Data Usulan PBSU Banyak Tidak Lengkap

Namun demikian masih banyak berkas yang belum disetorkan. Bahkan dinas dibuat kelimpungan lantaran banyaknya usulan yang belum lengkap, seperti kartu keluarga (KK).

Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, mengatakan sebanyak 4.531 berkas usulan PBSU telah disetorkan ke provinsi pada Senin (8/6) siang. Berkas yang disetorkan sebelumnya sudah melalui proses verifikasi.  Menurut Ketut Wardani hingga saat ini usulan yang masuk sebanyak 16.800 pemohon. “Dari usulan tersebut kami langsung dilakukan verifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan dokumen,” ungkapnya. Kemudian dari pengecekan dokumen didapati banyak berkas yang belum lengkap, seperti fotocopy KK, e-KTP, bahkan ada berkas yang belum ditandatangani. Mantan Kabag Ekonomi Setda Bangli ini mengatakan banyak dokumen yang tidak lengkap cukup menghabat. Pasalnya dinas harus kembali menghubungi pihak desa bahkan menghubungi pemohon langsung. “Dokumen yang kurang langsung kami informasikan. Ketika sudah kami sampaikan tetapi tidak juga kunjung direspon. Kami sampai beberapa kali menghubungi untuk mengingatkan kekurangan tersebut,” sambungnya.

Pihaknya mencontohkan KK yang banyak kurang dari usulan warga Desa Sulahan, Kecamatan Susut, ada pula dari Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku. “Tidak hanya di dua desa ini saja, namun banyak pula dari desa lainya. Kami pun mengimbau agar dokumen yang belum lengkap segera dilengkapi kembali. Kami juga berpacu untuk pengusulan di provinsi. Seperti kita ketahui usalan dari Bangli jauh lebih banyak dari kabupaten lainya. Untuk sisa usulan lainya tentu akan segera kami setorkan kembali,” jelasnya.

Di sisi lain, dalam proses verifikasi berkas usualan PBSU petugas mendapati usulan yang anggota keluarga PNS, pesiunan, honorer. Memang PNS, honorer atau pensiunan ini yang mengajukan langsung namun anggota keluarganya yang lain. “Dalam satu KK, ada anggota keluarganya yang PNS, honorer. Kami temukan ada honorer yang mengajukan langsung PBSU, kemungkinan memiliki usaha sehingga mencoba mengusulkan PBSU,” sambungnya.

Sementara itu, berkas yang ada PNS, honorer atau pensiunan tetap dikirim ke provinsi. Namun untuk memudahkan proses pengecekan maka dokumen diberikan tanda. “Kami block tulisan nama dengan tinta merah, sehingga membedakan dengan pemohon lainya,” terangnya.

Disinggung terkait kuota PBSU untuk Bangli, Ketut Wardani mengaku hingga saat ini belum diketahui pasti kuota yang akan diberikan untuk Kabupaten Bangli. “Sampai saat ini kami belum tahu kuotanya berapa sedangkan permohonan sudah sampai 16 ribu lebih,” ujarnya sembari melakukan pengecekan berkas usulan PBSU.

Di lain pihak, bantuan untuk kopersi di Bangli sebelumnya sudah cair untuk 38 koperasi. Kemudian untuk tahap kedua masuk usulan dari koperasi sebanyak 32 koperasi. “Tahap pertama ada 38 koperasi, sedangkan tahap dua yang sudah masuk usulanya sebanyak 32 koperasi. Kami pun masih melakukan pengecekan dokumen tersebut,” imbuhnya. *esa.