Bali kalau urusan buka dan tutup pariwisata. Aspirasi masyarakat yang kami tangkap, saat ini fokus dulu penanganan Covid-19. Urusan pariwisata, Pilkada, proyek-proyek infrastruktur nomor kesekian. Ini masalah Covid-19 sudah sangat kritis, penularan makin masif," terang politisi Gerindra asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Dikonfirmasi NusaBali terkait kemungkinan munculnya klaster baru Hari Raya Galungan & Kuningan dan Pilkada 2020, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin, mengatakan Pemprov Bali sudah melakukan kajian. "Sudah ada rapat evaluasi oleh Pak Gubernur (Wayan Koster). Nanti Pak Gubernur akan menyampaikan apa saja hasilnya, saya tidak berwenang menjelaskan," ujar Made Rentin yang juga Kepala BPBD Provinsi Bali. *nat
Kolonel Alit Yudana menyebutkan, dalam sidak di wialayah Kota Denpasar, ditemukan beberapa warga yang tidak menggunakan masker. “Tim Gabungan Kodim 1611/Badung dan Sat Pol PP Kota Denpasar langsung memberikan arahan dan edukasi menggunakan masker. Selain itu, juga dikenakan tindakan push up, agar mereka selalu mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang masih merebak sampai saat ini," jelas Kolonel Alit Yudana dilansir Antara di Denpasar, Minggu kemarin.
Menurut Alit Yudana, pendisiplinan protokol kesehatan bersama Sat Pol PP Denpasar dilakukan dalam rangka implementasi Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang ‘Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru’. Disebutkan, sejauh ini masih banyak masyarakat tidak patuh protokol kesehatan, utamanya dalam penggunaan masker.
Salah satunya terjadi di areal New Delona Bali Café, Jalan Taman Pancing Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Alit Yudana menyebutkan, New Delona Bali Café menjadi sasaran pertama pendisiplinan protokol kesehatan dan ajang sosialisasi Pergub Nomor 46 Tahun 2020 kepada para karyawan, pengunjung, dan mengecek ruangan karaoke.
Selanjutnya, tim gabungan bergerak menuju area New La Love Cafe (Denpasar Selatan), kemudian menyasar Taman Sport Billiard di Jalan Taman Pancing Pamogan, lalu Pasar Kerta Boga di kawasan Denpasar Selatan. "Sidak ini dilakukan untuk kebaikan bersama, sehingga mata rantai penularan Covid-19 bisa secepatnya diputus," katanya. "Buat sementara, tindakan yang dilakukan masih mengedepankan teguran dan edukasi, termasuk ada yang dihukum push up."
Sementara itu, peningkatan kasus Covid-19 di Bali membuat khawatir kalangan DPRD Bali. Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot se-Bali pun diminta waspadai penyebaran Covid-19 klaster Hari Raya Galungan & Kuningan dan Pilkada 2020.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, di Denpasar, Sabtu (12/9). Kresna Budi mengingatkan Pmprov Bali kembalikan pola penanganan Covid-19 dengan protokol kesehatan yang disiplin, terutama menjelang Hari Raya Galungan & Kuningan dan Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali. “Jangan sampai muncul klaster baru penyebaran Covid-19 dari hari raya dan Pilkada,” jelas Kresna Budi.
Kresna Budi juga berharap sektor pariwisata buat sementara difokuskan hanya dibuka untuk kawasan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. "Itu pun, dengan catatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Kita punya Wakil Gubernur yang praktisi pariwisata, pasti beliau sudah tahu itu. Pariwisata jangan dibuka kebablasan. Cukup di area Nusa Dua saja dulu,” tandas politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, meminta Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot lebih fokus mengurus penanganan Covid-19 dengan melakukan upaya strategis dan langkah taktis. "Ini mau hari raya dan Pilkada serentak, jangan sampai jadi klaster baru penularan Covid-19,” kata Disel Astawa.
Soal pembukaan pariwisata dan pemulihan ekonomi di Bali, Disel Astawa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Apalagi, ada Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace yang paham soal pariwisata. "Terserah Pemprov Bali kalau urusan buka dan tutup pariwisata. Aspirasi masyarakat yang kami tangkap, saat ini fokus dulu penanganan Covid-19. Urusan pariwisata, Pilkada, proyek-proyek infrastruktur nomor kesekian. Ini masalah Covid-19 sudah sangat kritis, penularan makin masif," terang politisi Gerindra asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Dikonfirmasi NusaBali terkait kemungkinan munculnya klaster baru Hari Raya Galungan & Kuningan dan Pilkada 2020, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin, mengatakan Pemprov Bali sudah melakukan kajian. "Sudah ada rapat evaluasi oleh Pak Gubernur (Wayan Koster). Nanti Pak Gubernur akan menyampaikan apa saja hasilnya, saya tidak berwenang menjelaskan," ujar Made Rentin yang juga Kepala BPBD Provinsi Bali. *nat
Komentar